Tanjung Benoa

Sebelum menonton film dokumenter “Kala Benoa”, aku sama sekali tak tahu tentang Pulau Bungin, tentang Tanjung Benoa, atau perjuangan masyarakat Bali menolak reklamasi. Film yang dibuat oleh videografer Dandhy Dwi Laksono dan Suryanta Anz dalam Ekspedisi Indonesia Biru ini cukup membuka mata tentang cuplikan kenyataan “pembangunan di Indonesia”.

image
Sumber: http://news.mongabay.com/2014/08/bali-uprising-plan-to-convert-protected-area-into-golf-courses-mall-spurs-outrage/

Teluk Benoa terletak di bagian selatan Pulau Bali. Merupakan kawasan konservasi pada mulanya (berdasarkan Perpres No.24/2011). Namun, Pemerintah Bali melalui SK 2138/02-C/HK/2012 memberikan izin pelaksanaan pembangunan dengan cara mereklamasi wilayah perairan. Kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, yang akhirnya mengizinkan pelaksanaan kegiatan reklamasi di wilayah konservasi Teluk Benoa.

Konon perubahan itu beralasan kondisi Teluk Benoa yang saat ini sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai kawasan konservasi (baca di sini). Keberadaan jalan tol laut dan kerusakan sebagian hutan mangrove ditunjuk sebagai alasan utama besarnya peluang revitalisasi kawasan tersebut menjadi kawasan ekonomi. Akan tetapi sejumlah pihak justru menaruh curiga bahwasanya pembangunan jalan tol tersebut merupakan salah satu upaya pendahuluan dalam penyediaan infrastruktur atas proyek yang direncanakan kemudian.

Warga menolak? Tentu saja. Berbagai sektor akan terdampak jika megaproyek ini benar-benar dilaksanakan. Bukan hanya kerusakan ekologis berupa banjir, meluasnya kerusakan mangrove dan menurunnya habitat ikan-ikan, akan tetapi masyarakat di desa-desa adat terkait juga khawatir atas peluang terganggunya aktivitas mereka jika terjadi privatisasi atas pantai. Selain itu para nelayan pun terancam kehilangan mata pencahariannya jika jumlah ikan di perairan setempat menurun. Bukan hanya dari Masyarakat Bali, protes pun diserukan Masyarakat Lombok, terutama sekitar daerah Labuhan Haji–yang direncanakan sebagai lokasi pengerukan pasir untuk kebutuhan reklamasi di Teluk Benoa.

Konflik dalam pengembangan wilayah dalam lingkup pariwisata memang cukup alot. Perang kepentingan antara investor dengan masyarakat setempat seringkali sulit dikompromikan dan ujungnya pemerintah harus memilih. Sayangnya pemerintah yang seharusnya dapat adil menengahi seringkali mengambil posisi sering terjebak dengan kepentingan sejenak atau sepihak saja.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s