Parlemen vs Majelis Umat

Oleh: Rira Nurmaida

Pendahuluan

Badan legislatif yang kita kenal saat ini merupakan implikasi dari prinsip pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu dalam The Spirit of Law. Pada bukunya itu ia jelaskan bahwa pemusatan kekuasaan akan menyebabkan sang pemegang kekuasaan bertindak sewenang-wenang. Ia akan menyalahgunakan kekuasaan dan mengganggu keamanan internal karena beberapa jenis kekuasaan ada di tangannya.

Misalkan jika kekuatan legislatif dan eksekutif digabungkan, maka penguasa berhak mengeluarkan dan menerapkan undang-undang tertentu. Ketika ini terjadi maka kebebasan terancam keberadaannya. Begitu pula ketika kekuatan yudikatif pun digabungkan, maka akan terbentuk suatu rezim totaliter yang menguasai rakyat secara sewenang-wenang. Hal itu tiada lain karena pada satu waktu penguasa berhak mengeluarkan, memberlakukan/melaksanakan perundangan, sekaligus menyelenggarakan peradilan sendiri. Maka dari pandangan Montesquieu dapat kita simpulkan bahwa pemusatan kekuasaan pada satu pihak dituding sebagai sumber lahirnya diktator atau pemerintahan totaliter.

Jika kita telusuri lebih jauh, konsep ini sebenarnya tumbuh dari pengalaman historis bangsa Eropa yang selama berabad-abad hidup di bawah kesewenangan raja atau kaisar yang berkuasa penuh atas rakyat. Hingga pada abad pertengahan muncul ide agar kekuasaan dipisahkan sehingga terdapat badan independen yang akan menjadi pengoreksi bagi yang lainnya. Terbentuklah badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai institusi terpisah.

Badan legislatif dibentuk atas asas demokrasi untuk menjamin kebebasan rakyat. Sejumlah wakil rakyat pun dipilih untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam pemerintahan, melegislasi hukum, dan menjalankan beberapa fungsi lainnya, termasuk menjaga akuntabilitas pihak eksekutif.

Parlemen, kongres, dewan perwakilan, atau puluhan nama lainnya yang dipilih berbagai negara untuk menyebut badan legislatif ini kemudian dikesankan sebagai kekuatan dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Inggris sebagai negara persemakmuran, John Locke pada The Treatise of the Government bahkan menyatakan bahwa kekuatan legislatif sebagai penyusun hukum positif yang mendasar yang akan mengatur seluruh komponen masyarakat termasuk lembaga legislatif sendiri. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa lembaga ini bukan hanya memiliki supremasi, namun disakralkan. Namun demikian, kekuatan legislatif pun terbatas terkait dengan penjaminan hak-hak dan kebebasan individu, yakni supremasi hukum sekalipun tak dapat mengambil dari setiap orang, sebagian dari kepemilikannya tanpa persetujuan/kerelaannya, hal ini dijaga demi penjagaan hak kepemilikan. Maka jelas, dalam pandangan Locke pun, kebebasan individu adalah dasar yang sangat dijaga. Kekuatan rakyat yang terhimpun dalam legislatif digunakan pada intinya untuk menjaga kebebasan individu.

Akan tetapi, proses penghimpunan kekuatan rakyat dalam legislatif pun dievaluasi kembali. Dalam praktik demokrasi, pengumpulan aspirasi rakyat secara langsung tentu mustahil. Ketika pun dapat dilakukan, bagaimana cara untuk mengambil titik temu dari berlimpahnya aspirasi yang berbeda-beda itu? Dalam praktik tak langsung, kenyataannya sangat sulit juga mewakilkan aspirasi ribuan orang pada seseorang, apalagi ia merupakan representasi partai politik tertentu. Gesekan-gesekan kepentingan individu dan golongan saja sudah sedemikian kuatnya, hal ini semakin memperkecil kemungkinan tersampaikannya aspirasi rakyat secara menyeluruh. Inilah yang terjadi pada sistem pemerintahan demokratis yang meniscayakan perubahan hukum dan aturan setiap saat ‘rakyat’ menginginkannya.

Inti permasalahan sebenarnya bukan perkara terpusat atau terpisahnya kekuasaan. Hadirnya pemerintahan yang diktator, atau otoriter sebetulnya buah dari ketidaktetapan hukum yang berlaku atas rakyat, sehingga memberi ruang untuk penguasa menetapkan hukum sesuka hatinya. independensi ketiga badan pascapemisahan kekuasaan pun dipertanyakan kembali karena intervensi suatu badan atas badan yang lain pada praktiknya hampir tak mungkin dihindari. hal yang berbeda dapat kita lihat pada sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan hukum yang tetap karena hanya bersumber dari hukum-hukum syaria’t. Adapun ketika kekuasaan terpusat di tangan khalifah, kesewenangan secara pasti terhindarkan oleh mekanisme yang ditetapkan oleh Syari’ yaitu Allah dan RasulNya. Sang khalifah sendiri dalam hal ini merupakan objek hukum yang harus tunduk secara mutlak pada syariah. Islam telah mewajibkan rakyat untuk tidak taat pada pemimpinnya saat ia memerintah dengan hukum selain yang telah diturunkan Allah.

Maka wajarlah bila selanjutnya kita mempertanyakan mengapa kaum Muslim kemudian membebek dan dengan mudahnya ikut menerapkan konsep tersebut, padahal dalam khazanahnya telah ada sistem pemerintahan yang stabil dan diridhoi Tuhannya? Bahkan dalam banyak kesempatan, para intelektual muslim menyatakan bahwa sistem ini tidak bertentangan dengan Islam. Dikedepankanlah konsep-konsep Islam seperti syura’, keberadaan majlis ummah, dan sebagainya.

Inilah yang akan kita bahas lebih lanjut: komparasi antara badan legislatif pada sistem demokrasi dengan majlis umat pada sistem Islam. Dari asasnya sendiri sebenarnya sudah jelas perbedaan antara -katakanlah- parlemen dengan majelis umat. Latar belakang pembentukan parlemen sudah disinggung sebelumnya. Miriam Budiarjo dalam dasar-dasar Ilmu Politik mengungkapkan bahwa fungsi parlemen antara lain:

a. Menentukan kebijakan politik dan membuat undang-undang. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat diberi hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget
b. Mengontrol badan eksekutif, dalam arti semua tindakan badan eksekutif harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk itu badan legislatif diberi hak kontrol yang bersifat khusus.

Keanggotaan wakil rakyat di parlemen mewakili partai-partai politik yang dianggap merepresentasikan rakyat. Mereka dipilih dalam pemilu untuk menjadi wakil rakyat dan mengimplementasikan aspirasi rakyat dalam perundangan, serta fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas mereka. Namun realitas banyak menunjukkan bahwa yang dibawa oleh wakil rakyat itu justu adalah kepentingan partainya dan pihak-pihak yang menyeponsori kampanyenya. Dalam sebuah buku berjudul “Financing Politics” digambarkan mengenai aliran dana kampanye yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan di Amerika. Juga ada “Menyingkap Konspirasi kaum Superkaya” yang ditulis Gary Allen mengungkap keterlibatan dan pengaruh besar para bankir dan konglomerat di Amerika untuk mempengaruhi kebijakan politik negaranya, baik di dalam maupun luar negeri, misalnya klan Rotschild atau Rockefeller. mengenai hal ini, William I. Robinson menyatakan mengatakan, gagasan mengenai pemisahan antara kekuasaan negara dan pasar, tidak pernah ada dalam realitas. Kedua domain ini sebenarnya saling beririsan bahkan menyatu. Fenomena di Indonesia pun sebenarnya tidak jauh berbeda, draft UU migas dan sumber daya air ternyata ‘diimpor’ dari lembaga internasional untuk menjamin kepentingan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sini. Ternyata untuk negara-negara ‘berkembang’ (bahasa halus untuk menyebut objek penjajahan) kebahayaan parlemen ini jauh lebih besar karena menjadi jalan masuknya dan menguatnya cengkeraman negara asing melalui undang-undang.

Semua fakta ini menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi rakyat yang digembor-gemborkan pun nyaris fiktif. Bagaimana tidak? Lebih mudah bagi wakil rakyat representasi partai politik untuk mengakomodasi kepentingan sponsornya dalam kampanye atau kepentingan partainya sendiri ketimbang mendengarkan keinginan rakyat secara sungguh-sungguh. Sepanjang perjalanannya, rakyat hanya bisa berteriak karena lapar dan kedzaliman penguasa di jalanan tanpa penyelesaian masalah yang berpihak pada mereka, kecuali hanya janji-janji lagi yang diberikan.

Majelis Umat dalam Islam

Bagaimana halnya dengan realitas majelis umat dalam sistem pemerintahan Islam? Landasan dari realitas majelis umat disandarkan pada aktivitas rasulullah dan sejumlah dalil-dalil syara’. rasul pernah mengadopsi pendapat mayoritas kaum Muslimin untuk perang di luar kota saat perang Uhud. beliau juga pernah mengadopsi pendapat hubab bin al mundzir saat perang Badar. bahkan beliau pernah memecat seorang wali di Bahrain atas dasar pengaduan uusan dari rakyat yang dipimpinnya. Adapun dali-dalil syara’ yang menjadi indikasi di antaranya;

“…Karena itu ma’afkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu…”
[Ali Imran ayat 159]

“…sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka…”
[Asy-Syuura ayat 38]

Nabi (saw) bersabda: “Penghulu para mujahid adalah Hamzah bin ‘Abdul Muththallib dan orang yang beridiri depan penguasa yang zalim untuk memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran kepadanya, kemudian ia (penguasa tersebut) membunuhnya.”

Pada realitasnya, majelis umat tidak memiliki wewenang membuat hukum sebagaimana yang dimiliki oleh parlemen dalam sistem demokrasi karena dalam Islam, kedaulatan atau wewenang dalam membuat hukum dan undang-undang berada di tangan Syari’ yaitu Allah dan Rasul-Nya saja. Dengan demikian hukum yang berlaku hanyalah hukum syara yang bersumber kepada empat hal: al-Qur’an, as-Sunnah, ijma shahabat (persetujuan aklamatif para shahabat terkait permasalahan tertentu), serta qiyas (deduksi analogis dari teks alqur’an maupun sunnah).

“Sesungguhnya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah ”
[QS. 6 –Al-An’am– ayat 57.]

Namun demikian, anggota majelis dapat menyuarakan aspirasi politik mereka secara bebas tanpa dibayangi ketakutan terhadap sikap represif penguasa. Majlis Ummah melakukan fungsi utamanya dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan di berbagai level dengan aktivitas musyawarah dan kontrol/muhasabah. Terdapat perbedaan antara syura dan muhâsabah. Syura adalah meminta pendapat atau mendengarkan pendapat sebelum mengambil keputusan, sedangkan muhâsabah adalah melakukan penentangan setelah keputusan diambil atau setelah kebijakan diterapkan. Perlu ditekankan juga bahwa majlis umat bukan bagian dari struktur pemerintahan, karena itulah anggotanya pun bisa saja dipilih dari kaum wanita.

Berikut ini merupakan daftar aktivitas dan wewenang majlis umat yang diambil dari paparan Abdul Kareem Newell dalam bukunya Accountability in the Khilafah berdasarkan buku ajhizatu dawlah:

1.Untuk menjadi tempat berkonsultasi khalifah dan untuk menasehatinya dalam perkara praktis dan aksi yang tidak membutuhkan penelaahan dan penelitian mendalam dalam berbagai bidang. Dalam perkara ini, masukan yang diberikan sifatnya mengikat. Sementara pada perkara lain yang membutuhkan penelaahan dan penelitian mendalam dan masalah-masalah teknis semacam keuangan, militer, atau polugri, khalifah berhak merujuk pada majlis umat untuk berkonsultasi dan meminta opini, namun masukannya tidak bersifat mengikat. (terkait dengan hak syura’ umat)

2.Majelis umat juga berhak untuk menjalankan fungsi akuntabilitas terhadap penguasa terkait seluruh kebijakan yang diambil, baik pada urusan dalam maupun luar negeri, terkait permasalahan keuangan, militer, dan sejenisnya. Pandangan majlis Umat mengikat Khalifah manakala mayoritas opini di dalam Majelis Umat meminta pendapat mereka mengikat Khalifah, dan menjadi tidak terikat manakala mayoritas opini di dalam Majelis Umat tidak menginginkan pendapat mereka mengikat Khalifah.

3.Majelis umat berhak untuk menunjukkan kekecewaan mereka terhadap pada para pembantu khalifah, gubernur, atau walikota. Dalam hal ini pandangan majlis Umat bersifat mengikat dan Khalifah berkewajiban untuk memecat mereka dalam keadaan demikian jika perlu.

4.Khalifah dapat meminta pendapat dari Majelis Umat terkait aturan, konstitusi, dan undang-undang yang ingin diadopsinya. Para anggota Muslim dari Majelis Umat memiliki hak untuk mendiskusikan perkara tersebut dan mengekspresikan pandangan mereka atas perkara tersebut, akan tetapi pendapat mereka tidaklah mengikat.

5.Majelis Umat berhak untuk memilih daftar kandidat (bakal) calon Khalifah; tidak boleh ada bakal calon kandidat Khalifah yang tetap maju manakala ia telah dikeluarkan dari daftar kandidat tersebut, dan keputusan Majelis Umat di dalam perkara ini mengikat. Hanya para anggota Majelis yang Muslim yang boleh berpartisipasi di dalam penentuan daftar kandidat calon Khalifah ini.

Dari aspek keanggotaan, seluruh warga negara dapat menjadi anggota majelis umat, termasuk wanita, juga kaum non muslim. Hanya saja terdapat batasan aktivitas bagi kaum nonmuslim, yaitu tak berhak memberi pendapat dalam aspek adopsi hukum dan pembatasan jumlah khalifah. Masa keanggotaan dibatasi sebagaimana yang dilakukan Rasul dan Khulafaur Rasyidin. pemilihan mereka berdasarkan pemilu. Umat memberikan akad wakalah pada mereka untuk mewakili umat menyampaikan aspirasinya. yang perlu ditekankan di sini, para anggota majelis Umat harus dipastikan benar-benar merupakan representasi umat. Hal inilah juga yang menjadi landasan pemilihannya harus melalui pemilu, bukan penunjukkan. Pemilu dilakukan berdasarkan wilayah atau distrik, sehingga seluruh komponen umat dalam wilayah daulah diharapkan terwakili. Karena mereka berasal dari umat, dan hidup di tengah-tengah umat, maka selayaknya memahami dengan jelas kebutuhan dan kesulitan mereka.

Dari sirah kita mempelajari bahwa Rasulullah SAW pernah memilih wakil umat berdasarkan dua asas: Pertama, mereka adalah para pemimpin kelompok mereka, tanpa memandang kapasitas dan kemampuan mereka. Kedua, mereka adalah representasi dari kaum Muhajirin dan Anshar. Tujuan yang menjadi alasan keberadaan Ahlus Syura itu adalah mewakili masyarakat secara representatif. Karena itu, asas yang menjadi dasar pemilihan anggota Majelis Umat adalah: harus mewakili masyarakat secara representatif (tamtsîl li an-nâs) seperti halnya kondisi yang menjadi pijakan Rasulullah dalam memilih para penanggung jawab (nuqabâ’). Dasar kedua adalah mewakili kelompok secara representatif seperti halnya kondisi yang menjadi pijakan Rasulullah saw. dalam memilih wakil dari kaum Muhajirin dan Anshar. Agar orang-orang yang tidak dikenal dapat mewakili individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat secara representatif maka hal itu hanya bisa direalisasikan melalui Pemilu (Pemilihan Umum). Dengan demikian, Pemilu untuk memilih para anggota Majelis Umat merupakan keharusan.

Poin penting lainnya, aspirasi yang dimaksud di sini adalah terkait pemenuhan hak-hak dan kewajiban umat sebagaimana diatur oleh syara’. Jadi yang dibawa oleh wakil rakyat bukanlah aspirasi rakyat berupa keinginan manusia yang begitu beragam dan sulit dipertemukan sebagaimana ditemui dalam kegiatan parlemen saat ini untuk membuat hukum. Motivasi yang diemban adalah saling menjaga dalam ketaqwaan antara rakyat dan penguasa agar kewajiban dan hak-hak di antara keduanya sebagaimana diatur Syara’ dapat dijamin pemenuhannya.

Penutup

Demikianlah gambaran majelis umat dalam kerangka pemerintahan Islam. Menunjukkan dinamisnya rakyat dengan keterlibatan mereka dalam pemerintahan dalam rangka pemenuhan hak Syura’ dan kewajiban ber’amar ma’ruf nahyi munkar atau penjagaan aspek akuntabilitas penguasa. Hal ini menjauhkan kesan totaliter dari penyelenggaraan pemerintahan Islam sekalipun prinsip pemusatan kekuasaan diadopsi dalam sistem Islam. kesempitan pemikiran Barat yang mengutubkan totalitarianisme dengan demokrasi adalah buah dari kesempitan pengalaman historis mereka. Padahal ada konsep lain yang berbeda secara mendasar dengan keduanya. Pelaksanaan hukum syara yang total dan konsisten menjadikan penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam Daulah Khilafah Islamiyah tertib dan stabil dengan jaminan pemenuhan hak-hak rakyat dan pengembanan misi dakwah negara ke luar negeri.

Maka bagi kaum Muslim saat ini, sangatlah penting untuk mewaspadai pemikiran dan konsep-konsep Barat yang dipropagandakan ke benak-benak kita saat tsaqafah Islam luntur sekian lama. Dalam konteks shira’ul fikr, kita harus selalu waspada, karena tak ada istilah gencatan senjata dalam menginfiltrasi pemahaman Islam kita dengan pemikiran asing yang disusupkan dan dimirip-miripkan oleh musuh agar Kaum Muslimin dengan rela maupun tak sadar mengadopsi pemikiran asing tadi dan menjadikannya sebagai pemikirannya. Merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan pencerdasan politik pada seluruh kalangan dari Umat Islam sehingga terbongkar dari akarnya seluruh kebusukan pemikiran asing dan gambaran yang utuh dan murni mengenai sistem Islam sehingga umat siap dengan pemahamannya yang komprehensif, meyakini keunggulan Islam dalam memberikan solusi atas seluruh masalah kehidupan, dan bersegera menerapkannya dalam kehidupan nyata.
wallahu ‘alam bishshawab

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s