Melepaskan Pola Pikir Polar dan Spektrum

Langsung saja ya. Dalam beragama, misalnya kita sering diposisikan untuk “memilih” atau dikotak-kotakkan pada dua ekstrim: moderat atau fundamentalis? Tradisionalis atau progresif? Kanan atau kiri? Atau yang lebih bermurah hati membuat barisan lebih panjang, bukan pengkutuban tapi suatu spektrum dari panjang gelombang taqwa tertinggi hingga terendah (seolah-olah bisa diukur), dari muslim militan, muslim taat, muslim biasa, hingga muslim KTP.

Continue reading “Melepaskan Pola Pikir Polar dan Spektrum”

MULTIKULTURALISME: PENGAKUAN ATAU PENGABURAN IDENTITAS MASYARAKAT ?

Seorang antropolog-filsuf Jerman, Arnold Gehlen menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas lingkungan (Kleden, 1987). Maksudnya manusia tidak terikat pada lingkungannya, berbeda dengan hewan yang menetap pada habitat tertentu. Jadi, kedudukan manusia terhadap lingkungannya merupakan kedudukan yang labil. Manusia tidak dapat bertahan secara otomatis dalam lingkungannya hanya dengan mengandalkan kondisi morfologisnya. Ia harus mencipta, harus merekayasa lingkungan sebagai kompensasi dari tubuhnya yang lemah. Akan tetapi, hal tersebut sekaligus kelebihan bagi manusia. Tidak seperti hewan yang akan punah kala habitat aslinya dirusak, manusia dapat berpindah ke mana saja, mencari daerah baru lalu membangun lagi kehidupannya di sana. Segala rekayasa lingkungan dan respon manusia untuk bertahan itulah yang kemudian melahirkan kebudayaan.

Continue reading “MULTIKULTURALISME: PENGAKUAN ATAU PENGABURAN IDENTITAS MASYARAKAT ?”

Masa Depan ASEAN di antara Kepentingan Global

Perkembangan peran ASEAN di kawasan Asia Tenggara semakin menguat beberapa tahun belakangan. Terutama sejak  sosialisasi ASEAN Connectivity pada KTT ASEAN ke-17 di Hanoi. ASEAN Connectivity merupakan rencana yang sangat optimis untuk memantapkan kekuatan ASEAN terutama dalam mempengaruhi arsitektur kawasan di berbagai bidang. Sepanjang tahun ini serangkaian pertemuan berbagai tingkat dalam berbagai bidang telah digelar unutuk menjajaki kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi, penegakkan HAM, antiterorisme, audit, perlucutan senjata nuklir, kepolisian, industri pertahanan, dan lain-lain.

Continue reading “Masa Depan ASEAN di antara Kepentingan Global”

Urusan Penting

Ada berita sore itu. Katanya, Pak RT mau kumpulkan warga. Untuk apa aku tak tahu.

 

Aku diminta pukul kentongan agar semua orang dengar.

Kutanya, “Kenapa tak buat asap di atas bukit agar orang tuli tetap tahu beritanya?”

“Nanti orang buta tak bisa melihatnya?” Kujawab, “Kan bisa mencium baunya. Adakah yang cacat penciumannya di kampung kita?”

 

“Ah, tadi kau bilang, asapnya dibuat di atas bukit. Sejauh itu, baunya takkan sampai.”

 

Betul juga. Aku putar otak.

Seseorang bicara, “Biar dibuat asap di depan rumah mereka, bagaimana?”

“Kalau begitu, mengapa tidak ketuk pintu satu-satu?”

“Ah, tidak bisa begitu. Nanti dikira urusan tetangga saja. Ini mesti resmi! Urusan masyarakat. Urusan pemerintahan. Tidak boleh sekedar seperti ketuk pintu tetangga.”

 

“Oh, begitu? Jadi sudah diputuskan ini semua? Jadi nanti saya jalankan rencana itu pak? Omong-omong bapak mau mengumumkan apa?”

 

“Ya, itu tadi. Warga harus berkumpul. Ada urusan penting.”

 

“Urusan pentingnya, apa Pak? Nanti ada yang bertanya.”

“Ya urusan penting pemerintahan. Pengumuman penting. Ya itu tadi. Setelah warga kumpul nanti saya umumkan. Kamu jangan kasih tahu mereka dulu. Nanti saya akan bilang bahwa mulai saat ini, agar lebih efektif dan efisien, untuk mengumpulkan warga, kita pakai cara buat asap di depan rumah itu tadi.” Sekian.

Hak-hak LGBT: Promosi Liberalisme atas nama HAM

Tingkah manusia yang mengusung kebebasan berperilaku di zaman ini semakin meresahkan saja. Perilaku seksual yang bebas bahkan menyimpang, kini meminta pengesahan dan penerimaan secara legal di tengah-tengah masyarakat. Pada pekan pertama kesempatan untuk melakukan pernikahan resmi sesama jenis di New York, sudah terdaftar pemohon sebanyak 764 pasangan, sebagaimana dilaporkan The New York Times. Untuk mengatasi overload ini, pemerintahan kota New York akhirnya memberlakukan sistem lotere resmi untuk menentukan pasangan yang mendapatkan kesempatan terlebih dulu sejak sebulan diresmikannya pernikahan sesama jenis di New York, 24 Juni 2011.

Komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) memang sudah sejak lama memperjuangkan diri agar keberadaannya dapat diterima dan diakui normal di tengah-tengah masyarakat. Meski perilaku seksual yang menyimpang ini dengan tegas ditolak oleh norma agama, atas nama kebebasan dan HAM, tak urung tetap disuarakan. Apalagi sejak peristiwa Stonewall Riot di New York pada 28 Juni 1969, para pelaku/aktivis LGBT semakin gencar menyuarakan dan menuntut agar mereka diakui dan mendapatkan hak-hak sipil secara penuh tanpa diskriminasi atas orientasi seksual dan identitas gender. Bahkan tuntutannya menyentuh ranah yang dianggap sakral secara religius, yakni ikatan pernikahan. Isu pernikahan sesama jenis (same-sex marriage) sudah berhembus sejak lama. Beberapa negara bahkan telah melegalkannya, semisal Belanda dan Swedia. Di Amerika Serikat sendiri, ada lima negara bagian yang telah lebih dulu melegalkannya, yaitu Connecticut, Iowa, New Hampshire, Massachussets, Vermont, ditambah Distrik Columbia. Adapun New York, baru pada tahun ini meresmikan legalitas pernikahan sesama jenis ini dan memicu animo besar di kalangan LGBT. New York, sebagai lokasi terjadinya Stonewall Riot, dianggap representasi pendobrakan atas apa yang mereka sebut sebagai “pelanggaran hak-hak LGBT“. Merekapun optimis hal ini akan membuka pintu “kemenangan“ bagi keberterimaan sosial atas eksistensi mereka. Polling Quinnipiac menunjukkan bahwa penerimaan warga New York terhadap pernikahan sejenis telah meningkat dari 37% pada tahun 2004 menjadi 58% pada tahun ini (The New York Times, 24/6/2011).

Melalui resolusi PBB yang juga disahkan bulan Juni lalu, LGBT dipandang sebagai salah satu HAM yang patut dilindungi. Kelompok ini tidak lagi dianggap melakukan penyimpangan perilaku dan karenanya tidak layak mendapat stigmatisasi dan diskriminasi. Bahkan sebelumnya, WHO secara resmi telah mengeluarkan homoseksual dari jenis penyakit. Berbagai perlakuan yang dianggap melanggar hak-hak LGBT selama ini seperti penggunjingan, pelabelan, pemutusan hubungan kerja, pembatasan akses dalam fasilitas kesehatan, dll, dianggap melanggar HAM. Pada masa yang akan datang diharapkan bahwa anggota komunitas LGBT dapat hidup tenang dan mendapatkan berbagai hal sipilnya tanpa dipengaruhi oleh orientasi seksual maupun identitas gender yang dipilihnya. Bagi gay di negara atau wilayah yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis, tidak hanya ikatan pernikahan mereka dianggap resmi berdasar norma setempat, merekapun berhak untuk mendapatkan sejumlah hak-hak sipil yang setara seperti mengadopsi anak. Dengan demikian, pada tahun ini telah dipancangkan tonggak baru terkait penerimaan LGBT. Sementara itu, sejumlah negara yang memberlakukan hukum tertentupun jadi sorotan. Misalnya yang memberlakukan larangan kunjungan atau perjalanan, atau hak bekerja, termasuk hukum sodomi, atau hukum atas homoseksual.

Di kalangan militer Amerika Serikat, pada saat ini, masih berlaku “Don’t ask, don’t tell“ yang memperbolehkan gay melaksanakan tugas kemiliteran, namun tanpa mengungkap keterangan orientasi seksualnya. Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi, dan karenanya Pentagon ditekan untuk segera menghapuskannya. Selain itu, dalam hukum federal Amerika masih berlaku Defense of Marriage Act (DoMA) yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkembangan terbaru, definisi ini digugat karena tidak mengakomodasi pernikahan sesama jenis. Di antara yang berusaha mempertahankannya, senator Charles Grassley, dari Iowa mengatakan, “I never thought I would have to defend traditional marriage. It’s been the foundation of society for 6,000 years.” (Hufftington Post 20/7/2011). Gawatnya lagi, di California bahkan sejarah gay dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dengan maksud untuk menyosialisasikan “kenormalan” perilaku tersebut sejak dini, hingga pandangan diskriminatif terhadap kaum LGBT dapat diminimalkan.

Di Indonesia sendiri, gerakan pendukungan LGBT dilakukan sejumlah kelompok seperti Gaya Indonesia, juga Arus Pelangi. Gaya Indonesia pernah berupaya untuk mengadakan konferensi internasional di Surabaya, ILGA pada tahun 2010 namun digagalkan oleh beberapa elemen kelompok Islam dan warga. Dalam upaya pemaksaan nilai-nilai menyimpang ini, kelompok Islam Liberal pun tidak ketinggalan, Siti Musdah Mulia pernah mengeluarkan pernyataan bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah kelaziman dan dibuat oleh Tuhan, dengan begitu diizinkan juga dalam agama Islam. (Hidayatullah.com, 31/3/2008).

Padahal, perbuatan ini telah jelas dampak kerusakannya. Terkait dengan transmisi HIV/AIDS, kelompok dengan resiko transmisi tertinggi adalah men sex men (MSM) alias laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL). Prevalensinya mencapai 20 kali lipat lebih tinggi dibanding jenis transmisi lain. Dari sekitar satu juta lebih pengidap HIV/AIDS di Amerika Serikat, 50% nya terinfeksi melalui transmisi MSM. Sejak pertama kali ditemukan hingga tahun 2009 tercatat sebanyak 529.908 orang MSM terinfeksi HIV. Angka ini 2,6 kali lebih banyak dari transmisi akibat penggunaan jarum suntik, lebih besar 1,9 kali dari transmisi heteroseksual, dan 26,7 kali lebih besar dari transmisi lainnya (termasuk di dalamnya ibu pada janin serta transfusi darah). Jenis transmisi ini meningkat tinggi dari tahun-ke tahun karena rendahnya upaya pencegahan yang dilakukan. (Data diolah dari: CDC Fact Sheet 2009). Malah sejak awal, pada tahun 1981 kaum gay-lah yang ditemukan pertama kali mengidap penyakit ini, berdasarkan penemuan Centers for Disease Control (CDC) di Los Angeles. Dapat dibayangkan, dalam struktur sosial yang melegalkan dan menganggap wajar hubungan seks bebas, sesama jenis, terutama MSM, penyebaran penyakit ini akan meluas alih-alih tertanggulangi.

AIDS disadari bersama bukan semata-mata penyakit biasa. Sejak kemunculannya, AIDS tersebar terkait dengan gaya hidup tertentu, yakni permisivitas dalam perilaku seks. Penyebaran infeksi HIV/AIDS terbatas terutama lewat aktivitas seksual dan penggunaan obat terlarang (penularan dari ibu ke janinnya atau melalui transfusi darah juga ditemukan dalam jumlah kecil). “AIDS is highly non-random with regard to sex (86% male); sexual persuasion (over 60% homosexual); and age (85% are 25-49 years old). From it’s beginning in 1980, the AIDS epidemic progressed non-exponentially, just like lifestyle diseases” (Dr. Peter S Duesberg, Department of Microbiology, UC Berkeley). Akan tetapi, dalam pandangan kalangan liberal yang menghalalkan permisivitas dalam gaya hidup, penanggulangan AIDS harus dilakukan tanpa “melanggar hak-hak privat” penderitanya. Alih-alih mempromosikan gaya hidup yang sehat dan menghentikan penyebaran virus HIV melalui perilaku yang tidak sehat (anal sex, free sex, penggunaan narkoba suntik), tindakan yang diutamakan adalah pemberian ART (Anti-Retroviral Teraphy) ditambah beberapa tindakan pencegahan seperti penggunaan kondom dan membatasi pasangan seksual. Penggunaan ART dapat mencegah penularan HIV pada pasangan heteroseksual yang salah satunya diketahui belum tertular HIV sebesar 78% (Los Angeles Times, 5/6/2011). Akan tetapi hal ini tetap memiliki efek samping, disamping harga obat mahal yang tidak terjangkau semua pasien. Selain itu penggunaan obat yang membuat penderita AIDS dapat bertahan hidup bertahun-tahun seterusnyapun memunculkan dilema baru. Hingga saat ini belum ditemukan pengobatan yang dapat memusnahkan virus HIV yang diidap penderita. Dengan demikian efek penangguhan dampak yang “memperpanjang hidup” penderita muncul sebagai ancaman bagi mereka yang tidak terkena HIV. Adapun penggunaan kondom sekalipun masih menyisakan resiko, karena tidak melindungi 100%, apalagi jika tidak tepat dalam penggunaannya.

Selain itu, bila kita membayangkan sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya membolehkan praktik homoseksualitas bahkan menganggapnya sah di hadapan hukum; lebih jauh lagi menganggap pasangan gay yang “menikah” sebagai sebuah “keluarga”; hal itu nampak absurd. Hubungan yang seperti ini akan terlihat jelas bertentangan dengan sifat-sifat kealamiahan. Hubungan homoseksual bukan merupakan hubungan prokreasi. berbeda dengan pernikahan yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan hingga memungkinkan mereka mendapatkan keturunan. Demikianlah ras manusia akan bertahan dan berkembang. Dalam kondisi ekstrim, bila semakin banyak pasangan homoseksual yang “menikah“, dapat dipastikan, probabilitas kelahiran bayi akan menurun. Kalaupun dipaksa diatasi dengan melakukan hubungan heteroseksual (menjadi biseksual) agar mendapatkan keturunan, atau melakukan inseminasi buatan, hal inipun hanya akan menimbulkan problem baru. Bukan hanya itu, struktur sosial “keluarga“ yang meniscayakan perbedaan peran antara suami dan istri pun jelas akan mendapatkan dampak besar baik secara psikologis maupun sosiologis. Dengan demikian upaya memaksakan penerimaan konsep pernikahan sesama jenis malah nampak sebagai upaya untuk merusak konsep pernikahan itu sendiri.

Terdapat kajian dari The Family Research Council berdasarkan data statistik dari National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Census Bureau, Gay/Lesbian Consumer Online Census, U.S. Department of Justice, General Social Survey, the National Health and Social Life Survey, serta statistik dari negara bagian Vermont serta Swedia (yang melegalkan ikatan sipil (civil union) di antara homoseksual), juga Belanda (yang melegalkan pernikahan gay), ditambah sejumlah kajian sosiologis dan demografis terkait perbandingan relasi heteroseksual dengan relasi homoseksual. Dalam laporannya dinyatakan bahwa bukti-bukti menunjukkan bahwa komitmen hubungan homoseksual berbeda secara prisip dari pasangan yang menikah terkait beberapa parameter. Di antaranya sebagai berikut: durasi relasi; monogami vs hubungan seks dengan banyak pasangan (poligami maupun di luar pernikahan); komitmen dalam relasi; jumlah anak yang dibesarkan; resiko kesehatan; serta laju potensi perlakuan kekerasan oleh pasangan.

Dalam hal durasi relasi yang bertahan, ikatan komitmen homoseksual pria rata-rata bertahan lebih singkat dari pasangan heteroseksual. Hanya sebagian kecil yang dapat bertahan sepanjang ikatan pernikahan yang dibangun pasangan heteroseksual pada umumnya. Sebuah studi terkait homoseksual pria yang diterbitkan dalam jurnal AIDS di Belanda menunjukkan bahwa durasi hubungan rata-rata bertahan 1,5 tahun saja.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kekerasan dengan jumlah yang cukup besar terjadi pada relasi homoseksual. Sekitar 90% dari pasangan lesbian yang disurvey pernah mendapatkan setidaknya sekali perlakuan atau ucapan agresif dari pasangannya dalam satu tahun, dengan angka kejadian kekerasan fisik sebesar 31%. Survey oleh U.S. Department of Justice juga menunjukkan bahwa kejadian KDRT oleh pasangan homoseksual jumlahnya lebih besar dari pasangan heteroseksual.

Meski banyak pihak yang menolak pengakuan atas LGBT karena kerusakannya, namun hal ini tak henti-hentinya dipromosikan ke seluruh dunia lewat berbagai instrumen politik dan budaya. Kepentingan global pun tidak lepas dalam hal ini. Upaya-upaya politik yang dilakukan pada saat ini terutama oleh PBB dan Amerika Serikat, mempromosikan LGBT dengan dalih penjaminan hak asasi manusia terkait orientasi seksual dan identitas gender. Seiring dengan tekanan atas nama penjaminan HAM untuk menghapus hukum yang dianggap mendiskriminasikan kaum gay Amerika Serikat mengancam menghentikan kucuran bantuan sebesar $350 juta di sektor energi (Malawi masih memberlakukan sodomy law dan menganggap perkawinan sesama jenis ilegal). Tahun lalu, Malawi menjatuhkan dakwaan penjara 14 tahun pada sepasang gay yang melakukan praktik homoseksual sehingga Sekjen PBB Ban Ki Moon turun tangan untuk melobi Presiden Malawi, Bingu wa Mutharika untuk memaafkan mereka (Nyasa Times, 19/4/2011). Polemik berlanjut antara kaum agamawan yang mewakili sejumlah gereja di Malawi yang terang-terangan menolak desakan Amerika dengan sebagian yang menerima homoseksual. Akan tetapi pada akhirnya dana tersebut dicairkan juga oleh Pemerintah Amerika Serikat setelah melakukan sejumlah negosiasi yang tidak diberitakan lebih lanjut. Pascakesepakatan, hukum-hukum yang dinyatakan anti-gay itu masih berlaku di Malawi (Reuters, 8/4/2011). Selain itu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Pakistan pun berbuat ulah dengan mensponsori event LGBT “Pride Celebration” untuk pertama kalinya di Islamabad yang jelas memicu penolakan dari masyarakat (Hindustan Times, 3/7/2011).

Beberapa waktu lalu, sejumlah pemerintahan Amerika Latin juga ditekan untuk mendukung resolusi PBB terkait komisi kajian aksi kekerasan terhadap homoseksual. Tujuan utamanya jelas: menjadikan orientasi seksual dan identitas gender sebagai kategori baru nondiskriminatif dalam perundangan internasional, sebagaimana halnya kebebasan beragama. Pembentukan komisi tersebut hanyalah langkah pertama yang diambil. Dalam sebuah pidato, Hillary Clinton menyebutnya ”Resolusi PBB yang untuk pertamakalinya mengakui hak asasi manusia bagi komunitas LGBT di seluruh dunia”. Pada pidato yang sama ia pun membicarakan susunan program global untuk melanjutkan agenda homoseksual yang melibatkan USAID, the International Organizations Bureau, Democracy, Human Rights and Labor, European and Eurasian Affairs, dan Western Hemisphere Affairs. Dia menggambarkan bahwa parade hak-hak homoseksual di Slovakia pada tahun lalu telah memicu kekerasan dan bagaimana kita (pemerintah Amerika) telah mengatur dukungan dari 20 pemerintahan berkenaan dengan hal tersebut. (Austen Ruse, “Obama’s Obsession with Sexual Orientation”, 1/7/2011www.catholictide.com). Hillary Rodham Clinton merupakan politisi yang gencar menyatakan dukungannya pada kaum LGBT. Bahkan ia merupakan ibu negara yang pertama kali berpartisipasi dalam pawai tahunan Gay Pride di Amerika, saat Bill Clinton masih menjabat sebagai Presiden negara adidaya tersebut. Ia pun berjanji bahwa Amerika Serikat akan menjadi pemimpin kekuatan global dalam melawan kriminalisasi dan marginalisasi LGBT dan menegaskan komitmen untuk memajukan ”agenda HAM komprehensif yang menyertakan penghapusan kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender”.

Latar belakang perjuangan Barat mempromosikan orientasi seksual dan identitas gender tak lepas dari sejarah panjang penegakkan hak-hak sipil. Latar belakang Barat yang mulanya mengagungkan ras manusia berkulit putih dan melakukan diskriminasi ras lain, juga diskriminasi terhadap wanita. Hal tersebut telah membuat kaum-kaum yang termarjinalkan dan tertindas menuntut hak-haknya. Mereka menuntut kesetaraan sebagai manusia. Termasuk di antaranya hak hidup, hak ekonomi, hak politik, dan lain-lain. Sepanjang sejarah perjuangan HAM, isunya berputar di sekitar ini: menghapuskan penindasan atas kelompok manusia lain. Hal ini berkembang pada berbagai aspek termasuk di antaranya kebebasan dalam menentukan orientasi seksual dan identitas gender yang dianggap merupakan kategori hak yang harus dilindungi. Sebagian berdalih bahwa homoseksualitas merupakan sesuatu yang tak bisa ditolak karena terkait aspek biologis terkait pada genetika. Akan tetapi, sejumlah bukti menunjukkan bahwa hal itu tidak benar. Homoseksualitas adalah sikap yang muncul dari faktor lingkungan dan kehendak individual.

Richard Cohen yang mendirikan International Healing Foundation—sebuah yayasan internasional yang berkonsentrasi dalam penyediaan terapi bagi homoseksual untuk kembali menjadi heteroseksual—membuktikan bahwa homoseksualitas merupakan pilihan dan dapat disembuhkan. Homoseksualitas bukanlah sesuatu yang diturunkan secara genetik (Coming Out Straight, Richard Cohen, pp. 28-53). Seorang peneliti berkebangsaan Amerika, Dean Hamer mempublikasikan riset yang bertujuan menunjukkan bahwa orientasi homoseksual juga ditentukan oleh sifat genetik yang diwariskan melalui kromosom X dari ibu (Hamer D, et al (1993), Science 261:5119). Akan tetapi saat studi ini diulang, tidak ditemukan hasil yang sama. Studi lebih lanjut yang juga melibatkan kembali Hamer sebagai peneliti pionirnya juga gagal membuktikan hasil yang sama. Begitu juga hasil riset yang dipublikasikan oleh George Rice dan George Ebers dari University of Western Ontario yang meneliti wilayah sama dalam kromosom X yang diajukan Hamer dengan mengambil sampel kalangan gay yang lebih luas. Hasilnya nihil (Rice G, et al (1999, April), Science 284:5414). Semakin terbukti bahwa homoseksualitas bukanlah suatu keadaan alamiah yang ada pada diri seseorang sejak lahir, sehingga kondisinya berbeda dengan warna kulit atau ras yang merupakan kondisi given pada manusia sejak awalnya.

Hubungan seks sesama jenis adalah tindakan kriminal yang sudah seharusnya dikenai sanksi tegas agar perilaku ini tidak menyebar dan menimbulkan dampak lebih luas. Hal ini tidak jauh berbeda seperti dorongan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian. Tidak ada orang yang dilahirkan dengan gen pencuri atau perampok. Akan tetapi, hal ini ketika sekali dilakukan dapat menimbulkan semacam ketagihan. Dalam lingkup lebih luas, jika hal ini dibiarkan dapat saja memicu epidemiologi sosial. Hal ini digambarkan dalam teori Broken Windows yang digagas oleh kriminolog James K. Wilson dan George Kelling. Berdasarkan teori ini, dijelaskan bahwa kriminalitas merupakan akibat dari ketakteraturan. Jika sebuah jendela sebuah rumah pecah namun dibiarkan saja, siapapun yang lewat cenderung menyimpulkan pastilah di situ tidak ada penghuninya. Dalam waktu singkat, akan ada lagi jendelanya yang pecah, dan belakangan berkembang anarki yang meluas di sekitar daerah itu (Tipping Point, Malcolm Gladwell: 172). Hal ini juga berlaku dalam kasus homoseksualitas. Richard Cohen menyertakan “Cultural Wounds“ yang mencakup sistem pendidikan serta media massa yang mempromosikan homoseksualitas ke dalam sepuluh penyebab SSA (Same Sex Attraction). Dapat dibayangkan bila penyimpangan itu bahkan kemudian dilindungi oleh hukum. Sesuatu yang merusak masyarakat diakui keabsahannya dan dipastikan jaminan hak-hak dalam melakukannya. Apakah atas nama kebebasan, seseorang juga diperkenankan merusak masyarakat?

Dalam Islam, pandangan terhadap hal ini sudah jelas. Identitas gender dan orientasi seksual merupakan qadla Allah pada manusia dalam menetapkan jenis kelamin, dan perilaku dalam memenuhi naluri seksualnya pun telah diatur dengan jelas, yakni hanya melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang lazim dipahami. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama terkait homoseksualitas yang dinyatakan haram berlandaskan pada ayat-ayat berikut ini:

“Ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki (homoseks), menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” [Al ‘Ankabuut 28-29].

“Dan Kami mengutus Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. ” [Al A’raaf 81-82]

Ibn Qudamah Al Maqdisi menyebutkan bahwa penetapan hukum haramnya praktik homoseksual adalah Ijma’ ulama, berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits. [al-Mughni Juz 10:155]. Selain itu, Imam Al Mawardi berkata, “Penetapan hukum haramnya praktik homoseksual menjadi Ijma’ dan itu diperkuat oleh nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits. [Kitab al Hawi al Kabir, Juz 13: 475]

Namun demikian memang terdapat perbedaan dalam penentuan hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku. Perbedaannya hanya mencakup dua hal; terkait penentuan hukuman, dan penentuan hubungan homoseksualitas dengan perzinaan, apakah dapat dianalogikan pada tindakan zina atau tidak sehingga menentukan pula kadar hukumannya.

Bila sudah jelas berbagai bukti kerusakan homoseksualitas dan penjelasannya bahwa hal tersebut tak termasuk pada kondisi given pada manusia, lantas mengapa negara adidaya seperti Amerika beserta institusi internasional seperti WHO dan PBB membiarkan bahkan mempromosikannya? Sudah jelas bahwa hal ini hanya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi bagi kemanusiaan. Bagaimana tidak, penyimpangan perilaku yang sangat jelas melanggar fitrah manusia ini diupayakan agar diterima dalam norma sosial dan hukum. Lebih jauh lagi, digunakan pemelintiran hukum-hukum agama untuk menerimanya dan menganggapnya sebagai hal yang wajar, bahkan disebut sebagai “kehendak Tuhan“. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa dunia Barat dengan tidak diam saja dalam menyebarkan nilai-nilai liberalnya. Pengokohan ideologi dilakukan dengan mentransfer konsep-konsep dan budayanya agar diterima sebagai nilai universal. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai instrumen politik digunakan. Mulai dari sponsorship event-event LGBT, pemberian dana bantuan bersyarat, hingga tekanan politik pada suatu negara.

Liberalisme yang bercokol kuat di Barat berakar pada individualisme atomisme yang menekankan kebebasan perilaku individu sebagai nilai utama yang diusung. Kebebasan ini sendiri sebetulnya merupakan hal utopis untuk diterapkan karena nilainya yang bertentangan dengan fitrah manusia yang terbatas dan membutuhkan aturan dari Sang Pencipta. Tidak perlu menunggu lama, saat ini sudah terhampar jelas di depan mata berbagai kerusakan yang ditimbulkan manusia oleh hukum-hukum yang dibuatnya sendiri dalam menentang kekuasaan Sang Pencipta, termasuk karena perkara homoseksualitas ini sebagaimana yang disebutkan di bagian awal tulisan. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita semua waspada atas agenda-agenda global yang dipaksakan melalui berbagai instrumen politik internasional yang sejatinya hanya alat pengokohan ideologi liberal yang terbukti hanya mengantarkan kemanusiaan pada titik kehancurannya di berbagai sisi.

Wallahu a’lamu bishshawab.

Jangan Salahkan yang Terpilih Jika Anda tak Ikut Memilih

“Kamu nyontreng? Tidak? Ah, lalu sekarang protes ini-itu, siapa yang salah? Gara-gara kamu juga kan yang sekarang itu jadinya terpilih. Coba kamu ikut memilih, walaupun satu suara, itu akan sangat menentukan!” (NN)

Ungkapan lucu yang saya jadikan judul tulisan ini ditemukan dalam salah satu komentar atas note seorang kawan di facebook. Bukan yang pertama kali didengar sebenarnya. Sebelumnya ungkapan tersebut demikian seringnya mampir di telinga, sebagai tanggapan atas sikap untuk tidak menggunakan hak suara dalam sejumlah pemilu sejak pertama saya dapatkan hak tersebut.

Ada yang menarik untuk dikritisi dalam kalimat di atas. Yaitu terkait kesan yang ditimbulkan atas orang-orang yang ‘tidak memilih’ (lebih tepatnya memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya) sementara ia vokal mengkritisi kebijakan pemerintah terpilih (istilah ‘mengkritisi’ lebih tepat daripada menyalahkan, karena aktivitas menyalahkan lebih cenderung cocok digunakan untuk sikap emosional yang berdasar dari sudut pandang ‘saya benar, anda salah’/ apapun yang anda lakukan selalu salah di mata saya). Mereka ini seolah-olah pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak memberi kontribusi (dalam artian memberikan suaranya), namun justru melakukan aksi destruktif (dengan mengkritisi alih-alih mendukung).

Ungkapan di atas hadir akibat pemikiran yang simplistik dan mudah menggeneralisasi masalah. Istilah golongan putih disematkan pada kelompok masyarakat yang cukup massif dengan alasan yang demikian beragam. Termasuk di dalamnya adalah sejumlah orang yang apatis terhadap perubahan, agnostik dalam aspek politik, kebingungan menjatuhkan pilihan, tidak terdaftar dalam DPT, tak sempat pulang kampung, atau sekelompok kecil yang masih yakin ada pilihan lain yang jauh lebih baik dari menggunakan hak suaranya. Kelompok terakhir pun tidak homogen. Pilihan yang jauh lebih baik itu masih cukup beragam.

Saya hanya ingin membahas salah satu saja, yaitu yang saya pegang. Dalam pemahaman saya, memilih pemimpin adalah kewajiban. Akan tetapi, bagaimana bisa kita memberikan amanah kekuasaan pada seseorang yang secara pasti tidak akan memimpin sesuai dengan jalan yang dikehendaki pemilik kedaulatan? Bisa saya katakan secara pasti karena hal itu terlihat jelas dalam visi misi pemerintahannya. Baik secara implisit apalagi eksplisit tak ada satu pun yang secara jelas, terbuka, dan konsisten menyatakan komitmennya untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan pemilik kedaulatan yakni Syari’, hanya Allah dan RasulNya. Dengan kata lain menegakkan syariat islam secara kaffah.

Sampai saat ini saya masih memahami inti permasalahan umat saat ini adalah karena manusia sebagai produk ciptaan Tuhan yang paling sempurna masih saja menolak untuk mengoperasikan dirinya sesuai dengan handbook manual yang dikeluarkan mengiringi penciptaannya. Ketika terjadi malfunction di mana-mana, itu hal yang wajar terjadi menurut saya. Sama halnya ketika saya mengoprek hp saya tanpa menengok lagi perlakuan apa yang paling cocok untuk mengatasi kerusakannya. Tanpa berkonsultasi ke distributor atau pusat service, saya coba memperbaiki sendiri, mencoba mengecek kondisi MMC, saya malah memutus kabel microphonnya, tanpa sengaja. HP yang tadinya hanya kesulitan menampilkan data dalam card eksternal, kemudian tak bisa digunakan menelpon. Belum kapok juga, lalu disolder, dan tamatlah riwayat si clipper, hp saya itu.

Itu hanya sekedar ilustrasi untuk orang-orang yang sok tahu bisa menyelesaikan masalah seperti saya. Jangan tanya niat, tentu niatnya baik. Mana ada kesengajaan untuk merusak hp yang belum sanggup dibeli sendiri? Namun ketidakmampuan adalah hal lain yang harus diakui. Dan hal itu sudah terbukti. Manusia manapun takkan ada yang sanggup untuk mengetahui hal-hal yang terbaik bagi semua orang. Untuk dunianya saat ini dan nanti. Bagaimanapun pengetahuannya akan segala sesuatu sangat terbatas. Untuk hal-hal empiris saja masih banyak yang perlu dibuktikan, apalagi terkait nilai, yang bila ditentukan oleh manusia selalu bersifat nisbi. Sementara Allah telah memberi pedoman dalam kitab suci, telah menunjukkan jalan melalui RasulNya. Ibaratnya, teori sudah jelas, contoh pengerjaan soal pun sudah ada. Ah, jangan-jangan saya pun terjebak simplifikasi di sini? Tidak juga rasanya, pandangan sederhana berbeda dengan sembarang menyederhanakan.

Dengan demikian, tidak berpartisipasi dalam bentuk memberikan hak suara pada pemilu baik legislatif maupun eksekutif pada dasarnya adalah bentuk konsistensi atas sikap dan idealisme yang saya pilih. Saya menolak apapun dan siapapun yang menegakkan kekuasaan tapi mengabaikan kedaulatan Allah dan RasulNya dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum. Baik pada proses pemilihannya, maupun pada saat eksekusi kekuasaannya. Terkadang, pada poin ini muncul serangan pada pribadi. Memangnya siapa kamu yang bicara syari’ah begini begitu, padahal ilmu agamamu tak seberapa, ibadahmu sehebat apa, dzikirmu sepanjang apa, sebebas apa kamu dari maksiat,dst. Ya, antara idealisme dan aktualisasi terkadang memang ada gap, namun itu tidak mengecilkan hati saya untuk terus memegang idealisme selama diyakini benar, asalkan upaya terus dilakukan agar diri ini benar-benar mencerminkan segala yang di pikiran, dari perkataan maupun perilaku. Toh, kenyataannya masih banyak juga yang berani lulus walaupun tak menguasai seluruh mata kuliah yang pernah didapat bukan? Ketika proses itu tak berhenti, berada pada jalur yang sama, menapaki eskalasi seiring waktu, tak masalah menurut saya, yang penting konsisten dan senantiasa open mind.

Saya mengajak anda untuk berpikir, jangan tuduh saya memaksakan pendapat kala saya menyodorkan ide dan argumennya dengan harapan anda mengikuti pemikiran saya. Kritisilah, temukan kelemahan argumen saya dan betulkan jika salah. Bagaimanapun saya tak mau tergolong ke dalam kelompok orang pandir yang berkeras diri bertahan dalam kesalahan pada saat kebenarannya sangat terang. Namun, dalam diskusi yang fair, saya pun berharap anda mengikuti pendapat saya jika kita sepakat itulah kebenaran. Howgh.

Parlemen vs Majelis Umat

Oleh: Rira Nurmaida

Pendahuluan

Badan legislatif yang kita kenal saat ini merupakan implikasi dari prinsip pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu dalam The Spirit of Law. Pada bukunya itu ia jelaskan bahwa pemusatan kekuasaan akan menyebabkan sang pemegang kekuasaan bertindak sewenang-wenang. Ia akan menyalahgunakan kekuasaan dan mengganggu keamanan internal karena beberapa jenis kekuasaan ada di tangannya.

Misalkan jika kekuatan legislatif dan eksekutif digabungkan, maka penguasa berhak mengeluarkan dan menerapkan undang-undang tertentu. Ketika ini terjadi maka kebebasan terancam keberadaannya. Begitu pula ketika kekuatan yudikatif pun digabungkan, maka akan terbentuk suatu rezim totaliter yang menguasai rakyat secara sewenang-wenang. Hal itu tiada lain karena pada satu waktu penguasa berhak mengeluarkan, memberlakukan/melaksanakan perundangan, sekaligus menyelenggarakan peradilan sendiri. Maka dari pandangan Montesquieu dapat kita simpulkan bahwa pemusatan kekuasaan pada satu pihak dituding sebagai sumber lahirnya diktator atau pemerintahan totaliter.

Jika kita telusuri lebih jauh, konsep ini sebenarnya tumbuh dari pengalaman historis bangsa Eropa yang selama berabad-abad hidup di bawah kesewenangan raja atau kaisar yang berkuasa penuh atas rakyat. Hingga pada abad pertengahan muncul ide agar kekuasaan dipisahkan sehingga terdapat badan independen yang akan menjadi pengoreksi bagi yang lainnya. Terbentuklah badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai institusi terpisah.

Badan legislatif dibentuk atas asas demokrasi untuk menjamin kebebasan rakyat. Sejumlah wakil rakyat pun dipilih untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam pemerintahan, melegislasi hukum, dan menjalankan beberapa fungsi lainnya, termasuk menjaga akuntabilitas pihak eksekutif.

Parlemen, kongres, dewan perwakilan, atau puluhan nama lainnya yang dipilih berbagai negara untuk menyebut badan legislatif ini kemudian dikesankan sebagai kekuatan dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Inggris sebagai negara persemakmuran, John Locke pada The Treatise of the Government bahkan menyatakan bahwa kekuatan legislatif sebagai penyusun hukum positif yang mendasar yang akan mengatur seluruh komponen masyarakat termasuk lembaga legislatif sendiri. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa lembaga ini bukan hanya memiliki supremasi, namun disakralkan. Namun demikian, kekuatan legislatif pun terbatas terkait dengan penjaminan hak-hak dan kebebasan individu, yakni supremasi hukum sekalipun tak dapat mengambil dari setiap orang, sebagian dari kepemilikannya tanpa persetujuan/kerelaannya, hal ini dijaga demi penjagaan hak kepemilikan. Maka jelas, dalam pandangan Locke pun, kebebasan individu adalah dasar yang sangat dijaga. Kekuatan rakyat yang terhimpun dalam legislatif digunakan pada intinya untuk menjaga kebebasan individu.

Akan tetapi, proses penghimpunan kekuatan rakyat dalam legislatif pun dievaluasi kembali. Dalam praktik demokrasi, pengumpulan aspirasi rakyat secara langsung tentu mustahil. Ketika pun dapat dilakukan, bagaimana cara untuk mengambil titik temu dari berlimpahnya aspirasi yang berbeda-beda itu? Dalam praktik tak langsung, kenyataannya sangat sulit juga mewakilkan aspirasi ribuan orang pada seseorang, apalagi ia merupakan representasi partai politik tertentu. Gesekan-gesekan kepentingan individu dan golongan saja sudah sedemikian kuatnya, hal ini semakin memperkecil kemungkinan tersampaikannya aspirasi rakyat secara menyeluruh. Inilah yang terjadi pada sistem pemerintahan demokratis yang meniscayakan perubahan hukum dan aturan setiap saat ‘rakyat’ menginginkannya.

Inti permasalahan sebenarnya bukan perkara terpusat atau terpisahnya kekuasaan. Hadirnya pemerintahan yang diktator, atau otoriter sebetulnya buah dari ketidaktetapan hukum yang berlaku atas rakyat, sehingga memberi ruang untuk penguasa menetapkan hukum sesuka hatinya. independensi ketiga badan pascapemisahan kekuasaan pun dipertanyakan kembali karena intervensi suatu badan atas badan yang lain pada praktiknya hampir tak mungkin dihindari. hal yang berbeda dapat kita lihat pada sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan hukum yang tetap karena hanya bersumber dari hukum-hukum syaria’t. Adapun ketika kekuasaan terpusat di tangan khalifah, kesewenangan secara pasti terhindarkan oleh mekanisme yang ditetapkan oleh Syari’ yaitu Allah dan RasulNya. Sang khalifah sendiri dalam hal ini merupakan objek hukum yang harus tunduk secara mutlak pada syariah. Islam telah mewajibkan rakyat untuk tidak taat pada pemimpinnya saat ia memerintah dengan hukum selain yang telah diturunkan Allah.

Maka wajarlah bila selanjutnya kita mempertanyakan mengapa kaum Muslim kemudian membebek dan dengan mudahnya ikut menerapkan konsep tersebut, padahal dalam khazanahnya telah ada sistem pemerintahan yang stabil dan diridhoi Tuhannya? Bahkan dalam banyak kesempatan, para intelektual muslim menyatakan bahwa sistem ini tidak bertentangan dengan Islam. Dikedepankanlah konsep-konsep Islam seperti syura’, keberadaan majlis ummah, dan sebagainya.

Inilah yang akan kita bahas lebih lanjut: komparasi antara badan legislatif pada sistem demokrasi dengan majlis umat pada sistem Islam. Dari asasnya sendiri sebenarnya sudah jelas perbedaan antara -katakanlah- parlemen dengan majelis umat. Latar belakang pembentukan parlemen sudah disinggung sebelumnya. Miriam Budiarjo dalam dasar-dasar Ilmu Politik mengungkapkan bahwa fungsi parlemen antara lain:

a. Menentukan kebijakan politik dan membuat undang-undang. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat diberi hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget
b. Mengontrol badan eksekutif, dalam arti semua tindakan badan eksekutif harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk itu badan legislatif diberi hak kontrol yang bersifat khusus.

Keanggotaan wakil rakyat di parlemen mewakili partai-partai politik yang dianggap merepresentasikan rakyat. Mereka dipilih dalam pemilu untuk menjadi wakil rakyat dan mengimplementasikan aspirasi rakyat dalam perundangan, serta fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas mereka. Namun realitas banyak menunjukkan bahwa yang dibawa oleh wakil rakyat itu justu adalah kepentingan partainya dan pihak-pihak yang menyeponsori kampanyenya. Dalam sebuah buku berjudul “Financing Politics” digambarkan mengenai aliran dana kampanye yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan di Amerika. Juga ada “Menyingkap Konspirasi kaum Superkaya” yang ditulis Gary Allen mengungkap keterlibatan dan pengaruh besar para bankir dan konglomerat di Amerika untuk mempengaruhi kebijakan politik negaranya, baik di dalam maupun luar negeri, misalnya klan Rotschild atau Rockefeller. mengenai hal ini, William I. Robinson menyatakan mengatakan, gagasan mengenai pemisahan antara kekuasaan negara dan pasar, tidak pernah ada dalam realitas. Kedua domain ini sebenarnya saling beririsan bahkan menyatu. Fenomena di Indonesia pun sebenarnya tidak jauh berbeda, draft UU migas dan sumber daya air ternyata ‘diimpor’ dari lembaga internasional untuk menjamin kepentingan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sini. Ternyata untuk negara-negara ‘berkembang’ (bahasa halus untuk menyebut objek penjajahan) kebahayaan parlemen ini jauh lebih besar karena menjadi jalan masuknya dan menguatnya cengkeraman negara asing melalui undang-undang.

Semua fakta ini menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi rakyat yang digembor-gemborkan pun nyaris fiktif. Bagaimana tidak? Lebih mudah bagi wakil rakyat representasi partai politik untuk mengakomodasi kepentingan sponsornya dalam kampanye atau kepentingan partainya sendiri ketimbang mendengarkan keinginan rakyat secara sungguh-sungguh. Sepanjang perjalanannya, rakyat hanya bisa berteriak karena lapar dan kedzaliman penguasa di jalanan tanpa penyelesaian masalah yang berpihak pada mereka, kecuali hanya janji-janji lagi yang diberikan.

Majelis Umat dalam Islam

Bagaimana halnya dengan realitas majelis umat dalam sistem pemerintahan Islam? Landasan dari realitas majelis umat disandarkan pada aktivitas rasulullah dan sejumlah dalil-dalil syara’. rasul pernah mengadopsi pendapat mayoritas kaum Muslimin untuk perang di luar kota saat perang Uhud. beliau juga pernah mengadopsi pendapat hubab bin al mundzir saat perang Badar. bahkan beliau pernah memecat seorang wali di Bahrain atas dasar pengaduan uusan dari rakyat yang dipimpinnya. Adapun dali-dalil syara’ yang menjadi indikasi di antaranya;

“…Karena itu ma’afkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu…”
[Ali Imran ayat 159]

“…sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka…”
[Asy-Syuura ayat 38]

Nabi (saw) bersabda: “Penghulu para mujahid adalah Hamzah bin ‘Abdul Muththallib dan orang yang beridiri depan penguasa yang zalim untuk memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran kepadanya, kemudian ia (penguasa tersebut) membunuhnya.”

Pada realitasnya, majelis umat tidak memiliki wewenang membuat hukum sebagaimana yang dimiliki oleh parlemen dalam sistem demokrasi karena dalam Islam, kedaulatan atau wewenang dalam membuat hukum dan undang-undang berada di tangan Syari’ yaitu Allah dan Rasul-Nya saja. Dengan demikian hukum yang berlaku hanyalah hukum syara yang bersumber kepada empat hal: al-Qur’an, as-Sunnah, ijma shahabat (persetujuan aklamatif para shahabat terkait permasalahan tertentu), serta qiyas (deduksi analogis dari teks alqur’an maupun sunnah).

“Sesungguhnya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah ”
[QS. 6 –Al-An’am– ayat 57.]

Namun demikian, anggota majelis dapat menyuarakan aspirasi politik mereka secara bebas tanpa dibayangi ketakutan terhadap sikap represif penguasa. Majlis Ummah melakukan fungsi utamanya dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan di berbagai level dengan aktivitas musyawarah dan kontrol/muhasabah. Terdapat perbedaan antara syura dan muhâsabah. Syura adalah meminta pendapat atau mendengarkan pendapat sebelum mengambil keputusan, sedangkan muhâsabah adalah melakukan penentangan setelah keputusan diambil atau setelah kebijakan diterapkan. Perlu ditekankan juga bahwa majlis umat bukan bagian dari struktur pemerintahan, karena itulah anggotanya pun bisa saja dipilih dari kaum wanita.

Berikut ini merupakan daftar aktivitas dan wewenang majlis umat yang diambil dari paparan Abdul Kareem Newell dalam bukunya Accountability in the Khilafah berdasarkan buku ajhizatu dawlah:

1.Untuk menjadi tempat berkonsultasi khalifah dan untuk menasehatinya dalam perkara praktis dan aksi yang tidak membutuhkan penelaahan dan penelitian mendalam dalam berbagai bidang. Dalam perkara ini, masukan yang diberikan sifatnya mengikat. Sementara pada perkara lain yang membutuhkan penelaahan dan penelitian mendalam dan masalah-masalah teknis semacam keuangan, militer, atau polugri, khalifah berhak merujuk pada majlis umat untuk berkonsultasi dan meminta opini, namun masukannya tidak bersifat mengikat. (terkait dengan hak syura’ umat)

2.Majelis umat juga berhak untuk menjalankan fungsi akuntabilitas terhadap penguasa terkait seluruh kebijakan yang diambil, baik pada urusan dalam maupun luar negeri, terkait permasalahan keuangan, militer, dan sejenisnya. Pandangan majlis Umat mengikat Khalifah manakala mayoritas opini di dalam Majelis Umat meminta pendapat mereka mengikat Khalifah, dan menjadi tidak terikat manakala mayoritas opini di dalam Majelis Umat tidak menginginkan pendapat mereka mengikat Khalifah.

3.Majelis umat berhak untuk menunjukkan kekecewaan mereka terhadap pada para pembantu khalifah, gubernur, atau walikota. Dalam hal ini pandangan majlis Umat bersifat mengikat dan Khalifah berkewajiban untuk memecat mereka dalam keadaan demikian jika perlu.

4.Khalifah dapat meminta pendapat dari Majelis Umat terkait aturan, konstitusi, dan undang-undang yang ingin diadopsinya. Para anggota Muslim dari Majelis Umat memiliki hak untuk mendiskusikan perkara tersebut dan mengekspresikan pandangan mereka atas perkara tersebut, akan tetapi pendapat mereka tidaklah mengikat.

5.Majelis Umat berhak untuk memilih daftar kandidat (bakal) calon Khalifah; tidak boleh ada bakal calon kandidat Khalifah yang tetap maju manakala ia telah dikeluarkan dari daftar kandidat tersebut, dan keputusan Majelis Umat di dalam perkara ini mengikat. Hanya para anggota Majelis yang Muslim yang boleh berpartisipasi di dalam penentuan daftar kandidat calon Khalifah ini.

Dari aspek keanggotaan, seluruh warga negara dapat menjadi anggota majelis umat, termasuk wanita, juga kaum non muslim. Hanya saja terdapat batasan aktivitas bagi kaum nonmuslim, yaitu tak berhak memberi pendapat dalam aspek adopsi hukum dan pembatasan jumlah khalifah. Masa keanggotaan dibatasi sebagaimana yang dilakukan Rasul dan Khulafaur Rasyidin. pemilihan mereka berdasarkan pemilu. Umat memberikan akad wakalah pada mereka untuk mewakili umat menyampaikan aspirasinya. yang perlu ditekankan di sini, para anggota majelis Umat harus dipastikan benar-benar merupakan representasi umat. Hal inilah juga yang menjadi landasan pemilihannya harus melalui pemilu, bukan penunjukkan. Pemilu dilakukan berdasarkan wilayah atau distrik, sehingga seluruh komponen umat dalam wilayah daulah diharapkan terwakili. Karena mereka berasal dari umat, dan hidup di tengah-tengah umat, maka selayaknya memahami dengan jelas kebutuhan dan kesulitan mereka.

Dari sirah kita mempelajari bahwa Rasulullah SAW pernah memilih wakil umat berdasarkan dua asas: Pertama, mereka adalah para pemimpin kelompok mereka, tanpa memandang kapasitas dan kemampuan mereka. Kedua, mereka adalah representasi dari kaum Muhajirin dan Anshar. Tujuan yang menjadi alasan keberadaan Ahlus Syura itu adalah mewakili masyarakat secara representatif. Karena itu, asas yang menjadi dasar pemilihan anggota Majelis Umat adalah: harus mewakili masyarakat secara representatif (tamtsîl li an-nâs) seperti halnya kondisi yang menjadi pijakan Rasulullah dalam memilih para penanggung jawab (nuqabâ’). Dasar kedua adalah mewakili kelompok secara representatif seperti halnya kondisi yang menjadi pijakan Rasulullah saw. dalam memilih wakil dari kaum Muhajirin dan Anshar. Agar orang-orang yang tidak dikenal dapat mewakili individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat secara representatif maka hal itu hanya bisa direalisasikan melalui Pemilu (Pemilihan Umum). Dengan demikian, Pemilu untuk memilih para anggota Majelis Umat merupakan keharusan.

Poin penting lainnya, aspirasi yang dimaksud di sini adalah terkait pemenuhan hak-hak dan kewajiban umat sebagaimana diatur oleh syara’. Jadi yang dibawa oleh wakil rakyat bukanlah aspirasi rakyat berupa keinginan manusia yang begitu beragam dan sulit dipertemukan sebagaimana ditemui dalam kegiatan parlemen saat ini untuk membuat hukum. Motivasi yang diemban adalah saling menjaga dalam ketaqwaan antara rakyat dan penguasa agar kewajiban dan hak-hak di antara keduanya sebagaimana diatur Syara’ dapat dijamin pemenuhannya.

Penutup

Demikianlah gambaran majelis umat dalam kerangka pemerintahan Islam. Menunjukkan dinamisnya rakyat dengan keterlibatan mereka dalam pemerintahan dalam rangka pemenuhan hak Syura’ dan kewajiban ber’amar ma’ruf nahyi munkar atau penjagaan aspek akuntabilitas penguasa. Hal ini menjauhkan kesan totaliter dari penyelenggaraan pemerintahan Islam sekalipun prinsip pemusatan kekuasaan diadopsi dalam sistem Islam. kesempitan pemikiran Barat yang mengutubkan totalitarianisme dengan demokrasi adalah buah dari kesempitan pengalaman historis mereka. Padahal ada konsep lain yang berbeda secara mendasar dengan keduanya. Pelaksanaan hukum syara yang total dan konsisten menjadikan penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam Daulah Khilafah Islamiyah tertib dan stabil dengan jaminan pemenuhan hak-hak rakyat dan pengembanan misi dakwah negara ke luar negeri.

Maka bagi kaum Muslim saat ini, sangatlah penting untuk mewaspadai pemikiran dan konsep-konsep Barat yang dipropagandakan ke benak-benak kita saat tsaqafah Islam luntur sekian lama. Dalam konteks shira’ul fikr, kita harus selalu waspada, karena tak ada istilah gencatan senjata dalam menginfiltrasi pemahaman Islam kita dengan pemikiran asing yang disusupkan dan dimirip-miripkan oleh musuh agar Kaum Muslimin dengan rela maupun tak sadar mengadopsi pemikiran asing tadi dan menjadikannya sebagai pemikirannya. Merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan pencerdasan politik pada seluruh kalangan dari Umat Islam sehingga terbongkar dari akarnya seluruh kebusukan pemikiran asing dan gambaran yang utuh dan murni mengenai sistem Islam sehingga umat siap dengan pemahamannya yang komprehensif, meyakini keunggulan Islam dalam memberikan solusi atas seluruh masalah kehidupan, dan bersegera menerapkannya dalam kehidupan nyata.
wallahu ‘alam bishshawab