MULTIKULTURALISME: PENGAKUAN ATAU PENGABURAN IDENTITAS MASYARAKAT ?

Seorang antropolog-filsuf Jerman, Arnold Gehlen menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas lingkungan (Kleden, 1987). Maksudnya manusia tidak terikat pada lingkungannya, berbeda dengan hewan yang menetap pada habitat tertentu. Jadi, kedudukan manusia terhadap lingkungannya merupakan kedudukan yang labil. Manusia tidak dapat bertahan secara otomatis dalam lingkungannya hanya dengan mengandalkan kondisi morfologisnya. Ia harus mencipta, harus merekayasa lingkungan sebagai kompensasi dari tubuhnya yang lemah. Akan tetapi, hal tersebut sekaligus kelebihan bagi manusia. Tidak seperti hewan yang akan punah kala habitat aslinya dirusak, manusia dapat berpindah ke mana saja, mencari daerah baru lalu membangun lagi kehidupannya di sana. Segala rekayasa lingkungan dan respon manusia untuk bertahan itulah yang kemudian melahirkan kebudayaan.

Karena kebudayaan tak lepas dari respon manusia menghadapi lingkungannya, maka akan kita dapati sejumlah kebudayaan berbeda sebagai hasil karya akal budi manusia. Bahkan didapati juga budaya yang lahir dari prinsip-prinsip dan petunjuk ilahiyah yang juga memiliki kekhasan dalam setiap aspeknya. Adakalanya manusia berbagai ras dan etnis, maupun latar belakang sosial-budaya ini bertemu dan hidup dalam wilayah yang sama. Terbentuklah masyarakat yang plural (plural society). Unsur-unsur budaya yang berbeda, berkumpul; yang sejalan menguat dan melembaga, sementara yang berbeda, bahkan berlawanan akan menampilkan unsur terkuat atau mengalami peleburan (asimilasi maupun akulturasi). Unsur-unsur perbedaan ini cukup beragam. Bisa saja berupa tradisi,  kewarganegaraan,  bahasa, hingga agama.

Keragaman Budaya dan Multikulturalisme

 

Masyarakat yang plural tidak otomatis menjadi multikultural. Multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Tidak ada satu budaya pun yang mendominasi dalam masyarakat plural tersebut. Dengan demikian, dominasi maupun peleburan diasumsikan tidak terjadi dalam konteks multikulturalisme. Visualisasinya adalah seperti salad bowl di mana berbagai unsur menyatu tanpa kehilangan identitasnya bukan melting pot yang menghilangkan latar belakang dan menghasilkan identitas baru hasil peleburan.  Multikulturalisme merupakan pemikiran dalam filsafat politik terkait hal-hal yang semestinya dilakukan dalam merespon keragaman kultur dan agama. Sekedar memberikan toleransi pada kelompok masyarakat minoritas dikatakan masih belum cukup baik ketika ingin memandang mereka sebagai warga dengan hak-hak yang setara. Akan tetapi, pengakuan dan akomodasi positif terhadap perbedaan juga dibutuhkan melalui pemenuhan hak-hak kelompok yang berbeda (Kymlicka, 1995).

Para pemikir multikulturalisme berasumsi bahwa kebudayaan dan kelompok budaya secara pasti harus diakui dan diakomodasi. Mereka cenderung fokus pada kasus-kasus imigran atau agama minoritas (misalkan Latinos di AS, Muslim di Eropa Barat); negara-negara bagian minoritas (Catalans, Basque, Welsh, Québécois),  serta penduduk asli (seperti penduduk asli Amerika Utara, Suku Maori di Selandia Baru) (Song, 2010). Secara politis, kebijakan multikultur dikatakan juga sebagai politik pengakuan (politics of recognition), yakni mengakui entitas khusus sebagai bagian dari masyarakat secara umum tanpa harus meninggalkan identitas uniknya.

Sekitar tahun 1970-an terdapat gelombang baru dalam persepsi negara sebagai entitas kultural. Sejak diprakarsai Kanada pada 1971, kebijakan publik yang multikulturalis menjadi marak. Terdapat eksperimen yang disebut sebagai multinational federalism(1). Program ini memberi pengakuan terhadap pluralitas budaya, bahasa, dan identitas kalangan minoritas yang tinggal di dalam negara-negara tersebut. Namun demikian, terdapat praktik yang berbeda dalam implementasinya, bergantung pada konteks dan orientasi politik tertentu di berbagai negara seperti Selandia Baru, Australia, Swedia, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat (Maiz & Requejo, 2004).

Beberapa contoh dari akomodasi kultural atau hak-hak kelompok terdiferensiasi mencakup semacam dispensasi dari hukum yang diberlakukan secara umum, misalnya kebolehan menggunakan turban dalam seragam militer atau kepolisian bagi anggota yang berasal dari kalangan Sikh. Biasa juga berupa bantuan khusus seperti pendanaan bagi sekolah etnik, atau pemilu dengan multibahasa di luar bahasa nasional. Termasuk ke dalamnya kuota khusus dalam parlemen untuk anggota etnik tertentu, dll.

Akan tetapi, meski sebagian besar multikulturalis berfokus pada pembahasan multikulturalisme dalam konteks keragaman sebagaimana disebutkan sebelumnya, terma ini secara umum mencakup juga unsur-unsur perbedaan terkait gender, homoseksual, serta para penyandang cacat.  Menurut Bikhu Parekh, diskursus tentang multikulturalisme mencakup dalam tiga wilayah sebagai berikut (Parekh, 2000):

  1. Kelompok masyarakat yang memiliki sistem nilai dan praktek-praktek tradisi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mereka hidup di tengah masyarakat umum dan tradisi dominan, tetapi sekaligus hendak menciptakan ruang bagi tradisi yang mereka yakini dan sistem nilai yang dianut. Mereka tidak hendak mendesakkan tradisi dan sistem nilai yang dianut, tetapi menghendaki adanya penghargaan dan pemberian ruang untuk mengekspresikan tradisi dan sistem nilai yang dianut. Kelompok ini misalnya : kelompok gay, lesbian, single parent, dan anak jalanan. Kelompok masyarakat seperti itu oleh Bhiku Parekh, disebut dengan subculture diversity.
  2. Kelompok masyarakat yang kritis dengan budaya dominan (utama) dan berusaha untuk merebut serta merubah dan membentuk kembali seperti cara pandang yang mereka inginkan. Kelompok ini misalnya: kaum feminis (kritis-radikal), aktivis lingkungan radikal, kaum fundamentalis-radikal agama yang menolak sekularisasi dan sekularisme, aktivis pendidikan alternatif-partisipatoris. Kelompok masyarakat ini disebut dengan perspective diversity.
  3. Kelompok masyarakat yang memiliki sistem nilai sebagai cara pandang dan praktek hidupnya sendiri. Mereka ini terorganisir dengan baik dalam masyarakatnya. Misalnya masyarakat pendatang/imigran, kelompok agama suku, suku-suku asli, kelompok masyarakat di daerah-daerah (teritori) tertentu seperti suku Badui, Samin,  dan seterusnya. Mereka disebut dengan communal diversity.

Dengan pengembangan diskursus semacam ini, teori multikulturalisme dapat dibahas dalam konteks negara nonurban (bukan penerima kehadiran imigran secara masif). Termasuk di antaranya Indonesia yang memiliki keragaman unsur budaya lokal.

Secara historis,  lahirnya pemikiran multikulturalisme memang tidak lepas dari konteks Barat dalam tradisi demokrasi liberal.  Dengan basis pemikiran liberal yang merelatifkan kebenaran nilai dan mengagungkan pluralisme dan demokrasi, salah satu mekanisme untuk mengakomodasi perbedaan kebudayaan adalah perlindungan atas hak-hak sipil dan politik individual.  Pada mulanya, di Barat, perbedaan latar belakang budaya seseorang diabaikan. Terdapat sebuah model warga negara “normal” yang digambarkan sebagai seorang laki-laki kulit putih yang sehat dan heteroseksual (Kymlicka, 2001). Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok lain yang merasa terdiskriminasi karena tidak tergolong kategori “normal” tersebut  meminta hak untuk diakui sebagai warga negara, dengan hak-hak yang sama termasuk dalam mengembangkan keyakinan dan nilai-nilai yang dianutnya dalam konteks “cultural rights”.

Dalam masyarakat yang sekuler dan menganut pluralisme demokratis, berbagai perbedaan nilai dapat diakomodasi demi apa yang disebut ketentraman bersama berlandaskan kebebasan. Namun nilai-nilai agama yang mengancam kebebasan akan dianggap sebagai hambatan. Max Weber mengatakan bahwa wacana-wacana keagamaan dan ketuhanan tidak menjamin ketertiban masyarakat. Dengan demikian nilai kebebasan yang dianut sesungguhnya tidak akan mungkin terakomodasi secara penuh. Karena dalam konteks masyarakat dan kekuasaan, akan selalu ada unsur tertentu yang mendominasi. Entah dengan kesadaran penuh dari setiap warga negara maupun melalui penanaman hegemoni. Dalam negara-negara liberal, nilai kebebasan ini akan menghalangi siapapun yang ingin mencoba merombak sistem tersebut. Ketika hal itu terjadi, tidak ada yang namanya toleransi, nilai liberal yang diakui menjadi bermakna ganda dan bersifat relatif juga bergantung penafsiran pihak yang berkuasa atas nama rakyat melalui legitimasi demokrasi.

Intinya, nilai-nilai liberal kemudian tertanam dalam pandangan politik. Contohnya ketika Pemimpin Partai Konservatif Inggris David Cameron berpidato di Foreign Policy Centre,“ (Inggris) ini merupakan rumah bersama yang di dalamnya kita berbagi nilai-nilai sehingga kita merasakan toleransi dan kenyamanan. Kita harus membangun rumah ini bersama-sama. Kita perlu re-assert keyakinan dalam nilai-nilai Britania yang kita bagi sehingga akan menjamin kestabilan, toleransi, dan kewargaan. Jika kita lemah dalam keyakinan ini maka akibatnya akan fatal, yakni kita akan gagal mempertahankan nilai-nilai liberal kita dari mereka yang hendak menghancurkannya. Terkadang liberalisme dapat berubah menjadi relativisme dan penghormatan pada orang lain dapat menjadi menahan kita dari menyatakan apa yang kita yakini benar secara percaya diri. (2)

Multikulturalisme di Indonesia

Sebagai negara yang terdiri dari sekitar 12.000 suku bangsa yang menghuni kepulauan Nusantara dan menggunakan sekitar 500 bahasa daerah, Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika sering diajukan sebagai contoh masyarakat multikultural. Perbedaan suku bangsa, bahasa daerah, serta agama merupakan fitur yang terdapat di dalam keberagaman unsur masyarakat Indonesia. Keberagaman ini menjadi sesuatu yang tabu dibicarakan ketika Orde Baru berkuasa. Kala itu melalui Kolonel Sudomo sebagai arsiteknya, siapapun yang membicarakan SARA diangap subversif. Upaya integrasi bangsa lewat kebijakan tersebut ternyata tidak membuahkan hasil positif karena pada faktanya kekerasan berlatarbelakang SARA justru meningkat bila dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya (Qodir, Kebhinekaan, Kewargaan, dan Multikulturalisme, 2008). Dengan latar belakang pengalaman seperti itulah maka kemudian multikulturalisme digagas sebagai konsep yang dapat menerima keberagaman Indonesia, menumbuhkan suasana toleransi dan saling menghormati serta penjaminan hak atas unsur-unsur perbedaan yang sebelumnya dianggap tabu.  Multikulturalisme dianggap lebih masuk akal dalam menyatukan dengan membiarkan perbedaan yang ada ketimbang proses integrasi yang memaksa anggota masyarakat melepaskan atau mengabaikan identitas aslinya.

Secara khusus, sejak tahun 2004,  isu multikulturalisme semakin marak dibincangkan di Yogyakarta. Hal ini nampak dari tumbuhnya  lembaga-lembaga nirlaba yang berkonsentrasi pada tema multikulturalisme. Sebut saja Impulse, Multiculture Campus Realino (MCR), Institute Multiculturalism “Kunci” Yogyakarta, dan lain-lain. Fenomena ini sangat menarik, mengingat identitas Yogyakarta sebagai daerah dengan banyak identitas lokal. Yogyakarta kadang dijuluki City of Tolerance, kota budaya,  kota pendidikan, kota wisata, sampai dianggap sebagai miniatur Indonesia. (Qodir, Pendidikan Multikultural di Yogyakarta, 2009). Pada peresmian MCR, Agustus 2008, Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik MCR sebagai sebuah ruang yang akan memperkaya citra Yogyakarta yang sudah dikenal sebagai “The City of Tolerance.”  Sementara Kiai Haji Abdul Muhaimin, ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) di Yogyakarta, memimpin doa pembukaan peresmian itu (_____, 2008).

Isu ini semakin menguat ketika belakangan terdapat sejumlah aksi kekerasan yang melibatkan unsur ormas keagamaan terjadi di Yogyakarta, misalnya kasus pembubaran diskusi bersama Irshad Manji. Sejumlah unsur masyarakat semakin gerah dengan situasi ini dan merujuk konsep multikulturalisme untuk menangani permasalahan ini. Dalam sebuah tesis mahasiswa Program Magister Ketahanan Nasional UGM disimpulkan bahwa dalam pandangan pemuka agama di Kota Yogyakarta, multikulturalisme dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang timbul akibat fundamentalisme agama. Penanaman kesadaran multikultur dalam masyarakat mampu mencegah atau meminimalisir seseorang jatuh ke dalam fundamentalisme agama (Aulia, 2009). Multikulturalisme juga  dianggap menawarkan paradigma kebijakan yang sanggup memahami, menghargai dan mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, termasuk tuntutan dari kaum fundamentalisme agama.

Hal ini semakin dikuatkan pada hari Minggu lalu 24/6 dalam pendeklarasian Manifesto Yogyakarta untuk Kebhinekaan (Khasni, 2012). Beberapa unsur masyarakat termasuk aktivis LGBT juga turut ambil bagian. Dalam manifesto tersebut dinyatakan agar masyarakat bisa saling menghormati dan menghargai kebhinekaan, serta tidak membiarkan terjadinya aksi intimidasi atau kekerasan.

Pandangan Kritis atas Multikulturalisme

Kalau kita melihat lebih jauh, sesungguhnya ada yang perlu diwaspadai dalam upaya promosi konsep multikulturalisme ini di Yogyakarta atau Indonesia pada umumnya. Dengan profil masyarakat yang plural, Indonesia yang penduduknya dominan beragama Islam tetap dipandang sebagai representasi kelompok Muslim terbesar. Umat Islam adalah kelompok mayoritas dan potensial dipandang sebagai unsur represif terhadap minoritas. Apalagi setelah muncul sejumlah kasus yang melibatkan sentimen agama dan mengesankan Islam begitu intoleran.

Hal yang perlu disadari adalah, multikulturalisme bukan sekedar mengharapkan adanya pengakuan yang merta pada seluruh unsur masyarakat dan hilangnya penggunaan kekerasan dalam interaksi masyarakat yang plural. Bukan semata-mata jalan damai. Akan tetapi multikulturalisme sebagaimana yang telah dibahas di awal merupakan pengokohan nilai-nilai liberal di tengah masyarakat untuk mengakomodasi berbagai perilaku permissif atas nama hak-hak sipil. Multikulturalisme meniscayakan relativisme nilai dan mewajibkan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang dianut berbagai unsur masyarakat tanpa melihat kesesuaiannya dengan pandangan agama karena agama justru hanya dipandang sebagai salah satu unsur keragaman tersebut. Dampak negatif dari promosi multikulturalisme yaitu akan mengaburkan identitas Islam dan menjauhkan kaum muslim dari keinginan membangun peradaban yang dibangun diatas sistem nilai yang diyakininya. Karena tiada bedanya Islam dengan agama yang lain, dalam kedudukannya sebagai keyakinan religius. Artinya akan mereduksi potensi Islam sebagai sistem komprehensif yang memang perlu diimplementasikan secara riil.

Meski seolah cukup menjanjikan dalam mengelola keberagaman, kenyataannya pada negara-negara yang telah menerapkannya, multikulturalisme tidak menunjukkan keberhasilan menangani masyarakat plural tadi. Lembaga Amnesty Internasional melaporkan bahwa di kawasan Catalonia, Spanyol, banyak umat Islam yang harus sembahyang di tempat terbuka karena pemerintah menolak pengajuan pembangunan masjid dengan alasan tidak sesuai dengan tradisi dan budaya setempat (Choice and prejudice: discrimination against Muslims in Europe, 2012). Di Perancis, penggunaan niqab dan burqa masih dilarang otoritas setempat. Sementara di Swiss masjid-masjid dilarang membangun menara dan mengeraskan suara adzan. Menilik kasus-kasus ini kita dapat melihat adanya standar ganda yang diterapkan ketika isunya bersinggungan dengan agama (Islam).

Hal ini tidak mengherankan karena, mulai dari idenya, multikulturalisme sudah nampak utopis. Pengakomodasian berbagai nilai dengan kesederajatan tidak mungkin dilakukan karena dalam masyarakat manapun akan selalu ada unsur-unsur dominan yang memegang simpul kuasa. Dalam masyarakat multikullturalis, unsur liberal adalah penguasanya. Konsep inipun sebetulnya telah mengundang sejumlah kritik dari pemikir Barat sendiri yang memandang bahwa kebudayaan bukan sesuatau yang stagnan dan tersekat-sekat. Kebudayaan berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam waktu yang panjang dan kebijakan mengakomodasi unsur budaya lokal seolah mengabaikan hibriditas kebudayaan tersebut. (Song, 2010).

Beberapa kritikus lain menyatakan bahwa konsep multikulturalisme justru mengaburkan identitas masyarakat dan berpotensi disintegratif. Gubernur Colorado, AS, Richard Lamm (D) menyatakan, “Sejarah masyarakat dengan bahasa dan kebudayaan ganda yang tidak berasimilasi adalah sejarah tentang kekacauan, tegangan, dan tragedi. Kanada, Belgia, Malaysia, Lebanon, semuanya menghadapi krisis eksistensi nasional ketika unsur minoritas menuntut otonomi atau malah kemerdekaan. Pakistan dan Siprus telah memisahkan diri. Nigeria tertekan oleh pemberontakan etnis. Sementra prancis sesungguhnya kesulitan menghadapi kelompok masyarakat Basque, Breton, dan Corsica.” (Wooldridge, 2008)

Konsep Budaya (Hadlarah) dan Toleransi (Samahah) dalam Islam

 

Di dalam Islam dikenal pembedaan antara ilmu pengetahuan dan teknologi (madaniyah) dengan sistem nilai sebagai unsur pembangun budaya (hadlarah). Hasil karya dan karsa manusia dalam membangun peradabannya dengan bebas dapat diadopsi dan dikembangkan oleh umat Islam bila ia tidak mengandung nilai-nilai yang khas dalam memandang kehidupan. Konsep Islam terkait hadlarah dan madaniyah, meniscayakan tidak adanya peleburan dalam Islam soal sistem nilai tapi islam terbuka dalam menyerap dan mengembangkan bentuk-bentuk peradaban yang sifatnya madaniyah (an-Nabhani, 2001). Karena itulah tidak masalah ketika umat Islam menyerap kebudayaan Yunani yang berupa ilmu pengetahuan sehingga berkembang pesat dan menjadi tonggak warisan peradaban Islam. Namun untuk teks-teks yang sifatnya pandangan hidup, umat Islam diarahkan untuk tetap berpegang pada wasiat yang ditinggalkan Rasulullah yaitu al-Qur’an dan Sunnah.

Sementara itu, toleransi (samahah) merupakan ciri khas dari ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk bersikap toleran, tolong-menolong, hidup yang harmonis, dan dinamis di antara umat manusia tanpa memandang agama, bahasa, dan ras mereka (QS. Al-Mumtahanah: 8-9). Meskipun Islam tidak memberi klaim keselamatan terhadap pemeluk agama lain, akan tetapi ajaran Islam tidak memperkenankan mengebiri dan menyerang pemeluk agama lain. Islam menilai agama lain tidak benar, namun bukan berarti klaim ini melegitimasi melakukan penyerangan tanpa sebab. Peperangan dalam Islam didudukkan sebagai usaha preventif (tadafu’), tidak mendudukkannya sebagai konfik (shira’). Visi Islam menjaga harmonitas dan koeksistensi antarkelompok, melalui usaha preventif bukan konflik (Sekularisme Gagal Membangun Toleransi, 2012)

Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman: Tidak ada paksaan dalam beragama. (Q.S. Al-Baqarah: 256). Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan argumentasi bahwa Islam sangat jelas menunjukkan ajarannya dalam hal ini bahwasanya tidak seorangpun yang boleh memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Ia juga menyatakan bahwa siapa saja yang telah diberi petunjuk oleh Allah akan memeluk Islam, sementara yang telah dibutakan mata hatinya oleh Allah tetap akan tertutup terhadap Islam. Tak ada gunanya bila mereka memeluk Islam karena paksaan (Isma‘il, 1994).

Akan tetapi tentu tak ada toleransi bagi komunitas peleceh agama atau pelaku pidana semacam golongan homoseksual dan yang semacamnya. Praktik-praktik “budaya” yang melanggar sistem Islam dalam lingkup muamalah dan uqubat tidak diberi kesempatan untuk hadir.

Islam Melebur Masyarakat Plural dengan Identitas yang Khas

Konsep masyarakat yang dibangun dengan aqidah Islam telah jelas, yakni mendasarkan pemikiran umum, perasaan kolektif, serta sistem aturannya pada lafadz Laa Ilaha Illallah meskipun komponen individunya bisa jadi tidak 100% memeluk aqidah Islam. Di luar konteks hak untuk menjalankan ibadah dan hukum-hukum individual bagi nonmuslim, tidak ada celah untuk mengembangkan sistem moral dan legal yang bertentangan dengan Islam di ruang publik. Hal itu justru penting dalam menjaga kestabilan sosial. Karena aturan Islam tidak dibangun berdasarkan kepentingan kelompok berkuasa, tapi Hukum Syara’ yang memang diturunkan untuk semesta alam, maka tiada yang terdzalimi secara sistemik. Tidak ada juga ruang bagi kebebasan yang melecehkan Islam dan kemanusiaan itu sendiri. Islam bukanlah produk budaya, akan tetapi petunjuk universal dari Sang Pencipta untuk seluruh manusia. Karenanya Islam tidak mengutamakan suatu ras di atas yang lainnya. Sekalipun Islam diturunkan di Jazirah Arab, Islam bukanlah Arabisme.

Islam sama sekali tidak mendiskriminasi warga negara atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, atau bahasa daerahnya. Seluruh warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, mendapatkan pelayanan sesuai haknya dari negara dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang diatur oleh Syari’at. Unsur-unsur kebudayaan yang mulanya berbeda melebur dalam warna yang satu yaitu warna Islam dan membentuk masyarakat Islam yang khas.

Ketika umat Muslim melakukan futuhat, mereka lalu tinggal di negeri yang dibebaskan itu dan mengajarkan Islam kepada penduduknya serta membina mereka dengan tsaqafah Islam. Mereka tinggal bersama  penduduk setempat di rumah-rumah dengan bertetanggaan, hingga negeri tersebut dihuni secara bersamaan oleh pihak yang membebaskan dan pihak yang dibebaskan. Mereka bekerja sama dalam semua urusan kehidupan dan secara keseluruhan mereka menjadi penduduk satu negeri yang diterapkan kepada mereka hukum-hukum yang satu. Mereka tidak menjelma menjadi dua kelompok yang membebaskan dan yang dibebaskan, yang menang dan yang kalah (An-Nabhani, 2009).

Adapun untuk kalangan nonmuslim yang menjadi warga negara atau kafir dhimmi, bagi mereka dipersilakan untuk melaksanakan keyakinannya sendiri, memiliki rumah ibadahnya, mengatur pakaian, makanan, aturan pernikahannya, dll. sesuai dengan keyakinannya meski dalam lingkup aturan publik (muamalah dan  ‘uqubat), sebagaimana warga negara Daulah Islam pada umumnya, tetap tunduk pada aturan yang berlaku. Kalangan kafir dhimmi dapat saja membangun kampung-kampung khusus di mana mereka dapat dengan tenang menjalani kehidupannya. Inilah gambaran politics of tolerance yang dijalankan negara Islam terhadap warganya yang berbeda aqidah.

Sebuah contoh terkait toleransi juga ditunjukkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah (661–750 M) yang menunjukkan jaminan atas nonmuslim  dalam beragama. Saat itu, Khalifah al-Walid Ibn ‘Abd al-Malik mengambil kebijakan untuk mengambil alih kepemilikan properti sebuah katedral dan mengintegrasikannya dengan masjid di Damaskus. Ketika ia digantikan oleh Khalifah  ‘Umar Ibn ‘Abd al- ‘Aziz, warga Kristen setempat mengadukannya, dan kemudian Umar menulis surat pada gubernurnya untuk segera mengembalikan hak-hak mereka untuk mendapatkan katedralnya kembali (Munshar, 2007).

Dengan demikian, promosi multikulturalisme di negeri muslim merupakan sesuatu yang ahistoris dan inkontekstual. Untuk mewujudkan kehidupan yang penuh toleran pada pemeluk agama lain atau kelompok etnis tertentu sama sekali tidak ada masalah bagi Islam yang telah mencatatkan peradaban berabad-abad lamanya menaungi warga negara multietnis dan melindungi warga negara yang nonmuslim. Adapun untuk unsur-unsur komunitas lain semacam kalangan LGBT, Islam memang tidak memberinya tempat karena telah jelas hal tersebut merupakan kerusakan dalam masyarakat, bukan persoalan individu yang terampas haknya.

Wallahu A’lamu

Catatan Akhir:

 

(1) Dalam “Multiculturalism in Asia”, Kymlicka menjelaskan multinationalism federalism sebagai kelompok minoritas yang dianugerahi status pemerintahan-sendiri dalam wilayah tertentu, sejalan dengan meluasnya multikulturalisme untuk melestarikan budaya dan bahasa mereka. Konsep ini meliputi berbagai pengaturan, mulai dari devolusi kekuatan legislatif seperti di Skotlandia dan Catalonia, hingga pengakuan formal atas hak-hak pribumi sebagaimana yang diterapkan di Australia atau Amerika  (Bowen, 2005).

(2)Sumber: (t.thn.) http://fpc.org.uk/fsblob/560.pdf yang dikutip dalam makalah Liberalism and It’s Effect on Society oleh Hamza Andreas Tzortzis, Hittin Institute.

Referensi:

_____. (2008, Agustus). UCA News .

An-Nabhani, T. (2009). Daulah Islam (IV ed.). (U. Faruq, Penerj.) Jakarta: HTI Press.

an-Nabhani, T. (2001). Nizhamul Islam.

Aulia, F. Y. (2009). Pandangan Pemuka Agama tentang Multikulturalisme dalam Mengatasi Fundamentalisme Agama dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional Budaya : Studi di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tesis, UGM). Yogyakarta.

Bowen, J. R. (2005). Normative Pluralism in Indonesia: Regions, Religions, and Ethnicities. In W. Kymlicka, & H. Baogang (Ed.), Multiculturalism in Asia (p. 152). New York: Oxford University Press.

(2012). Choice and prejudice: discrimination against Muslims in Europe. London: Amnesty International.

Isma‘il, I. K.-F. ( 1994). Tafsir al-Qur’an al-‘Azim.

Khasni, M. I. (Ed.). (2012, Juni 25). Sri Sultan Diminta Jaga Manifesto Kebhinekaan. Tribun Jogja .

Kleden, I. (1987). Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES.

Kymlicka, W. (2001). Political Philosophy: An Introduction. New York: Oxford University Press.

Maiz, R., & Requejo, F. (2004). Democracy, Nationalism, and Multiculturalism. London: Taylor & Francis e-library.

Munshar, M. A. (2007). Islamic Jerusalem and its Christians A History of Tolerance and Tensions. Tauris Academic Studies.

Parekh, B. (2000). Rethinking Multiculturalism. New Zealand: Zed Books.

Qodir, Z. (2008). Kebhinekaan, Kewargaan, dan Multikulturalisme. Jurnal UII , 31 (68).

Qodir, Z. (2009, November 4). Pendidikan Multikultural di Yogyakarta. Kompas .

Sekularisme Gagal Membangun Toleransi. (2012, Juni 23). Diakses Juni 25, 2012, from InPas Online: http://inpasonline.com

Song, S. (2010, September 24). Multiculturalism. Diakses Juni 19, 2012, dari Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://www

Wooldridge, F. (2008, Maret 13). Multiculturalism – Destroying American Culture. Diakses Juni 19, 2012, from Rense: http://rense.com/general81/mutli.htm

 

Advertisements

3 thoughts on “MULTIKULTURALISME: PENGAKUAN ATAU PENGABURAN IDENTITAS MASYARAKAT ?

  1. Salam Rira,

    Studi yang menarik, saya suka dengan eksposisi Rira, sampai pada subjudul terakhir, ketika menggunakan tafsir atas kalam Islam, Al Quran, sebagai argumen tentang multikulturalisme. Bukan dalam artian mengecilkan, melainkan masih kurang panjang contoh kasusnya.

    Kalau sempat, Rira mohon melakukan studi empiris ke titik komunitas muslim, di Tasikmalaya, Lombok, Banten, Banyuwangi, Semarang, Madiun, Jember, Jombang, Minang, dan Makassar. Sebagai entitas yang menggunakan ajaran Islam sebagai bagian integral dalam kehidupan keseharian mereka, ada kewibawaan dan kedewasaan tersendiri, dalam menyikapi apa yang media dan dunia akademisi budaya sebut dengan multikultural. Saya tidak akan menuangkan dalam teks, karena konteksnya terlampau dalam, untuk bisa dituangkan dalam kalimat.

    Rira juga sebaiknya memasukkan aspek kekuatan senjata ( militer) dan modal ( ekonomi) dalam kontestasi kultur, di dalam studi akademis. Bukan apa- apa sih, cuma pengalaman saya begini, kedua aspek tadi adalah instrumen untuk menjaga pertahanan masyarat, yang sering diabaikan oleh para budayawan/ antropolog. Seolah- olah penyadaran akan sebuah pemahaman yang benar, bisa dilaksanakan dengan proses diskusi atau debat ( hikmah), sedangkan proses itu bagi banyak kalangan, hanya semacam “beauty contest”, yang nyaman dilihat, tapi sukar untuk memenangkan kehendak manusia.

    Mohon pelajari data keras yang disampaikan oleh Denys Lombard, dalam Nusa Jawa: Silang Budaya ( 3 Jilid) dan Kerajaan Aceh. Rira akan mendapat tambahan yang menarik, bahwa kunci infiltrasi budaya, berikut toleransi atas dasar kepahaman pada substansi, bahwa setiap kelompok masyarakat itu punya identitas budaya yang berbeda, tetap memerlukan sokongan modal dan senjata, realistisnya begitu.

    Mampir ke laman saya, kita bisa diskusi juga.

    Maximillian

  2. terima kasih atas kunjungan dan komentarnya yang sangat bergizi, kang galih. aku hunting2 dulu bahan rekomendasinya 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s