Filsafat Sosial

Hari ini kita menjalani kehidupan yang mungkin tak pernah dibayangkan leluhur kita ratusan atau ribuan tahun lalu. Perubahan lahir dan niscaya mengikuti setiap langkah peradaban manusia. Hadir beberapa saat ketika manusia merasa ada yang perlu berganti dari cara-cara atau proses yang sudah biasa berjalan. Hal itu juga terjadi dalam struktur sosial. Kita saksikan bahwa partai politik atau gerakan masyarakat manapun senantiasa membawa ‘agenda perubahan’. Terlepas dari kesungguhan mereka dalam merumuskan perubahan ke arah lebih baik atau semata ingin bergantian menjadi rezim. Terkadang perubahan dimaknai sebagai perkembangan ‘maju ke depan’ dari praktik yang lazim. Bisa juga ingin mengembalikan ‘kejayaan sebelum terjadi kemerosotan’.
Continue reading “Filsafat Sosial”

Muslim Child Education in the Early Stage


Parents, ideally, has set up what kind of education their children would attain since the beginning. Going through parenthood is really challenging, that is why preparation crucial. The children’s growth and development goes once; no chance to redo it when there is a mistake. If parents neglect the children’s upbringing, the result would be disastrous. Nevertheless, it does not mean we all have to be perfect in the first place. Perfectness is a strange concept in humanity, indeed. There is nothing actually ideal in a world whose growth never reaches a final state.

Continue reading “Muslim Child Education in the Early Stage”

Aku Tak Tahu Maka Kubertanya

Dalam kegelapan kita senantiasa mencari cahaya. Setidaknya kita meraba-raba, untuk mendapatkan pengetahuan apa yang ada bersama kita, di mana kita. Seorang bayi memasukkan segala hal yang teraih tangan mungilnya ke dalam mulutnya sebagai cara ia mengidentifikasi hal-hal baru di sekelilingnya. Semakin besar ia dan mulai mengenal bahasa, celotehannya yang paling sering adalah tentang apa ini, kenapa begitu? Kemampuan dan potensi dasar manusia yang unik dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah untuk mempertanyakan sesuatu, sebagai konsekuensi keberadaan akal padanya.

Bahkan manusia menemukan keberadaannya, menemukan kesadarannya atas proses bertanya terus-menerus. Descartes meletakkan subyektivitas sebagai asas filsafat modern dengan mempertanyakan segala ketidakpastian hingga pada pangkal kepastian yang bisa ia validasi, yakni keberadaan dirinya yang mempertanyakan keberadaannya.

Mencari adalah salah satu proses mendapatkan. Sepanjang hidupnya, dalam prosesnya bertumbuh, manusia mencari jawaban. Mencari jawaban itulah bertanya. Tapi, apakah setiap orang bertanya? Setiap yang berakal pasti setidaknya pernah bertanya meski tidak berlagak layaknya filsuf yang mempertanyakan segala hal. Ada suku bangsa yang tidak memiliki kosakata untuk konsep waktu, mereka tidak memiliki konsep pembagian waktu maupun usia. Mereka hidup dalam peristiwa, namun tidak berbicara tentang kemarin atau esok hari. Dapat dikatakan mereka memiliki suatu kebebasan tersendiri. Akan tetapi belum pernah kutemukan berita terkait suatu suku bangsa yang tidak punya kosakata tanya dalam bahasanya.   Artinya setiap yang berakal tidak memiliki kebebasan dari bertanya. Inilah yang paling universal dari manusia, kemampuannya berpikir dan kemudian memberinya hak untuk berkehendak. Inilah sebenarnya ujung dari proses bertanya, manusia mengajukan soal dan memperoleh jawaban bukan semata menjadi mesin penjawab, namun jawaban tadi ia butuhkan sebagai landasannya memandang sesuatu, bersikap dan berbuat.

Apa-apa saja yang ditanyakan?

Jika kita melakukan refleksi pada kehidupan awal manusia maka pertanyaan paling tua mestilah terkait “apa?”. Apa ini, apa itu, benda apakah ini, benda apakah itu. Barulah kemudian meluncur dari mana asalnya, untuk apa, kenapa begini, bagaimana cara menggunakan dan lain sebagainya. Saya diceritakan ibu saya bahwa pertanyaan saya tentang Tuhan berawal dari cat. Katanya—karena saya sendiri tak ingat lagi—saya bertanya cat itu dari mana, bahannya apa, dan terus mempertanyakan dari mana, atau dari apa, hingga sampai pada titik ibu memberi jawaban pamungkas: Tuhan.  Sebuah konsep baru yang justru menimbulkan pertanyaan berikutnya Tuhan itu apa?

Dari satu contoh itu, dan banyak lagi yang bisa kita dapatkan dari pengalaman manusia, bertanya adalah proses penelusuran. Seringkali kita tidak dapat menemukan jawaban final. Sejumlah fisikawan berambisi untuk menemukan Theory of Everything. Suatu rumusan teori yang diharapkan merupakan penjelasan komplit atas semua fenomena fisis yang teramati.  Setelah menemukan sejumlah komponen dasar penyusun alam semesta dan gaya-gaya yang mengatur interaksinya, penelitian terus dilanjutkan untuk menggabungkan seluruh informasi untuk membentuk ToE. Kalau ada, ya, kalau memang benar ada.

Akan tetapi, sesungguhnya saya skeptis dengan hal itu. Dulu, bukan tidak pernah fisika dianggap tamat karena  bangunannya yang telah ajeg tidak terevisi selama beberapa ratus tahun, akan tetapi manusia dalam kehidupan yang  senantiasa berkembang menemukan fenomena baru yang tak terjelaskan, yang sendirinya membutuhkan teori baru. Bukan tak mungkin jika hal itu terjadi lagi di masa ketika seluruh pertanyaan tren saat ini sudah terjawab.

Apalagi  jawaban yang dibutuhkan manusia? Kita juga bertanya tentang apa yang harus kita lakukan? Dalam menjalani kehidupan beserta sesama kita sering mempertanyakan standar-standar apa yang layak disepakati bersama untuk menjadi landasan sekaligus naungan berinteraksi. Kita mempertanyakan apa yang pantas dan tidak pantas, masalah etika, standar baik-buruk, dan seterusnya. Seiring tumbuhnya kompleksitas keidupan, pertanyaan itupun terus berkembang. Akhirnya meskipun lelah, kita tak bisa berhenti. Jawaban terhenti dan pengetahuan maupun peradaban tidak berkembang lagi bukan karena pertanyaan habis, akan tetapi praktis ketika kita berhenti bertanya,

Apa-apa saja yang terjawab?

Bukti-bukti peradaban yang kita indera saat ini dan masih terus berkembang adalah bukti keandalan manusia dalam menjawab mengenali alam, menjawab pertanyaannya dan mengatasinya, menguasainya dan memanfaatkannya. Namun sebanyak apapun akumulasi jawaban atas pertanyaan yang tergali, selalu ada persoalan baru untuk dipecahkan.

Gabriel Marcel, seorang filsuf eksistensialis asal Prancis, membagi dua wilayah pertanyaan: problem dan mystere. Problem berasal dari bahasa Yunani “pros” artinya di depan, dan “ballo” artinya melemparkan. Secara harfiah, problem merupakan sesuatu yang dilemparkan ke depan kita, yang diperhadapkan kepada kita. Sementara misteri dari kata Yunani “myein” artinya untuk menutup atau membungkam.

Demikianlah yang kita hadapi, problem-problem berdatangan dalam hidup kita setiap hari. Dari yang sepele hingga hal-hal luar biasa. Sekedar memilih makanan hingga persoalan kenegaraan; kunjungan pada tetangga hingga ekspansi luar angkasa; racikan bumbu masakan hingga tumbukan partikel-partikel elementer. Setiap orang menghadapi problem masing-masing, bahkan saya katakan, memilih problemnya masing-masing pada kesempatan tertentu.

Untuk memecahkan problem, manusia mengembangkan berbagai metode berpikir. Yang paling umum kini dalam dunia intelektual, metode ilmiah adalah juri tertinggi dalam penyelesaian problem, dalam mencari jawaban hingga oleh Feyerabend disebut sebagai gereja baru. Lepas dari semua itu, yang ingin saya sampaikan adalah manusia tak pernah henti berkreasi mencari jalan dan menyusun metode dalam menyelesaikan berbagai problem. Baik dalam dunia sains alam ataupun sosial, dan mereka hampir selalu berhasil, meski tak pernah sukses menghabiskan pertanyaan. Bahkan satu jawaban melahirkan ratusan pertanyaan baru, sebuah paradoks pengetahuan.

Bagaimana dengan misteri? Hampir tak pernah ada jawaban obyektif atas hal itu. Manusia disodorkan berbagai hal di depannya untuk dijawab dan diselesaikan. Namun ia menyimpan dan membawa pertanyaan terbesar dalam dirinya sendiri. Yang tak bisa terjawab oleh banyak metode berpikir yang diciptakan bangsanya. Kita tak pernah mendapatkan keterangan pasti secara observasional terkait kehidupan setelah kematian atau hakikat Tuhan, yang pada titik tertentu sejumlah pihak menganggapnya tiada.

Dari mana kita memperoleh penjelasan?

Sepaket dengan kemampuannya mempertanyakan sesuatu, potensi akal manusia juga memungkinkannya untuk melakukan penelusuran atas jawaban. Akan tetapi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hal tersebut ternyata terbatas pada unsur-unsur problem saja. Pergelutan ilmiah kontemporer mungkin sampai membuat sejumlah ilmuwan frustasi, tapi semakin didapat informasi baru terkait mekanisme alam semakin dekat kita dengan jawabannya.

Bagaimana dengan kategori misteri? Benarkah kita tak pernah dapat menguaknya sama sekali? Bahkan tentang obyektif diri kita. Tentang sesuatu yang sangat dalam terkait asal muasal dan mungkin saja masa depan kita yang penghabisan, yang terujung. Marcel menyatakan bahwa misteri bukan tak bisa dimengerti sama sekali. Misteri melingkupi kehidupan, tak bisa kita telusuri secara langsung lewat pengalaman-pengalaman inderawi, namun bukan karena kegelapannya, justru karena cahayanya yang menyilaukan hingga menutup pandangan kita. Artinya, penjelasan terdalam mengenai misteri berada di luar lingkup potensi akal.

Tidak heran bila perjalanan menguak misteri ini lebih sering bersentuhan dengan keyakinan atau iman ketimbang intelektualitas modern yang sudah sangat erat dengan pandangan positivisme. Bukan berarti penelusuran ini tidak melibatkan intelektualitas manusia dan hanya sebatas mengandalkan intuisi mistis dan kesadaran magis. Pada batas-batas tertentu, justru intelektualitas dalam pengertian potensi akal manusia yang alamilah yang menunjukkan jalan menuju “pemahaman“ terkait misteri ini.

Dalam penelusuran kausalitas yang sederhana, seorang awam dari suku Baduy Arab membuktikan keberadaan Tuhan melalui jejak unta yang ia temukan. Ia menggunakan intelektualitasnya untuk menjangkau keberadaan suatu misteri. Sebagian orang mungkin membutuhkan proses yang lebih kompleks untuk mencapai keyakinan tersebut. Namun pendapat beberapa ilmuwan atheis yang menolak keberadaan Tuhan karena tidak mendapatkan buktinya ada-tiadanya secara ilmiah baik melalui observasi maupun eksperimen, tidak bisa kita nyatakan obyektif. Karena bagaimanapun objek yang mereka perdebatkan berada di luar konteks problem. Kita hanya bisa menyatakan mereka meyakini tiadanya Tuhan. Itulah jawaban yang mereka pilih atas misteri dalam lingkup hidupnya.

Kemudian penjelasan atas moral dan sistem nilai pun sesungguhnya takkan bisa kita temukan secara obyektif. Menggunakan ungkapan Marcel, itu termasuk hal-hal yang “menyilaukan kita“. Pandangan kita selalu berubah-ubah terkait baik tidaknya membunuh atau mencuri. Menghabisi nyawa seseorang secara naluriah kita pandang buruk karena bila disandarkan pada diri sendiri, kita pun tak pernah mengharapkan seseorang akan membunuh kita. Akan tetapi bagaimana halnya saat dihadapkan pada situasi perampok yang nyaris menghabisi kita atau berhadapan dengan seseoang yang terjangkit virus mengerikan seperti dalam film I am Legend, misalnya. Kita memandang pencurian hal buruk tapi menganggap Robin Hood sebagai pahlawan. Sejumlah kontradiksi bertumpuk dalam budaya manusia dan kita mengotak-atik hukum terus-menerus, berharap menemukan sistem normatif yang ideal suatu saat.

Tidakkah kita berpikir bahwa mungkin hal ini merupakan termasuk ranah misteri yang tidak akan pernah kita temukan jawabnya melalui penelusuran akal kita semata?

Liberalisme

Berikut ini terjemahan dari makalah “Liberalism and It’s Effect on Society: Introduction” karya Hamzah Tzortzis. Baru tiga bagian yang selesai diterjemahkan (Februari 2011)


Pendahuluan

Liberalisme adalah ideologi yang paling dominan di dunia (1). Hampir semua negara barat memeluk nilai-nilai politik dan ide-ide fundamental-nya. Ia merepresentasikan kekuatan global yang berusaha mentransformasikan masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai dan praktik-praktiknya. Sebagai bagian dari ‘Proyek Liberal’, suatu badan PBB dalam bidang hak asasi manusia adalah sebuah upaya untuk menegakkan nilai-nilai liberal kepada negara-negara nonliberal (2). Profesor emeritus John Charvet dalam bukunya “The Liberal Project and Human Rights ” berkomentar,

“… Negara-negara liberal harus mengakui bahwa proyek liberal untuk tatanan dunia ini merupakan sesuatu tidak bisa tidak memerlukan jangka waktu panjang, sehingga mereka perlu meraihnya dengan kesabaran dan ketekunan; serta tidak tergoda oleh godaan-godaan jangka pendek …” (3)

Liberalisme, tidak selalu mengupayakan jalan damai untuk mengekspansikan dirinya dari Barat, beberapa mungkin berpendapat, termasuk dengan jalan-jalan tersembunyi (4). Berbagai ekspedisi militer terkini, termasuk di Irak dan Afghanistan, berusaha memaksakan liberalisme dengan menggunakan kekuatan fisik, serta berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan dominasi strategis maupun pengambilalihan sumber daya yang sangat dibutuhkan. Pengaruh Liberalisme dirasakan tidak hanya di arena politik tapi juga di tingkat sosial. Struktur ekonomi, politik dan sosial yang berpengaruh digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai ini. Hal ini secara langsung berkontribusi pada sejumlah masalah sosial. Masalah-masalah ini berkisar dari pelecehan anak dan pengabaian kejahatan kekerasan dan pemerkosaan. Sebuah kecenderungan umum dalam masyarakat liberal, seperti Inggris dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa kerusakan sosial telah menjadi norma, dan telah membentuk wacana budaya akademis maupun populer. Profesor Daniel Bell, dosen Ilmu Politik di Universitas Singapura, mengatakan,

“Liberalisme dianggap berkontribusi, atau setidaknya tidak cukup memperhitungkan, dampak negatif pada aspek sosial dan psikologis terkait dengan kecenderungan atomistik dari masyarakat liberal modern. Tak diragukan lagi, ada sebuah kecenderungan yang mengkhawatirkan dalam masyarakat kini menuju individualisme tak berperasaan yang mengabaikan masyarakat dan kewajiban social, Sementara itu, teori liberal tampaknya tak mengambil peran dalam penanganan masalah ini “(5).

Sebagai ideologi , liberalisme sulit untuk dijelaskan. Cara terbaik untuk menggambarkannya adalah ia berdiri sebagai sebuah filsafat politik yang luas dengan penekanan terhadap kebebasan individu dan keunggulan – atau prioritas- dari hak individu. Liberalisme memiliki berbagai aliran/lapisan pemikiran, namun nilai-nilai politik mendasarnya dimiliki oleh semua jenis pemikiran Liberal.

Pada permukaannya, nilai-nilai politik ini mungkin tampak menarik, namun bila ditinjau secara intelektual, nilai-nilai ini terlihat secara langsung mempengaruhi masyarakat kontemporer dengan cara yang paling buruk. Ruang lingkup dari esai ini adalah untuk menyoroti dampak negatif dari liberalisme di masyarakat dengan menggunakan penelitian sejarah, filsafat, hukum, argumen praktis dan sosial. Tulisan ini pada akhirnya akan menarik perhatian kepada solusi potensial dengan membahas perspektif Islam dan mempertentangkan Model Sosial Liberal dan Model Sosial Islam.

Argumen-argumennya adalah sebagai berikut:

1. Liberalisme adalah produk murni dari Eropa. Nilai-nilai politik Liberalisme adalah hasil dari kondisi sosial dan sejarah yang sifatnya tertentu, juga berdasarkan tipe analisis tertentu. Oleh karena itu perlu dipertanyakan, apakah liberalisme dapat diklaim sebagai sebuah alternatif ‘mutlak’ atas ideologi lain, atau apakah ia terikat secara historis dan geografis? Jika Liberalisme ternyata ditemukan terikat secara historis dan secara konteks, maka ia tidak memiliki relevansi dalam masyarakat modern saat ini.

2.Secara filosofis, nilai-nilai politik dari liberalisme bersandar pada premis individualisme, atau apa yang disebut oleh beberapa filsuf politik sebagai atomisme (6). Tulisan ini akan berpendapat bahwa individualisme keliru secara ontologis, dengan kata lain, ia adalah sebuah premis yang salah untuk dijadikan dasar filsafat politik (7). Kesimpulan logis dari hal ini adalah bahwa hasil-hasil yang dilahirkan individualisme – termasuk Liberalisme – juga merupakan sesuatu yang keliru.

3. Dari sudut pandang praktis dan penelitian sosial masyarakat liberal modern, khususnya di Inggris dan Amerika Serikat, terlihat tanda-tanda kerusakan dan penyakit sosial yang kian meningkat. (8) Tulisan ini akan berargumen bahwa jika nilai-nilai politik paling dominan disebarkan dalam masyarakat Barat adalah yang berasaskan Liberalisme, kemudian masyarakat ini menunjukkan tanda-tanda kerusakan sosial, maka wajar saja jika dikatakan: “Liberalisme adalah faktor kunci dalam masalah sosial modern”. Argumen ini bersandar pada premis adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang disebarkan dengan perilaku masyarakat; akan ditunjukkan juga sejumlah penelitian sosial yang akan memperkuat premis ini.

4. Tulisan ini akan menyodorkan argumen bahwa nilai-nilai Liberal tidak kondusif untuk mewujudkan perundangan yang baik. Hal ini akan dijelaskan dengan menunjukkan bagaimana pornografi yang legal menurut undang-undang – dengan atau tanpa kekerasan – dapat menyebabkan pemerkosaan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab dalam kasus perkosaan, namun tulisan ini akan menunjukkan bukti-bukti yang secara kuat menunjukkan bahwa pornografi adalah faktor utamanya. Dari hal tersebut, secara logis dapat dikatakan bahwa, jika hal-hal legal di masyarakat liberal berpeluang memfasilitasi kejahatan, maka nilai-nilai Liberal tidak layak menjadi basis perundangan; karena dengan demikian, nilai-nilai tersebut justru memberikan dorongan untuk terjadinya penyimpangan sosial dan perilaku kriminal.

5. Pada akhir diskusi, tulisan ini juga akan menguji pandangan Islam tentang kemanusiaan yang tidak bergantung pada suatu premis yang keliru dan bahwa nilai-nilai pokok politiknya bersifat kohesif; berbeda dengan nilai-nilai Liberalisme yang sifatnya nonkohesif. Serta menunjukkan bahwa Islam telah menghasilkan suatu masyarakat kohesif di masa lalu. Berikutnya akan disajikan argumen bahwa jika Islam memiliki premis yang benar dan telah menghasilkan masyarakat yang kohesif maka hal itu – setidaknya – harus diselidiki dan digunakan sebagai acuan dalam dinamika wacana politik. Tulisan ini juga akan mempertentangkan model sosial liberal dan model sosial Islam dengan menyorot dan membahas beberapa elemen utama keduanya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengungkap aspek-aspek hukum Islam dan menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, hukum pidana Islam dapat diterapkan,telah menghasilkan hasil yang positif dan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mencapai masyarakat yang kohesif.

Sudut Pandang Historis

Inti nilai-nilai politik liberalisme terkait kebebasan dan keutamaan hak-hak individual, muncul dan berkembang sebagai akibat spesifik dari permasalahan (masyarakat, pen) Eropa. Persoalan ini merupakan benturan antara gereja katolik dengan para pengemban ide-ide yang bertentangan dengan doktrin dan keyakinan gereja. Gereja seringkali menganiaya mereka yang berusaha menyebarluaskan ide-ide maupun praksis nonkatolik di ruang publik. Contohnya, pada permulaan abad ke-16, gerakan protestan ditekan secara agresif melalui penguasa Spanyol, Belanda, dan Prancis yang simpatik pada (sikap, pen) antitoleran Katolik.

Pada tahun 1517, seorang pendeta sekaligus profesor teologi bernama Martin Luther memaku sebuah selebaran pada pintu gereja di wittenberg. Selebaran tersebut memuat tesis-tesisnya yang mengkritik katolik. Peristiwa ini menginisiasi proses Reformasi (Gereja, pen) yang kemudian memicu perpecahan besar dalam Gereja Kristiani. Mazhab baru kristen–yang kemudian disebut protestan–ini mendapatkan popularitasnya di Eropa Barat bagian utara. Banyak dari penguasa di daerah tersebut mengadopsi paham ini sebagai alat untuk meraih kemerdekaan mutlak atas Paus dan Kekaisaran.

Meskipun demikian, Gereja Katolik tetap melanjutkan penindasannya lebih jauh lagi hingga Kaum Protestan di Belanda menggulirkan revolusi yang menyebabkan peperangan yang cukup menggemparkan selama 80 tahun. Setelah itu ia menjadi negara tersendiri atas kesepakatan damai westphalia tahun 1648. Selama periode ini banayak terjadi pembantaian sebagai akibat benturan Katolik dengan Protestan. Termasuk diantaranya pembantaian pada hari St. Bartholomeus tahun 1572 di Prancis dan perang 30 tahun pada 1618 yang sebetulnya terjadi di ilayah Jerman namun juga melibatkan penganut Katolik dan Protestan di Denmark, Sedia, Spanyol, dan Prancis. Selain itu masih banyak lagi insiden pembantaian yang terjadi tanpa ampun dilakukan oleh kedua belah pihak.

 

Tingkat tajamnya kekejaman yang dilakukan atas nama Kristiani memicu pembentukan sejumlah perkumpulan yang bertujuan membangun rekonsiliasi. Beberapa anggota dalam kelompok-kelompok ini seperti Erasmus dari Rotterdam memfasilitasi suatu maklumat dari Nantes yang menyusun ukuran toleransi untuk Kaum Protestan Prancis, juga di Inggris dalam mempromosikan Toleration Act of 1689.11

Iklim demikian menyediakan lingkungan emosional dan intelektual untuk pribadi-pribadi seperti Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke dan Samuel Pufendorf untuk mengembangkan pemahaman-pemahaman baru. Atas hukum alam yang kemudian akan menjadi basis filosofis untuk liberalisme. Para teoretikus abad ke-17 ini kemudian mengembangkan doktrin atas hak-hak individual. Professor John Charvet menggambarkan pandangan individual ini sebagai berikut:

” …hak-hak yang ditegakkan individu yang sesuai secara independen dan mengisi fungsi di dalamnya, (dalam memenuhi, pen) tujuan yang sesuai dengan perintah Tuhan dan keseluruhannya (dirumuskan, pen) berdasarkan kebaikan..” 12

Para teoritikus ini memandang hak-hak manusia sebagai hal yang independen dari masyarakat. Mereka kemudian merumuskan premis individualisme. Hal ini sangat konsisten dalam mencegah aksi kekejaman yang terinspirasi agama karena sudut pandang individualis took the rights of a human being removed away from God’s perceived will for society. Dalam jalan ini, kepemilikan individual pada tradisi katolik maupun nonkatolik dapat ditoleransi. Bagaimanapun juga, kebutuhan terhadap pandangan individualis maupun terhadap hak-haknya didasari oleh fakta bahwa paham Katolik tidak memiliki toleransi terhadap pemeluk paham lain. Berdasarkan konteks historis ini, apakah pandangan individualis terhadap hak-hak (manusia, pen) menjadi valid?

Kenyataannya, teori-teori ini berkembang sebagai hasil benturan(pemikiran, pen) dan intoleransi. Dengan demikian, di luar konteks tersebut, teori-teori tersebut tidak lagi valid. Alasannya adalah karena teori-teori tersebut terbatas dalam lingkup intelektualnya sendiri, yakni untuk memastikan toleransi alih-alih mencari pemahaman yang tepat mengenai keberadaan manusia dan tegaknya mereka di muka bumi.

Implikasi dari argumen ini sangat dalam karena ia meruntuhkan seluruh premis yang mendasari sebagian besar peradaban Barat. Profesor Ian Hunter dari University of Queensland merangkum argumen-argumen ini dengan menggambarkan bahwa premis-premis atau landasan liberalisme dangkal secara filosofis. Dia menyatakan dalam esainya yang berjudul “Legitimasi dangkal tatanan liberal-sekuler; kasus Bradenburg-Prussia modern awal:

” pemerintahan liberal itu tumbuh sebagai respon atas kondisi historis tertentu yang kepadanya (hingga saat ini, pen) ia masih terikat. Liberalisme modern terus menghasilkan tanda-tanda kemunculan historisnya bukan karena kemurnian asal-usulnya atau universalitas dasar-dasarnya, akan tetapi keadaan darurat di mana ia menjadi hasil improvisasi solusi, kedangkalan filosofis dari tatanan liberal adalah hasil langsung dari kedaruratan historis mereka” (13)

Perspektif individualistik ini secara temporal dapat dikatakan cukup sigap sebagai solusi atas masalah yang dihadapi abad ke-16 dan 17. Akan tetapi, dalam ketiadaan permasalahan (yang dihadapi pada abad ke-16 dan 17, pen) ini, doktrin individualis tidak ditinjau untuk memastikan bahwa ia disuarakan atas dasar (keunggulan, pen) filosofis maupun praktis. Ia hanya diambil begitu saja karena ia menyelesaikan masalah kekerasan dan intoleransi pada saat tersebut. Hal ini menjadi problematik karena individualisme, sebagai premis dari seluruh pandangan politiknya dinilai tidak tepat secara filosofis dan menghasilkan malah permasalahan sosial yang memastikan kematiannya.

Perspektif Filosofis

Individualisme: Premis keliru dari nilai-nilai liberal

Liberalisme merupakan kumpulan doktrin yang patut dipertanyakan, begitu juga dalam nilai-nilai inti politiknya. Nilai-nilai ini mengutamakan hak-hak individual dan menekankan pada kebebasan individual. Dapat dibuktikan bahwa nilai-nilai inilah yang membentuk landasan intelektual bagi liberalisme. Oxford Concise Dictionary of Politics merefleksikan posisi ini dan menggambarkan liberalisme sebagai

“…paham yang menekankan bahwa tujuan politik adalah untuk mempertahankan hak-hak individual dan memaksimalkan kebebasan memilih.”15

Profesor filsafat Will Kymlicka menjelaskan batu pijakan pemikiran liberal sebagai berikut:” (penganut paham, pen) liberal mendasarkan teori mereka atas ide-ide terkait hak-hak individual dan kebebasan perorangan…”16

Proposisi yang menjadi dasar nilai-nilai ini—dengan kata lain, premis atas nilai-nilai inti politik liberalisme adalah atomisme atau individualisme. Filsuf politik Marilyn Friedman menambahkan “ … individualisme… di atasnya terhampar sejumlah versi penting dari teori politik liberal…” 17

Individualisme adalah kesadaran bahwa manusia individual dipandang sebagai atom sosial yang terabstraksi dari konteks sosial mereka, tautan, serta kewajibannya. 18

Dengan penjelasan semacam ini, apakah individualisme merupakan premis yang tepat untuk melandasi suatu filsafat atau pandangan politik? Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh filsuf politik Charles Taylor. Ia menyatakan,

” Ide pokok yang memulai argumentasi dengan menggunakan hak-hak individual sebagai landasannya, sebetulnya cukup aneh dan memusingkan… mengapa kita menganggap bahwa teori politik yang diawali dengan tuntutan atas hak-hak individual dan pengutamaannya (dari aspek-aspek lain, pen)adalah sesuatu yang rasional?… jawaban atas hal ini bertumpu pada apa yang saya sebut sebagai atomisme…” 19

Jika dapat ditunjukkan bahwa individualisme salah secara ontologis—merujuk pada faktor apakah ia berbasis realitas atau tidak—maka hal ini selayaknya melahirkan pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait kevalidan liberalisme sebagai idealisme yang cocok bagi kemanusiaan. Argumentasinya adalah bahwa individualisme merupakan premis yang salah dan banyak sekali alasan untuk hal ini. Pandangan ini didukung oleh filsuf dan profesor Michael Sandel yang menyimpulkan bahwa permasalahan individualisme adalah terkait kesalahan asas-asasnya.20

”Individualisme memandang dan berupaya memahami ”diri”—dalam kata lain umat manusia—sebagai sebuah entitas abstrak yang tercerai dari realitas sosialnya. Hal ini tidak tepat karena:

1. Terdapat aspek-aspek sosial dan komunal yang sangat mempengaruhi individu. Contohnya: pada masa pertumbuhan kognitif pada anak-anak, psikologi perkembangan tidak menggunakan penekanan anak sebagai “konstruktor independen” dari perkembangannya sendiri. Menurut penelitian, perkembangan kognitif tidak sebegitu abstrak, akan tetapi terikat erat pada tautan sosial termasuk rutinitas dan tugas-tugas yang ada berdasarkan ketentuan sosial.23

2. Individualitas bergantung pada tujuan dan nilai-nilai. Umat manusia adalah wadah dari tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Keduanya harus disadari saat menentukan (suatu sosok, pen) individu. Sementara itu, aspek tujuan dan nilai hanya dapat benar-benar dipahami dalam sebuah konteks sosial. Shlomo Avineri dan Avner de-Shalit membuktikan hal ini, “ Kita tak dapat menganalisa perilaku manusia seolah mereka adalah entitas abstrak, seolah nilai-nilai mereka eksis jauh di sana, “di luar”, katakanlah begitu. Hal ini merupakan kritik atas citraan seseorang yang digambarkan oleh (penganut paham ) individualis, yang cenderung membedakan antara jati diri seseorang dengan nilai yang dia anut.” 24

3. Terdapat keterkaitan yang dinamis antara nilai-nilai masyarakat dengan perilaku. Seorang peneliti konstruksi sosial, Vivien Burr, menyimpulkan bahwa beberapa fitur kunci—atau nilai—dari masyarakat tertentu akan mempengaruhi kepribadian individu. Ia mengambil kompetisi sebagai satu contoh, “ Sebagai contoh, dalam masyarakat kapitalis, kompetisi merupakan suatu hal yang mendasar; masyarakat terstruktur di sekitar individu-individu dan organisasi yang berkompetisi satu sama lain dalam pangsa kerja, dan sebagainya… dengan demikian, ketika kompetisi menjadi fundamental dari kehidupan sosial ekonomi, apa yang akan kita dapatkan adalah orang-orang yang kompetitif..” 25

4. Charles Taylor memperdebatkan inkoherensi individualisme. Dia berpendapat bahwa umat manusia memiliki kapasitas dan afirmasi atas kapasitas manusia, didefinisikan sebagai keberadaan karakter dan pembawaan individual yang memastikan kepemilikan hak-hak, memiliki konsekuensi normatif bahwa ia mengolah kapasitas tersebut di tengah-tengah masyarakat. Keunggulan hak-hak sebagai inti nilai politik liberalisme menegaskan bahwa kapasitas individual terpelihara dalam masyarakat, sehingga kewajiban untuk menjadi bagian dari masyarakat adalah cukup mendasar sebagaimana tuntutan atas pemenuhan hak-hak tersebut. 26

Bagaimanapun juga, dengan menuntut (pemenuhan, pen) keunggulan hak-hak, seseorang tidak mesti selalu mengklaim kewajiban dasar yang setara. Hal ini disebabkan karena pada banyak kesempatan, tuntutan atas hak-hak individual hanya dapat diperoleh dengan ongkos/beban kemasyarakatan tertentu. Untuk menuntut hak-hak hingga titik yang dapat menghancurkan masyarakat justru menghilangkan lingkungan yang memelihara kapasitas-kapasitas kemanusiaan yang dibutuhkan. Hal ini tak jauh beda dengan menghapuskan kesempatan seseorang di masa depan untuk melatih kapasitasnya. Oleh karena itu hak-hak tak dapat dipertahankan jika hak-hak individu diambil sebagai prioritas/diunggulkan sekalipun harus mengorbankan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa premis liberalisme—individualisme—itu salah. Upayanya untuk memahami individu atau diri tidak tepat karena ia mencari pemutusan hubungan umat manusia dengan realitas sosialnya. Dengan kata lain, ia berargumen bahwa individu dibentuk, dipengaruhi, dan dikembangkan tanpa hubungan apapun dengan tautan sosial. Secara logis, dapat ditarik kesimpulan bila seluruh pandangan politik dibangun atas premis yang salah, maka hasil-hasilnyapun akan salah. Tambahan atas penekanan ontologis terkait hak-hak individual menghasilkan ongkos sosial yang membawa pada kemunduran keji yang akan dielaborasi dalam argumen berikutnya.