Tanda Tanya bagi Perempuan

 

Sudah memasuki lembar kesekian dan aku terus saja menulis bagai orang rakus, seolah nyaris kehabisan waktu. Karena lapar. Karena rindu. Karena terlalu lama membiarkan kata-kata ini berputar di benak dan kemudian memadatinya. Meski tak banyak pengetahuan baru yang kudapat. Akupun tak yakin ada cukup renungan berharga yang dapat dibagi. Aku hanya ingin menulis.

Continue reading “Tanda Tanya bagi Perempuan”

Advertisements

Feminisme Liberal

Pandangan utamanya membahas target penghapusan  berbagai perbedaan seksual sebagai langkah awal menuju kesetaraan sejati. Aliran ini juga bertujuan menciptakan pribadi androgini, tak ada stereotip laki-laki dan perempuan.

Elshtain, seorang kritikus feminisme liberal menyatakan bahwa “tidak ada jalan untuk menciptakan suatu komunitas riil di luar suatu kelompok manusia dewasa yang bebas memilih”. Ia berpendapat bahwa para feminis liberal menilai laki-laki terlalu tinggi sampai-sampai mereka mempersamakan karakter laki-laki (maskulinitas) dengan karakter kemanusiaan. Menurutnya ada tiga kesalahan utama pemikiran feminisme liberal:

  1. Asumsi bahwa perempuan dapat menjadi seperti laki-laki ketika memiliki pola pikir seperti laki-laki
  2. Pandangan bahwa semua perempuan ingin menjadi seperti laki-laki
  3. Klaim bahwa hendaknya seluruh perempuan ingin menjadi seperti laki-laki dan memiliki sifat maskulin.

Monalisa Smile

Seorang dosen perempuan—digambarkan berpikiran modern—masuk ke dalam lingkungan universitas yang tradisionalis. Alurnya mudah ditebak. Ia hendak melakukan perubahan radikal. Pada perjalanan awalnya ditemui sejumlah resistensi, namun kemudian kesadaran mulai muncul di kalangan mahasiswanya seiring dengan perjalanannya menemukan motif pribadi dan pencerahan bagi dirinya sendiri.

Cerita semacam ini mungkin akan mengingatkan kita pada The Dead Poet Society, polanya hampir sama meski dalam topik dan konteks berbeda. Akan tetapi, meski dengan plot sejelas itu, ceritanya tetap dapat dinikmati dan cukup menarik sebagai target kritik film maupun pemikiran gender yang ditampilkan di dalamnya.

Menimbang Keadilan dan Kesetaraan Gender

Sepintas kedua kata itu (kesetaraan dan keadilan) terdengar merdu di telinga. Secara alamiah, manusia berkecenderungan untuk menuntut diperlakukan sama dan tidak dibeda-bedakan dengan yang lainnya. Hal itulah yang menjadi persepsi kesetaraan baginya. Sementara tidak adil adalah kedzaliman, kesewenang-wenangan, kejahatan, bahkan penghinaan terhadap kemanusiaan. Kedua kata itu kemudian disandingkan dengan kata gender. Gender yang sering dipahami sebagai bentukan budaya atas peran dan posisi yang layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, serta baik atau tidak baik terkait dengan perbedaan jenis kelamin (seks). Sehingga dalam konteks demikian keseteraan gender berarti menuntut terdapatnya perlakuan dan sikap yang sama dii antara dua jenis seks yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan serta mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh keduanya. Pertanyaannya, siapakah yang berhak menentukan parameter keadilan itu sendiri?

Continue reading “Menimbang Keadilan dan Kesetaraan Gender”

Hak-hak LGBT: Promosi Liberalisme atas nama HAM

Tingkah manusia yang mengusung kebebasan berperilaku di zaman ini semakin meresahkan saja. Perilaku seksual yang bebas bahkan menyimpang, kini meminta pengesahan dan penerimaan secara legal di tengah-tengah masyarakat. Pada pekan pertama kesempatan untuk melakukan pernikahan resmi sesama jenis di New York, sudah terdaftar pemohon sebanyak 764 pasangan, sebagaimana dilaporkan The New York Times. Untuk mengatasi overload ini, pemerintahan kota New York akhirnya memberlakukan sistem lotere resmi untuk menentukan pasangan yang mendapatkan kesempatan terlebih dulu sejak sebulan diresmikannya pernikahan sesama jenis di New York, 24 Juni 2011.

Komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) memang sudah sejak lama memperjuangkan diri agar keberadaannya dapat diterima dan diakui normal di tengah-tengah masyarakat. Meski perilaku seksual yang menyimpang ini dengan tegas ditolak oleh norma agama, atas nama kebebasan dan HAM, tak urung tetap disuarakan. Apalagi sejak peristiwa Stonewall Riot di New York pada 28 Juni 1969, para pelaku/aktivis LGBT semakin gencar menyuarakan dan menuntut agar mereka diakui dan mendapatkan hak-hak sipil secara penuh tanpa diskriminasi atas orientasi seksual dan identitas gender. Bahkan tuntutannya menyentuh ranah yang dianggap sakral secara religius, yakni ikatan pernikahan. Isu pernikahan sesama jenis (same-sex marriage) sudah berhembus sejak lama. Beberapa negara bahkan telah melegalkannya, semisal Belanda dan Swedia. Di Amerika Serikat sendiri, ada lima negara bagian yang telah lebih dulu melegalkannya, yaitu Connecticut, Iowa, New Hampshire, Massachussets, Vermont, ditambah Distrik Columbia. Adapun New York, baru pada tahun ini meresmikan legalitas pernikahan sesama jenis ini dan memicu animo besar di kalangan LGBT. New York, sebagai lokasi terjadinya Stonewall Riot, dianggap representasi pendobrakan atas apa yang mereka sebut sebagai “pelanggaran hak-hak LGBT“. Merekapun optimis hal ini akan membuka pintu “kemenangan“ bagi keberterimaan sosial atas eksistensi mereka. Polling Quinnipiac menunjukkan bahwa penerimaan warga New York terhadap pernikahan sejenis telah meningkat dari 37% pada tahun 2004 menjadi 58% pada tahun ini (The New York Times, 24/6/2011).

Melalui resolusi PBB yang juga disahkan bulan Juni lalu, LGBT dipandang sebagai salah satu HAM yang patut dilindungi. Kelompok ini tidak lagi dianggap melakukan penyimpangan perilaku dan karenanya tidak layak mendapat stigmatisasi dan diskriminasi. Bahkan sebelumnya, WHO secara resmi telah mengeluarkan homoseksual dari jenis penyakit. Berbagai perlakuan yang dianggap melanggar hak-hak LGBT selama ini seperti penggunjingan, pelabelan, pemutusan hubungan kerja, pembatasan akses dalam fasilitas kesehatan, dll, dianggap melanggar HAM. Pada masa yang akan datang diharapkan bahwa anggota komunitas LGBT dapat hidup tenang dan mendapatkan berbagai hal sipilnya tanpa dipengaruhi oleh orientasi seksual maupun identitas gender yang dipilihnya. Bagi gay di negara atau wilayah yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis, tidak hanya ikatan pernikahan mereka dianggap resmi berdasar norma setempat, merekapun berhak untuk mendapatkan sejumlah hak-hak sipil yang setara seperti mengadopsi anak. Dengan demikian, pada tahun ini telah dipancangkan tonggak baru terkait penerimaan LGBT. Sementara itu, sejumlah negara yang memberlakukan hukum tertentupun jadi sorotan. Misalnya yang memberlakukan larangan kunjungan atau perjalanan, atau hak bekerja, termasuk hukum sodomi, atau hukum atas homoseksual.

Di kalangan militer Amerika Serikat, pada saat ini, masih berlaku “Don’t ask, don’t tell“ yang memperbolehkan gay melaksanakan tugas kemiliteran, namun tanpa mengungkap keterangan orientasi seksualnya. Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi, dan karenanya Pentagon ditekan untuk segera menghapuskannya. Selain itu, dalam hukum federal Amerika masih berlaku Defense of Marriage Act (DoMA) yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkembangan terbaru, definisi ini digugat karena tidak mengakomodasi pernikahan sesama jenis. Di antara yang berusaha mempertahankannya, senator Charles Grassley, dari Iowa mengatakan, “I never thought I would have to defend traditional marriage. It’s been the foundation of society for 6,000 years.” (Hufftington Post 20/7/2011). Gawatnya lagi, di California bahkan sejarah gay dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dengan maksud untuk menyosialisasikan “kenormalan” perilaku tersebut sejak dini, hingga pandangan diskriminatif terhadap kaum LGBT dapat diminimalkan.

Di Indonesia sendiri, gerakan pendukungan LGBT dilakukan sejumlah kelompok seperti Gaya Indonesia, juga Arus Pelangi. Gaya Indonesia pernah berupaya untuk mengadakan konferensi internasional di Surabaya, ILGA pada tahun 2010 namun digagalkan oleh beberapa elemen kelompok Islam dan warga. Dalam upaya pemaksaan nilai-nilai menyimpang ini, kelompok Islam Liberal pun tidak ketinggalan, Siti Musdah Mulia pernah mengeluarkan pernyataan bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah kelaziman dan dibuat oleh Tuhan, dengan begitu diizinkan juga dalam agama Islam. (Hidayatullah.com, 31/3/2008).

Padahal, perbuatan ini telah jelas dampak kerusakannya. Terkait dengan transmisi HIV/AIDS, kelompok dengan resiko transmisi tertinggi adalah men sex men (MSM) alias laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL). Prevalensinya mencapai 20 kali lipat lebih tinggi dibanding jenis transmisi lain. Dari sekitar satu juta lebih pengidap HIV/AIDS di Amerika Serikat, 50% nya terinfeksi melalui transmisi MSM. Sejak pertama kali ditemukan hingga tahun 2009 tercatat sebanyak 529.908 orang MSM terinfeksi HIV. Angka ini 2,6 kali lebih banyak dari transmisi akibat penggunaan jarum suntik, lebih besar 1,9 kali dari transmisi heteroseksual, dan 26,7 kali lebih besar dari transmisi lainnya (termasuk di dalamnya ibu pada janin serta transfusi darah). Jenis transmisi ini meningkat tinggi dari tahun-ke tahun karena rendahnya upaya pencegahan yang dilakukan. (Data diolah dari: CDC Fact Sheet 2009). Malah sejak awal, pada tahun 1981 kaum gay-lah yang ditemukan pertama kali mengidap penyakit ini, berdasarkan penemuan Centers for Disease Control (CDC) di Los Angeles. Dapat dibayangkan, dalam struktur sosial yang melegalkan dan menganggap wajar hubungan seks bebas, sesama jenis, terutama MSM, penyebaran penyakit ini akan meluas alih-alih tertanggulangi.

AIDS disadari bersama bukan semata-mata penyakit biasa. Sejak kemunculannya, AIDS tersebar terkait dengan gaya hidup tertentu, yakni permisivitas dalam perilaku seks. Penyebaran infeksi HIV/AIDS terbatas terutama lewat aktivitas seksual dan penggunaan obat terlarang (penularan dari ibu ke janinnya atau melalui transfusi darah juga ditemukan dalam jumlah kecil). “AIDS is highly non-random with regard to sex (86% male); sexual persuasion (over 60% homosexual); and age (85% are 25-49 years old). From it’s beginning in 1980, the AIDS epidemic progressed non-exponentially, just like lifestyle diseases” (Dr. Peter S Duesberg, Department of Microbiology, UC Berkeley). Akan tetapi, dalam pandangan kalangan liberal yang menghalalkan permisivitas dalam gaya hidup, penanggulangan AIDS harus dilakukan tanpa “melanggar hak-hak privat” penderitanya. Alih-alih mempromosikan gaya hidup yang sehat dan menghentikan penyebaran virus HIV melalui perilaku yang tidak sehat (anal sex, free sex, penggunaan narkoba suntik), tindakan yang diutamakan adalah pemberian ART (Anti-Retroviral Teraphy) ditambah beberapa tindakan pencegahan seperti penggunaan kondom dan membatasi pasangan seksual. Penggunaan ART dapat mencegah penularan HIV pada pasangan heteroseksual yang salah satunya diketahui belum tertular HIV sebesar 78% (Los Angeles Times, 5/6/2011). Akan tetapi hal ini tetap memiliki efek samping, disamping harga obat mahal yang tidak terjangkau semua pasien. Selain itu penggunaan obat yang membuat penderita AIDS dapat bertahan hidup bertahun-tahun seterusnyapun memunculkan dilema baru. Hingga saat ini belum ditemukan pengobatan yang dapat memusnahkan virus HIV yang diidap penderita. Dengan demikian efek penangguhan dampak yang “memperpanjang hidup” penderita muncul sebagai ancaman bagi mereka yang tidak terkena HIV. Adapun penggunaan kondom sekalipun masih menyisakan resiko, karena tidak melindungi 100%, apalagi jika tidak tepat dalam penggunaannya.

Selain itu, bila kita membayangkan sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya membolehkan praktik homoseksualitas bahkan menganggapnya sah di hadapan hukum; lebih jauh lagi menganggap pasangan gay yang “menikah” sebagai sebuah “keluarga”; hal itu nampak absurd. Hubungan yang seperti ini akan terlihat jelas bertentangan dengan sifat-sifat kealamiahan. Hubungan homoseksual bukan merupakan hubungan prokreasi. berbeda dengan pernikahan yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan hingga memungkinkan mereka mendapatkan keturunan. Demikianlah ras manusia akan bertahan dan berkembang. Dalam kondisi ekstrim, bila semakin banyak pasangan homoseksual yang “menikah“, dapat dipastikan, probabilitas kelahiran bayi akan menurun. Kalaupun dipaksa diatasi dengan melakukan hubungan heteroseksual (menjadi biseksual) agar mendapatkan keturunan, atau melakukan inseminasi buatan, hal inipun hanya akan menimbulkan problem baru. Bukan hanya itu, struktur sosial “keluarga“ yang meniscayakan perbedaan peran antara suami dan istri pun jelas akan mendapatkan dampak besar baik secara psikologis maupun sosiologis. Dengan demikian upaya memaksakan penerimaan konsep pernikahan sesama jenis malah nampak sebagai upaya untuk merusak konsep pernikahan itu sendiri.

Terdapat kajian dari The Family Research Council berdasarkan data statistik dari National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Census Bureau, Gay/Lesbian Consumer Online Census, U.S. Department of Justice, General Social Survey, the National Health and Social Life Survey, serta statistik dari negara bagian Vermont serta Swedia (yang melegalkan ikatan sipil (civil union) di antara homoseksual), juga Belanda (yang melegalkan pernikahan gay), ditambah sejumlah kajian sosiologis dan demografis terkait perbandingan relasi heteroseksual dengan relasi homoseksual. Dalam laporannya dinyatakan bahwa bukti-bukti menunjukkan bahwa komitmen hubungan homoseksual berbeda secara prisip dari pasangan yang menikah terkait beberapa parameter. Di antaranya sebagai berikut: durasi relasi; monogami vs hubungan seks dengan banyak pasangan (poligami maupun di luar pernikahan); komitmen dalam relasi; jumlah anak yang dibesarkan; resiko kesehatan; serta laju potensi perlakuan kekerasan oleh pasangan.

Dalam hal durasi relasi yang bertahan, ikatan komitmen homoseksual pria rata-rata bertahan lebih singkat dari pasangan heteroseksual. Hanya sebagian kecil yang dapat bertahan sepanjang ikatan pernikahan yang dibangun pasangan heteroseksual pada umumnya. Sebuah studi terkait homoseksual pria yang diterbitkan dalam jurnal AIDS di Belanda menunjukkan bahwa durasi hubungan rata-rata bertahan 1,5 tahun saja.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kekerasan dengan jumlah yang cukup besar terjadi pada relasi homoseksual. Sekitar 90% dari pasangan lesbian yang disurvey pernah mendapatkan setidaknya sekali perlakuan atau ucapan agresif dari pasangannya dalam satu tahun, dengan angka kejadian kekerasan fisik sebesar 31%. Survey oleh U.S. Department of Justice juga menunjukkan bahwa kejadian KDRT oleh pasangan homoseksual jumlahnya lebih besar dari pasangan heteroseksual.

Meski banyak pihak yang menolak pengakuan atas LGBT karena kerusakannya, namun hal ini tak henti-hentinya dipromosikan ke seluruh dunia lewat berbagai instrumen politik dan budaya. Kepentingan global pun tidak lepas dalam hal ini. Upaya-upaya politik yang dilakukan pada saat ini terutama oleh PBB dan Amerika Serikat, mempromosikan LGBT dengan dalih penjaminan hak asasi manusia terkait orientasi seksual dan identitas gender. Seiring dengan tekanan atas nama penjaminan HAM untuk menghapus hukum yang dianggap mendiskriminasikan kaum gay Amerika Serikat mengancam menghentikan kucuran bantuan sebesar $350 juta di sektor energi (Malawi masih memberlakukan sodomy law dan menganggap perkawinan sesama jenis ilegal). Tahun lalu, Malawi menjatuhkan dakwaan penjara 14 tahun pada sepasang gay yang melakukan praktik homoseksual sehingga Sekjen PBB Ban Ki Moon turun tangan untuk melobi Presiden Malawi, Bingu wa Mutharika untuk memaafkan mereka (Nyasa Times, 19/4/2011). Polemik berlanjut antara kaum agamawan yang mewakili sejumlah gereja di Malawi yang terang-terangan menolak desakan Amerika dengan sebagian yang menerima homoseksual. Akan tetapi pada akhirnya dana tersebut dicairkan juga oleh Pemerintah Amerika Serikat setelah melakukan sejumlah negosiasi yang tidak diberitakan lebih lanjut. Pascakesepakatan, hukum-hukum yang dinyatakan anti-gay itu masih berlaku di Malawi (Reuters, 8/4/2011). Selain itu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Pakistan pun berbuat ulah dengan mensponsori event LGBT “Pride Celebration” untuk pertama kalinya di Islamabad yang jelas memicu penolakan dari masyarakat (Hindustan Times, 3/7/2011).

Beberapa waktu lalu, sejumlah pemerintahan Amerika Latin juga ditekan untuk mendukung resolusi PBB terkait komisi kajian aksi kekerasan terhadap homoseksual. Tujuan utamanya jelas: menjadikan orientasi seksual dan identitas gender sebagai kategori baru nondiskriminatif dalam perundangan internasional, sebagaimana halnya kebebasan beragama. Pembentukan komisi tersebut hanyalah langkah pertama yang diambil. Dalam sebuah pidato, Hillary Clinton menyebutnya ”Resolusi PBB yang untuk pertamakalinya mengakui hak asasi manusia bagi komunitas LGBT di seluruh dunia”. Pada pidato yang sama ia pun membicarakan susunan program global untuk melanjutkan agenda homoseksual yang melibatkan USAID, the International Organizations Bureau, Democracy, Human Rights and Labor, European and Eurasian Affairs, dan Western Hemisphere Affairs. Dia menggambarkan bahwa parade hak-hak homoseksual di Slovakia pada tahun lalu telah memicu kekerasan dan bagaimana kita (pemerintah Amerika) telah mengatur dukungan dari 20 pemerintahan berkenaan dengan hal tersebut. (Austen Ruse, “Obama’s Obsession with Sexual Orientation”, 1/7/2011www.catholictide.com). Hillary Rodham Clinton merupakan politisi yang gencar menyatakan dukungannya pada kaum LGBT. Bahkan ia merupakan ibu negara yang pertama kali berpartisipasi dalam pawai tahunan Gay Pride di Amerika, saat Bill Clinton masih menjabat sebagai Presiden negara adidaya tersebut. Ia pun berjanji bahwa Amerika Serikat akan menjadi pemimpin kekuatan global dalam melawan kriminalisasi dan marginalisasi LGBT dan menegaskan komitmen untuk memajukan ”agenda HAM komprehensif yang menyertakan penghapusan kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender”.

Latar belakang perjuangan Barat mempromosikan orientasi seksual dan identitas gender tak lepas dari sejarah panjang penegakkan hak-hak sipil. Latar belakang Barat yang mulanya mengagungkan ras manusia berkulit putih dan melakukan diskriminasi ras lain, juga diskriminasi terhadap wanita. Hal tersebut telah membuat kaum-kaum yang termarjinalkan dan tertindas menuntut hak-haknya. Mereka menuntut kesetaraan sebagai manusia. Termasuk di antaranya hak hidup, hak ekonomi, hak politik, dan lain-lain. Sepanjang sejarah perjuangan HAM, isunya berputar di sekitar ini: menghapuskan penindasan atas kelompok manusia lain. Hal ini berkembang pada berbagai aspek termasuk di antaranya kebebasan dalam menentukan orientasi seksual dan identitas gender yang dianggap merupakan kategori hak yang harus dilindungi. Sebagian berdalih bahwa homoseksualitas merupakan sesuatu yang tak bisa ditolak karena terkait aspek biologis terkait pada genetika. Akan tetapi, sejumlah bukti menunjukkan bahwa hal itu tidak benar. Homoseksualitas adalah sikap yang muncul dari faktor lingkungan dan kehendak individual.

Richard Cohen yang mendirikan International Healing Foundation—sebuah yayasan internasional yang berkonsentrasi dalam penyediaan terapi bagi homoseksual untuk kembali menjadi heteroseksual—membuktikan bahwa homoseksualitas merupakan pilihan dan dapat disembuhkan. Homoseksualitas bukanlah sesuatu yang diturunkan secara genetik (Coming Out Straight, Richard Cohen, pp. 28-53). Seorang peneliti berkebangsaan Amerika, Dean Hamer mempublikasikan riset yang bertujuan menunjukkan bahwa orientasi homoseksual juga ditentukan oleh sifat genetik yang diwariskan melalui kromosom X dari ibu (Hamer D, et al (1993), Science 261:5119). Akan tetapi saat studi ini diulang, tidak ditemukan hasil yang sama. Studi lebih lanjut yang juga melibatkan kembali Hamer sebagai peneliti pionirnya juga gagal membuktikan hasil yang sama. Begitu juga hasil riset yang dipublikasikan oleh George Rice dan George Ebers dari University of Western Ontario yang meneliti wilayah sama dalam kromosom X yang diajukan Hamer dengan mengambil sampel kalangan gay yang lebih luas. Hasilnya nihil (Rice G, et al (1999, April), Science 284:5414). Semakin terbukti bahwa homoseksualitas bukanlah suatu keadaan alamiah yang ada pada diri seseorang sejak lahir, sehingga kondisinya berbeda dengan warna kulit atau ras yang merupakan kondisi given pada manusia sejak awalnya.

Hubungan seks sesama jenis adalah tindakan kriminal yang sudah seharusnya dikenai sanksi tegas agar perilaku ini tidak menyebar dan menimbulkan dampak lebih luas. Hal ini tidak jauh berbeda seperti dorongan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian. Tidak ada orang yang dilahirkan dengan gen pencuri atau perampok. Akan tetapi, hal ini ketika sekali dilakukan dapat menimbulkan semacam ketagihan. Dalam lingkup lebih luas, jika hal ini dibiarkan dapat saja memicu epidemiologi sosial. Hal ini digambarkan dalam teori Broken Windows yang digagas oleh kriminolog James K. Wilson dan George Kelling. Berdasarkan teori ini, dijelaskan bahwa kriminalitas merupakan akibat dari ketakteraturan. Jika sebuah jendela sebuah rumah pecah namun dibiarkan saja, siapapun yang lewat cenderung menyimpulkan pastilah di situ tidak ada penghuninya. Dalam waktu singkat, akan ada lagi jendelanya yang pecah, dan belakangan berkembang anarki yang meluas di sekitar daerah itu (Tipping Point, Malcolm Gladwell: 172). Hal ini juga berlaku dalam kasus homoseksualitas. Richard Cohen menyertakan “Cultural Wounds“ yang mencakup sistem pendidikan serta media massa yang mempromosikan homoseksualitas ke dalam sepuluh penyebab SSA (Same Sex Attraction). Dapat dibayangkan bila penyimpangan itu bahkan kemudian dilindungi oleh hukum. Sesuatu yang merusak masyarakat diakui keabsahannya dan dipastikan jaminan hak-hak dalam melakukannya. Apakah atas nama kebebasan, seseorang juga diperkenankan merusak masyarakat?

Dalam Islam, pandangan terhadap hal ini sudah jelas. Identitas gender dan orientasi seksual merupakan qadla Allah pada manusia dalam menetapkan jenis kelamin, dan perilaku dalam memenuhi naluri seksualnya pun telah diatur dengan jelas, yakni hanya melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang lazim dipahami. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama terkait homoseksualitas yang dinyatakan haram berlandaskan pada ayat-ayat berikut ini:

“Ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki (homoseks), menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” [Al ‘Ankabuut 28-29].

“Dan Kami mengutus Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. ” [Al A’raaf 81-82]

Ibn Qudamah Al Maqdisi menyebutkan bahwa penetapan hukum haramnya praktik homoseksual adalah Ijma’ ulama, berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits. [al-Mughni Juz 10:155]. Selain itu, Imam Al Mawardi berkata, “Penetapan hukum haramnya praktik homoseksual menjadi Ijma’ dan itu diperkuat oleh nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits. [Kitab al Hawi al Kabir, Juz 13: 475]

Namun demikian memang terdapat perbedaan dalam penentuan hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku. Perbedaannya hanya mencakup dua hal; terkait penentuan hukuman, dan penentuan hubungan homoseksualitas dengan perzinaan, apakah dapat dianalogikan pada tindakan zina atau tidak sehingga menentukan pula kadar hukumannya.

Bila sudah jelas berbagai bukti kerusakan homoseksualitas dan penjelasannya bahwa hal tersebut tak termasuk pada kondisi given pada manusia, lantas mengapa negara adidaya seperti Amerika beserta institusi internasional seperti WHO dan PBB membiarkan bahkan mempromosikannya? Sudah jelas bahwa hal ini hanya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi bagi kemanusiaan. Bagaimana tidak, penyimpangan perilaku yang sangat jelas melanggar fitrah manusia ini diupayakan agar diterima dalam norma sosial dan hukum. Lebih jauh lagi, digunakan pemelintiran hukum-hukum agama untuk menerimanya dan menganggapnya sebagai hal yang wajar, bahkan disebut sebagai “kehendak Tuhan“. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa dunia Barat dengan tidak diam saja dalam menyebarkan nilai-nilai liberalnya. Pengokohan ideologi dilakukan dengan mentransfer konsep-konsep dan budayanya agar diterima sebagai nilai universal. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai instrumen politik digunakan. Mulai dari sponsorship event-event LGBT, pemberian dana bantuan bersyarat, hingga tekanan politik pada suatu negara.

Liberalisme yang bercokol kuat di Barat berakar pada individualisme atomisme yang menekankan kebebasan perilaku individu sebagai nilai utama yang diusung. Kebebasan ini sendiri sebetulnya merupakan hal utopis untuk diterapkan karena nilainya yang bertentangan dengan fitrah manusia yang terbatas dan membutuhkan aturan dari Sang Pencipta. Tidak perlu menunggu lama, saat ini sudah terhampar jelas di depan mata berbagai kerusakan yang ditimbulkan manusia oleh hukum-hukum yang dibuatnya sendiri dalam menentang kekuasaan Sang Pencipta, termasuk karena perkara homoseksualitas ini sebagaimana yang disebutkan di bagian awal tulisan. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita semua waspada atas agenda-agenda global yang dipaksakan melalui berbagai instrumen politik internasional yang sejatinya hanya alat pengokohan ideologi liberal yang terbukti hanya mengantarkan kemanusiaan pada titik kehancurannya di berbagai sisi.

Wallahu a’lamu bishshawab.