Masa Depan ASEAN di antara Kepentingan Global

Perkembangan peran ASEAN di kawasan Asia Tenggara semakin menguat beberapa tahun belakangan. Terutama sejak  sosialisasi ASEAN Connectivity pada KTT ASEAN ke-17 di Hanoi. ASEAN Connectivity merupakan rencana yang sangat optimis untuk memantapkan kekuatan ASEAN terutama dalam mempengaruhi arsitektur kawasan di berbagai bidang. Sepanjang tahun ini serangkaian pertemuan berbagai tingkat dalam berbagai bidang telah digelar unutuk menjajaki kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi, penegakkan HAM, antiterorisme, audit, perlucutan senjata nuklir, kepolisian, industri pertahanan, dan lain-lain.

Continue reading “Masa Depan ASEAN di antara Kepentingan Global”

Advertisements

Liberalisme

Berikut ini terjemahan dari makalah “Liberalism and It’s Effect on Society: Introduction” karya Hamzah Tzortzis. Baru tiga bagian yang selesai diterjemahkan (Februari 2011)


Pendahuluan

Liberalisme adalah ideologi yang paling dominan di dunia (1). Hampir semua negara barat memeluk nilai-nilai politik dan ide-ide fundamental-nya. Ia merepresentasikan kekuatan global yang berusaha mentransformasikan masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai dan praktik-praktiknya. Sebagai bagian dari ‘Proyek Liberal’, suatu badan PBB dalam bidang hak asasi manusia adalah sebuah upaya untuk menegakkan nilai-nilai liberal kepada negara-negara nonliberal (2). Profesor emeritus John Charvet dalam bukunya “The Liberal Project and Human Rights ” berkomentar,

“… Negara-negara liberal harus mengakui bahwa proyek liberal untuk tatanan dunia ini merupakan sesuatu tidak bisa tidak memerlukan jangka waktu panjang, sehingga mereka perlu meraihnya dengan kesabaran dan ketekunan; serta tidak tergoda oleh godaan-godaan jangka pendek …” (3)

Liberalisme, tidak selalu mengupayakan jalan damai untuk mengekspansikan dirinya dari Barat, beberapa mungkin berpendapat, termasuk dengan jalan-jalan tersembunyi (4). Berbagai ekspedisi militer terkini, termasuk di Irak dan Afghanistan, berusaha memaksakan liberalisme dengan menggunakan kekuatan fisik, serta berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan dominasi strategis maupun pengambilalihan sumber daya yang sangat dibutuhkan. Pengaruh Liberalisme dirasakan tidak hanya di arena politik tapi juga di tingkat sosial. Struktur ekonomi, politik dan sosial yang berpengaruh digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai ini. Hal ini secara langsung berkontribusi pada sejumlah masalah sosial. Masalah-masalah ini berkisar dari pelecehan anak dan pengabaian kejahatan kekerasan dan pemerkosaan. Sebuah kecenderungan umum dalam masyarakat liberal, seperti Inggris dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa kerusakan sosial telah menjadi norma, dan telah membentuk wacana budaya akademis maupun populer. Profesor Daniel Bell, dosen Ilmu Politik di Universitas Singapura, mengatakan,

“Liberalisme dianggap berkontribusi, atau setidaknya tidak cukup memperhitungkan, dampak negatif pada aspek sosial dan psikologis terkait dengan kecenderungan atomistik dari masyarakat liberal modern. Tak diragukan lagi, ada sebuah kecenderungan yang mengkhawatirkan dalam masyarakat kini menuju individualisme tak berperasaan yang mengabaikan masyarakat dan kewajiban social, Sementara itu, teori liberal tampaknya tak mengambil peran dalam penanganan masalah ini “(5).

Sebagai ideologi , liberalisme sulit untuk dijelaskan. Cara terbaik untuk menggambarkannya adalah ia berdiri sebagai sebuah filsafat politik yang luas dengan penekanan terhadap kebebasan individu dan keunggulan – atau prioritas- dari hak individu. Liberalisme memiliki berbagai aliran/lapisan pemikiran, namun nilai-nilai politik mendasarnya dimiliki oleh semua jenis pemikiran Liberal.

Pada permukaannya, nilai-nilai politik ini mungkin tampak menarik, namun bila ditinjau secara intelektual, nilai-nilai ini terlihat secara langsung mempengaruhi masyarakat kontemporer dengan cara yang paling buruk. Ruang lingkup dari esai ini adalah untuk menyoroti dampak negatif dari liberalisme di masyarakat dengan menggunakan penelitian sejarah, filsafat, hukum, argumen praktis dan sosial. Tulisan ini pada akhirnya akan menarik perhatian kepada solusi potensial dengan membahas perspektif Islam dan mempertentangkan Model Sosial Liberal dan Model Sosial Islam.

Argumen-argumennya adalah sebagai berikut:

1. Liberalisme adalah produk murni dari Eropa. Nilai-nilai politik Liberalisme adalah hasil dari kondisi sosial dan sejarah yang sifatnya tertentu, juga berdasarkan tipe analisis tertentu. Oleh karena itu perlu dipertanyakan, apakah liberalisme dapat diklaim sebagai sebuah alternatif ‘mutlak’ atas ideologi lain, atau apakah ia terikat secara historis dan geografis? Jika Liberalisme ternyata ditemukan terikat secara historis dan secara konteks, maka ia tidak memiliki relevansi dalam masyarakat modern saat ini.

2.Secara filosofis, nilai-nilai politik dari liberalisme bersandar pada premis individualisme, atau apa yang disebut oleh beberapa filsuf politik sebagai atomisme (6). Tulisan ini akan berpendapat bahwa individualisme keliru secara ontologis, dengan kata lain, ia adalah sebuah premis yang salah untuk dijadikan dasar filsafat politik (7). Kesimpulan logis dari hal ini adalah bahwa hasil-hasil yang dilahirkan individualisme – termasuk Liberalisme – juga merupakan sesuatu yang keliru.

3. Dari sudut pandang praktis dan penelitian sosial masyarakat liberal modern, khususnya di Inggris dan Amerika Serikat, terlihat tanda-tanda kerusakan dan penyakit sosial yang kian meningkat. (8) Tulisan ini akan berargumen bahwa jika nilai-nilai politik paling dominan disebarkan dalam masyarakat Barat adalah yang berasaskan Liberalisme, kemudian masyarakat ini menunjukkan tanda-tanda kerusakan sosial, maka wajar saja jika dikatakan: “Liberalisme adalah faktor kunci dalam masalah sosial modern”. Argumen ini bersandar pada premis adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang disebarkan dengan perilaku masyarakat; akan ditunjukkan juga sejumlah penelitian sosial yang akan memperkuat premis ini.

4. Tulisan ini akan menyodorkan argumen bahwa nilai-nilai Liberal tidak kondusif untuk mewujudkan perundangan yang baik. Hal ini akan dijelaskan dengan menunjukkan bagaimana pornografi yang legal menurut undang-undang – dengan atau tanpa kekerasan – dapat menyebabkan pemerkosaan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab dalam kasus perkosaan, namun tulisan ini akan menunjukkan bukti-bukti yang secara kuat menunjukkan bahwa pornografi adalah faktor utamanya. Dari hal tersebut, secara logis dapat dikatakan bahwa, jika hal-hal legal di masyarakat liberal berpeluang memfasilitasi kejahatan, maka nilai-nilai Liberal tidak layak menjadi basis perundangan; karena dengan demikian, nilai-nilai tersebut justru memberikan dorongan untuk terjadinya penyimpangan sosial dan perilaku kriminal.

5. Pada akhir diskusi, tulisan ini juga akan menguji pandangan Islam tentang kemanusiaan yang tidak bergantung pada suatu premis yang keliru dan bahwa nilai-nilai pokok politiknya bersifat kohesif; berbeda dengan nilai-nilai Liberalisme yang sifatnya nonkohesif. Serta menunjukkan bahwa Islam telah menghasilkan suatu masyarakat kohesif di masa lalu. Berikutnya akan disajikan argumen bahwa jika Islam memiliki premis yang benar dan telah menghasilkan masyarakat yang kohesif maka hal itu – setidaknya – harus diselidiki dan digunakan sebagai acuan dalam dinamika wacana politik. Tulisan ini juga akan mempertentangkan model sosial liberal dan model sosial Islam dengan menyorot dan membahas beberapa elemen utama keduanya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengungkap aspek-aspek hukum Islam dan menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, hukum pidana Islam dapat diterapkan,telah menghasilkan hasil yang positif dan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mencapai masyarakat yang kohesif.

Sudut Pandang Historis

Inti nilai-nilai politik liberalisme terkait kebebasan dan keutamaan hak-hak individual, muncul dan berkembang sebagai akibat spesifik dari permasalahan (masyarakat, pen) Eropa. Persoalan ini merupakan benturan antara gereja katolik dengan para pengemban ide-ide yang bertentangan dengan doktrin dan keyakinan gereja. Gereja seringkali menganiaya mereka yang berusaha menyebarluaskan ide-ide maupun praksis nonkatolik di ruang publik. Contohnya, pada permulaan abad ke-16, gerakan protestan ditekan secara agresif melalui penguasa Spanyol, Belanda, dan Prancis yang simpatik pada (sikap, pen) antitoleran Katolik.

Pada tahun 1517, seorang pendeta sekaligus profesor teologi bernama Martin Luther memaku sebuah selebaran pada pintu gereja di wittenberg. Selebaran tersebut memuat tesis-tesisnya yang mengkritik katolik. Peristiwa ini menginisiasi proses Reformasi (Gereja, pen) yang kemudian memicu perpecahan besar dalam Gereja Kristiani. Mazhab baru kristen–yang kemudian disebut protestan–ini mendapatkan popularitasnya di Eropa Barat bagian utara. Banyak dari penguasa di daerah tersebut mengadopsi paham ini sebagai alat untuk meraih kemerdekaan mutlak atas Paus dan Kekaisaran.

Meskipun demikian, Gereja Katolik tetap melanjutkan penindasannya lebih jauh lagi hingga Kaum Protestan di Belanda menggulirkan revolusi yang menyebabkan peperangan yang cukup menggemparkan selama 80 tahun. Setelah itu ia menjadi negara tersendiri atas kesepakatan damai westphalia tahun 1648. Selama periode ini banayak terjadi pembantaian sebagai akibat benturan Katolik dengan Protestan. Termasuk diantaranya pembantaian pada hari St. Bartholomeus tahun 1572 di Prancis dan perang 30 tahun pada 1618 yang sebetulnya terjadi di ilayah Jerman namun juga melibatkan penganut Katolik dan Protestan di Denmark, Sedia, Spanyol, dan Prancis. Selain itu masih banyak lagi insiden pembantaian yang terjadi tanpa ampun dilakukan oleh kedua belah pihak.

 

Tingkat tajamnya kekejaman yang dilakukan atas nama Kristiani memicu pembentukan sejumlah perkumpulan yang bertujuan membangun rekonsiliasi. Beberapa anggota dalam kelompok-kelompok ini seperti Erasmus dari Rotterdam memfasilitasi suatu maklumat dari Nantes yang menyusun ukuran toleransi untuk Kaum Protestan Prancis, juga di Inggris dalam mempromosikan Toleration Act of 1689.11

Iklim demikian menyediakan lingkungan emosional dan intelektual untuk pribadi-pribadi seperti Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke dan Samuel Pufendorf untuk mengembangkan pemahaman-pemahaman baru. Atas hukum alam yang kemudian akan menjadi basis filosofis untuk liberalisme. Para teoretikus abad ke-17 ini kemudian mengembangkan doktrin atas hak-hak individual. Professor John Charvet menggambarkan pandangan individual ini sebagai berikut:

” …hak-hak yang ditegakkan individu yang sesuai secara independen dan mengisi fungsi di dalamnya, (dalam memenuhi, pen) tujuan yang sesuai dengan perintah Tuhan dan keseluruhannya (dirumuskan, pen) berdasarkan kebaikan..” 12

Para teoritikus ini memandang hak-hak manusia sebagai hal yang independen dari masyarakat. Mereka kemudian merumuskan premis individualisme. Hal ini sangat konsisten dalam mencegah aksi kekejaman yang terinspirasi agama karena sudut pandang individualis took the rights of a human being removed away from God’s perceived will for society. Dalam jalan ini, kepemilikan individual pada tradisi katolik maupun nonkatolik dapat ditoleransi. Bagaimanapun juga, kebutuhan terhadap pandangan individualis maupun terhadap hak-haknya didasari oleh fakta bahwa paham Katolik tidak memiliki toleransi terhadap pemeluk paham lain. Berdasarkan konteks historis ini, apakah pandangan individualis terhadap hak-hak (manusia, pen) menjadi valid?

Kenyataannya, teori-teori ini berkembang sebagai hasil benturan(pemikiran, pen) dan intoleransi. Dengan demikian, di luar konteks tersebut, teori-teori tersebut tidak lagi valid. Alasannya adalah karena teori-teori tersebut terbatas dalam lingkup intelektualnya sendiri, yakni untuk memastikan toleransi alih-alih mencari pemahaman yang tepat mengenai keberadaan manusia dan tegaknya mereka di muka bumi.

Implikasi dari argumen ini sangat dalam karena ia meruntuhkan seluruh premis yang mendasari sebagian besar peradaban Barat. Profesor Ian Hunter dari University of Queensland merangkum argumen-argumen ini dengan menggambarkan bahwa premis-premis atau landasan liberalisme dangkal secara filosofis. Dia menyatakan dalam esainya yang berjudul “Legitimasi dangkal tatanan liberal-sekuler; kasus Bradenburg-Prussia modern awal:

” pemerintahan liberal itu tumbuh sebagai respon atas kondisi historis tertentu yang kepadanya (hingga saat ini, pen) ia masih terikat. Liberalisme modern terus menghasilkan tanda-tanda kemunculan historisnya bukan karena kemurnian asal-usulnya atau universalitas dasar-dasarnya, akan tetapi keadaan darurat di mana ia menjadi hasil improvisasi solusi, kedangkalan filosofis dari tatanan liberal adalah hasil langsung dari kedaruratan historis mereka” (13)

Perspektif individualistik ini secara temporal dapat dikatakan cukup sigap sebagai solusi atas masalah yang dihadapi abad ke-16 dan 17. Akan tetapi, dalam ketiadaan permasalahan (yang dihadapi pada abad ke-16 dan 17, pen) ini, doktrin individualis tidak ditinjau untuk memastikan bahwa ia disuarakan atas dasar (keunggulan, pen) filosofis maupun praktis. Ia hanya diambil begitu saja karena ia menyelesaikan masalah kekerasan dan intoleransi pada saat tersebut. Hal ini menjadi problematik karena individualisme, sebagai premis dari seluruh pandangan politiknya dinilai tidak tepat secara filosofis dan menghasilkan malah permasalahan sosial yang memastikan kematiannya.

Perspektif Filosofis

Individualisme: Premis keliru dari nilai-nilai liberal

Liberalisme merupakan kumpulan doktrin yang patut dipertanyakan, begitu juga dalam nilai-nilai inti politiknya. Nilai-nilai ini mengutamakan hak-hak individual dan menekankan pada kebebasan individual. Dapat dibuktikan bahwa nilai-nilai inilah yang membentuk landasan intelektual bagi liberalisme. Oxford Concise Dictionary of Politics merefleksikan posisi ini dan menggambarkan liberalisme sebagai

“…paham yang menekankan bahwa tujuan politik adalah untuk mempertahankan hak-hak individual dan memaksimalkan kebebasan memilih.”15

Profesor filsafat Will Kymlicka menjelaskan batu pijakan pemikiran liberal sebagai berikut:” (penganut paham, pen) liberal mendasarkan teori mereka atas ide-ide terkait hak-hak individual dan kebebasan perorangan…”16

Proposisi yang menjadi dasar nilai-nilai ini—dengan kata lain, premis atas nilai-nilai inti politik liberalisme adalah atomisme atau individualisme. Filsuf politik Marilyn Friedman menambahkan “ … individualisme… di atasnya terhampar sejumlah versi penting dari teori politik liberal…” 17

Individualisme adalah kesadaran bahwa manusia individual dipandang sebagai atom sosial yang terabstraksi dari konteks sosial mereka, tautan, serta kewajibannya. 18

Dengan penjelasan semacam ini, apakah individualisme merupakan premis yang tepat untuk melandasi suatu filsafat atau pandangan politik? Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh filsuf politik Charles Taylor. Ia menyatakan,

” Ide pokok yang memulai argumentasi dengan menggunakan hak-hak individual sebagai landasannya, sebetulnya cukup aneh dan memusingkan… mengapa kita menganggap bahwa teori politik yang diawali dengan tuntutan atas hak-hak individual dan pengutamaannya (dari aspek-aspek lain, pen)adalah sesuatu yang rasional?… jawaban atas hal ini bertumpu pada apa yang saya sebut sebagai atomisme…” 19

Jika dapat ditunjukkan bahwa individualisme salah secara ontologis—merujuk pada faktor apakah ia berbasis realitas atau tidak—maka hal ini selayaknya melahirkan pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait kevalidan liberalisme sebagai idealisme yang cocok bagi kemanusiaan. Argumentasinya adalah bahwa individualisme merupakan premis yang salah dan banyak sekali alasan untuk hal ini. Pandangan ini didukung oleh filsuf dan profesor Michael Sandel yang menyimpulkan bahwa permasalahan individualisme adalah terkait kesalahan asas-asasnya.20

”Individualisme memandang dan berupaya memahami ”diri”—dalam kata lain umat manusia—sebagai sebuah entitas abstrak yang tercerai dari realitas sosialnya. Hal ini tidak tepat karena:

1. Terdapat aspek-aspek sosial dan komunal yang sangat mempengaruhi individu. Contohnya: pada masa pertumbuhan kognitif pada anak-anak, psikologi perkembangan tidak menggunakan penekanan anak sebagai “konstruktor independen” dari perkembangannya sendiri. Menurut penelitian, perkembangan kognitif tidak sebegitu abstrak, akan tetapi terikat erat pada tautan sosial termasuk rutinitas dan tugas-tugas yang ada berdasarkan ketentuan sosial.23

2. Individualitas bergantung pada tujuan dan nilai-nilai. Umat manusia adalah wadah dari tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Keduanya harus disadari saat menentukan (suatu sosok, pen) individu. Sementara itu, aspek tujuan dan nilai hanya dapat benar-benar dipahami dalam sebuah konteks sosial. Shlomo Avineri dan Avner de-Shalit membuktikan hal ini, “ Kita tak dapat menganalisa perilaku manusia seolah mereka adalah entitas abstrak, seolah nilai-nilai mereka eksis jauh di sana, “di luar”, katakanlah begitu. Hal ini merupakan kritik atas citraan seseorang yang digambarkan oleh (penganut paham ) individualis, yang cenderung membedakan antara jati diri seseorang dengan nilai yang dia anut.” 24

3. Terdapat keterkaitan yang dinamis antara nilai-nilai masyarakat dengan perilaku. Seorang peneliti konstruksi sosial, Vivien Burr, menyimpulkan bahwa beberapa fitur kunci—atau nilai—dari masyarakat tertentu akan mempengaruhi kepribadian individu. Ia mengambil kompetisi sebagai satu contoh, “ Sebagai contoh, dalam masyarakat kapitalis, kompetisi merupakan suatu hal yang mendasar; masyarakat terstruktur di sekitar individu-individu dan organisasi yang berkompetisi satu sama lain dalam pangsa kerja, dan sebagainya… dengan demikian, ketika kompetisi menjadi fundamental dari kehidupan sosial ekonomi, apa yang akan kita dapatkan adalah orang-orang yang kompetitif..” 25

4. Charles Taylor memperdebatkan inkoherensi individualisme. Dia berpendapat bahwa umat manusia memiliki kapasitas dan afirmasi atas kapasitas manusia, didefinisikan sebagai keberadaan karakter dan pembawaan individual yang memastikan kepemilikan hak-hak, memiliki konsekuensi normatif bahwa ia mengolah kapasitas tersebut di tengah-tengah masyarakat. Keunggulan hak-hak sebagai inti nilai politik liberalisme menegaskan bahwa kapasitas individual terpelihara dalam masyarakat, sehingga kewajiban untuk menjadi bagian dari masyarakat adalah cukup mendasar sebagaimana tuntutan atas pemenuhan hak-hak tersebut. 26

Bagaimanapun juga, dengan menuntut (pemenuhan, pen) keunggulan hak-hak, seseorang tidak mesti selalu mengklaim kewajiban dasar yang setara. Hal ini disebabkan karena pada banyak kesempatan, tuntutan atas hak-hak individual hanya dapat diperoleh dengan ongkos/beban kemasyarakatan tertentu. Untuk menuntut hak-hak hingga titik yang dapat menghancurkan masyarakat justru menghilangkan lingkungan yang memelihara kapasitas-kapasitas kemanusiaan yang dibutuhkan. Hal ini tak jauh beda dengan menghapuskan kesempatan seseorang di masa depan untuk melatih kapasitasnya. Oleh karena itu hak-hak tak dapat dipertahankan jika hak-hak individu diambil sebagai prioritas/diunggulkan sekalipun harus mengorbankan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa premis liberalisme—individualisme—itu salah. Upayanya untuk memahami individu atau diri tidak tepat karena ia mencari pemutusan hubungan umat manusia dengan realitas sosialnya. Dengan kata lain, ia berargumen bahwa individu dibentuk, dipengaruhi, dan dikembangkan tanpa hubungan apapun dengan tautan sosial. Secara logis, dapat ditarik kesimpulan bila seluruh pandangan politik dibangun atas premis yang salah, maka hasil-hasilnyapun akan salah. Tambahan atas penekanan ontologis terkait hak-hak individual menghasilkan ongkos sosial yang membawa pada kemunduran keji yang akan dielaborasi dalam argumen berikutnya.