Pandangan Hidup sebagai Kendali Perilaku Individu dan Masyarakat

Pandangan Hidup adalah sekumpulan konsep mendasar yang dimiliki individu dalam memandang, merumuskan, dan membentuk kerangka kaidah-kaidah yang diadopsi terkait alam semesta dan kehidupan, serta posisi manusia di dalamnya. Dalam istilah lain, Pandangan Hidup adalah Worldview atau Weltanschauung. Ash Gobar menyatakan bahwa ‘Weltanschauung’ merupakan upaya menjawab tiga pertanyaan Kantian. Yaitu, “Apa yang dapat saya ketahui?”; “Apa yang seharusnya saya lakukan?”; “Apa yang dapat saya harapkan?”. Tiga pertanyaan itu dirangkum Kant dalam esainya “The Critique of Pure Reason” (Seifert, 1998). Sementara Nabhani dalam bukunya “Nizhamul Islam” merangkum unsur-unsur mendasar itu dalam tiga pertanyaan lain: “Dari mana manusia berasal sebelum muncul di dunia?”; “Kemana ia akan pergi setelah kehidupan dunia (kematian, pen)?”; “Apa yang semestinya ia lakukan di dunia?” (an-Nabhani, 2001).

Continue reading “Pandangan Hidup sebagai Kendali Perilaku Individu dan Masyarakat”

Menimbang Keadilan dan Kesetaraan Gender

Sepintas kedua kata itu (kesetaraan dan keadilan) terdengar merdu di telinga. Secara alamiah, manusia berkecenderungan untuk menuntut diperlakukan sama dan tidak dibeda-bedakan dengan yang lainnya. Hal itulah yang menjadi persepsi kesetaraan baginya. Sementara tidak adil adalah kedzaliman, kesewenang-wenangan, kejahatan, bahkan penghinaan terhadap kemanusiaan. Kedua kata itu kemudian disandingkan dengan kata gender. Gender yang sering dipahami sebagai bentukan budaya atas peran dan posisi yang layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, serta baik atau tidak baik terkait dengan perbedaan jenis kelamin (seks). Sehingga dalam konteks demikian keseteraan gender berarti menuntut terdapatnya perlakuan dan sikap yang sama dii antara dua jenis seks yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan serta mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh keduanya. Pertanyaannya, siapakah yang berhak menentukan parameter keadilan itu sendiri?

Continue reading “Menimbang Keadilan dan Kesetaraan Gender”

Hak-hak LGBT: Promosi Liberalisme atas nama HAM

Tingkah manusia yang mengusung kebebasan berperilaku di zaman ini semakin meresahkan saja. Perilaku seksual yang bebas bahkan menyimpang, kini meminta pengesahan dan penerimaan secara legal di tengah-tengah masyarakat. Pada pekan pertama kesempatan untuk melakukan pernikahan resmi sesama jenis di New York, sudah terdaftar pemohon sebanyak 764 pasangan, sebagaimana dilaporkan The New York Times. Untuk mengatasi overload ini, pemerintahan kota New York akhirnya memberlakukan sistem lotere resmi untuk menentukan pasangan yang mendapatkan kesempatan terlebih dulu sejak sebulan diresmikannya pernikahan sesama jenis di New York, 24 Juni 2011.

Komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) memang sudah sejak lama memperjuangkan diri agar keberadaannya dapat diterima dan diakui normal di tengah-tengah masyarakat. Meski perilaku seksual yang menyimpang ini dengan tegas ditolak oleh norma agama, atas nama kebebasan dan HAM, tak urung tetap disuarakan. Apalagi sejak peristiwa Stonewall Riot di New York pada 28 Juni 1969, para pelaku/aktivis LGBT semakin gencar menyuarakan dan menuntut agar mereka diakui dan mendapatkan hak-hak sipil secara penuh tanpa diskriminasi atas orientasi seksual dan identitas gender. Bahkan tuntutannya menyentuh ranah yang dianggap sakral secara religius, yakni ikatan pernikahan. Isu pernikahan sesama jenis (same-sex marriage) sudah berhembus sejak lama. Beberapa negara bahkan telah melegalkannya, semisal Belanda dan Swedia. Di Amerika Serikat sendiri, ada lima negara bagian yang telah lebih dulu melegalkannya, yaitu Connecticut, Iowa, New Hampshire, Massachussets, Vermont, ditambah Distrik Columbia. Adapun New York, baru pada tahun ini meresmikan legalitas pernikahan sesama jenis ini dan memicu animo besar di kalangan LGBT. New York, sebagai lokasi terjadinya Stonewall Riot, dianggap representasi pendobrakan atas apa yang mereka sebut sebagai “pelanggaran hak-hak LGBT“. Merekapun optimis hal ini akan membuka pintu “kemenangan“ bagi keberterimaan sosial atas eksistensi mereka. Polling Quinnipiac menunjukkan bahwa penerimaan warga New York terhadap pernikahan sejenis telah meningkat dari 37% pada tahun 2004 menjadi 58% pada tahun ini (The New York Times, 24/6/2011).

Melalui resolusi PBB yang juga disahkan bulan Juni lalu, LGBT dipandang sebagai salah satu HAM yang patut dilindungi. Kelompok ini tidak lagi dianggap melakukan penyimpangan perilaku dan karenanya tidak layak mendapat stigmatisasi dan diskriminasi. Bahkan sebelumnya, WHO secara resmi telah mengeluarkan homoseksual dari jenis penyakit. Berbagai perlakuan yang dianggap melanggar hak-hak LGBT selama ini seperti penggunjingan, pelabelan, pemutusan hubungan kerja, pembatasan akses dalam fasilitas kesehatan, dll, dianggap melanggar HAM. Pada masa yang akan datang diharapkan bahwa anggota komunitas LGBT dapat hidup tenang dan mendapatkan berbagai hal sipilnya tanpa dipengaruhi oleh orientasi seksual maupun identitas gender yang dipilihnya. Bagi gay di negara atau wilayah yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis, tidak hanya ikatan pernikahan mereka dianggap resmi berdasar norma setempat, merekapun berhak untuk mendapatkan sejumlah hak-hak sipil yang setara seperti mengadopsi anak. Dengan demikian, pada tahun ini telah dipancangkan tonggak baru terkait penerimaan LGBT. Sementara itu, sejumlah negara yang memberlakukan hukum tertentupun jadi sorotan. Misalnya yang memberlakukan larangan kunjungan atau perjalanan, atau hak bekerja, termasuk hukum sodomi, atau hukum atas homoseksual.

Di kalangan militer Amerika Serikat, pada saat ini, masih berlaku “Don’t ask, don’t tell“ yang memperbolehkan gay melaksanakan tugas kemiliteran, namun tanpa mengungkap keterangan orientasi seksualnya. Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi, dan karenanya Pentagon ditekan untuk segera menghapuskannya. Selain itu, dalam hukum federal Amerika masih berlaku Defense of Marriage Act (DoMA) yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkembangan terbaru, definisi ini digugat karena tidak mengakomodasi pernikahan sesama jenis. Di antara yang berusaha mempertahankannya, senator Charles Grassley, dari Iowa mengatakan, “I never thought I would have to defend traditional marriage. It’s been the foundation of society for 6,000 years.” (Hufftington Post 20/7/2011). Gawatnya lagi, di California bahkan sejarah gay dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dengan maksud untuk menyosialisasikan “kenormalan” perilaku tersebut sejak dini, hingga pandangan diskriminatif terhadap kaum LGBT dapat diminimalkan.

Di Indonesia sendiri, gerakan pendukungan LGBT dilakukan sejumlah kelompok seperti Gaya Indonesia, juga Arus Pelangi. Gaya Indonesia pernah berupaya untuk mengadakan konferensi internasional di Surabaya, ILGA pada tahun 2010 namun digagalkan oleh beberapa elemen kelompok Islam dan warga. Dalam upaya pemaksaan nilai-nilai menyimpang ini, kelompok Islam Liberal pun tidak ketinggalan, Siti Musdah Mulia pernah mengeluarkan pernyataan bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah kelaziman dan dibuat oleh Tuhan, dengan begitu diizinkan juga dalam agama Islam. (Hidayatullah.com, 31/3/2008).

Padahal, perbuatan ini telah jelas dampak kerusakannya. Terkait dengan transmisi HIV/AIDS, kelompok dengan resiko transmisi tertinggi adalah men sex men (MSM) alias laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL). Prevalensinya mencapai 20 kali lipat lebih tinggi dibanding jenis transmisi lain. Dari sekitar satu juta lebih pengidap HIV/AIDS di Amerika Serikat, 50% nya terinfeksi melalui transmisi MSM. Sejak pertama kali ditemukan hingga tahun 2009 tercatat sebanyak 529.908 orang MSM terinfeksi HIV. Angka ini 2,6 kali lebih banyak dari transmisi akibat penggunaan jarum suntik, lebih besar 1,9 kali dari transmisi heteroseksual, dan 26,7 kali lebih besar dari transmisi lainnya (termasuk di dalamnya ibu pada janin serta transfusi darah). Jenis transmisi ini meningkat tinggi dari tahun-ke tahun karena rendahnya upaya pencegahan yang dilakukan. (Data diolah dari: CDC Fact Sheet 2009). Malah sejak awal, pada tahun 1981 kaum gay-lah yang ditemukan pertama kali mengidap penyakit ini, berdasarkan penemuan Centers for Disease Control (CDC) di Los Angeles. Dapat dibayangkan, dalam struktur sosial yang melegalkan dan menganggap wajar hubungan seks bebas, sesama jenis, terutama MSM, penyebaran penyakit ini akan meluas alih-alih tertanggulangi.

AIDS disadari bersama bukan semata-mata penyakit biasa. Sejak kemunculannya, AIDS tersebar terkait dengan gaya hidup tertentu, yakni permisivitas dalam perilaku seks. Penyebaran infeksi HIV/AIDS terbatas terutama lewat aktivitas seksual dan penggunaan obat terlarang (penularan dari ibu ke janinnya atau melalui transfusi darah juga ditemukan dalam jumlah kecil). “AIDS is highly non-random with regard to sex (86% male); sexual persuasion (over 60% homosexual); and age (85% are 25-49 years old). From it’s beginning in 1980, the AIDS epidemic progressed non-exponentially, just like lifestyle diseases” (Dr. Peter S Duesberg, Department of Microbiology, UC Berkeley). Akan tetapi, dalam pandangan kalangan liberal yang menghalalkan permisivitas dalam gaya hidup, penanggulangan AIDS harus dilakukan tanpa “melanggar hak-hak privat” penderitanya. Alih-alih mempromosikan gaya hidup yang sehat dan menghentikan penyebaran virus HIV melalui perilaku yang tidak sehat (anal sex, free sex, penggunaan narkoba suntik), tindakan yang diutamakan adalah pemberian ART (Anti-Retroviral Teraphy) ditambah beberapa tindakan pencegahan seperti penggunaan kondom dan membatasi pasangan seksual. Penggunaan ART dapat mencegah penularan HIV pada pasangan heteroseksual yang salah satunya diketahui belum tertular HIV sebesar 78% (Los Angeles Times, 5/6/2011). Akan tetapi hal ini tetap memiliki efek samping, disamping harga obat mahal yang tidak terjangkau semua pasien. Selain itu penggunaan obat yang membuat penderita AIDS dapat bertahan hidup bertahun-tahun seterusnyapun memunculkan dilema baru. Hingga saat ini belum ditemukan pengobatan yang dapat memusnahkan virus HIV yang diidap penderita. Dengan demikian efek penangguhan dampak yang “memperpanjang hidup” penderita muncul sebagai ancaman bagi mereka yang tidak terkena HIV. Adapun penggunaan kondom sekalipun masih menyisakan resiko, karena tidak melindungi 100%, apalagi jika tidak tepat dalam penggunaannya.

Selain itu, bila kita membayangkan sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya membolehkan praktik homoseksualitas bahkan menganggapnya sah di hadapan hukum; lebih jauh lagi menganggap pasangan gay yang “menikah” sebagai sebuah “keluarga”; hal itu nampak absurd. Hubungan yang seperti ini akan terlihat jelas bertentangan dengan sifat-sifat kealamiahan. Hubungan homoseksual bukan merupakan hubungan prokreasi. berbeda dengan pernikahan yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan hingga memungkinkan mereka mendapatkan keturunan. Demikianlah ras manusia akan bertahan dan berkembang. Dalam kondisi ekstrim, bila semakin banyak pasangan homoseksual yang “menikah“, dapat dipastikan, probabilitas kelahiran bayi akan menurun. Kalaupun dipaksa diatasi dengan melakukan hubungan heteroseksual (menjadi biseksual) agar mendapatkan keturunan, atau melakukan inseminasi buatan, hal inipun hanya akan menimbulkan problem baru. Bukan hanya itu, struktur sosial “keluarga“ yang meniscayakan perbedaan peran antara suami dan istri pun jelas akan mendapatkan dampak besar baik secara psikologis maupun sosiologis. Dengan demikian upaya memaksakan penerimaan konsep pernikahan sesama jenis malah nampak sebagai upaya untuk merusak konsep pernikahan itu sendiri.

Terdapat kajian dari The Family Research Council berdasarkan data statistik dari National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Census Bureau, Gay/Lesbian Consumer Online Census, U.S. Department of Justice, General Social Survey, the National Health and Social Life Survey, serta statistik dari negara bagian Vermont serta Swedia (yang melegalkan ikatan sipil (civil union) di antara homoseksual), juga Belanda (yang melegalkan pernikahan gay), ditambah sejumlah kajian sosiologis dan demografis terkait perbandingan relasi heteroseksual dengan relasi homoseksual. Dalam laporannya dinyatakan bahwa bukti-bukti menunjukkan bahwa komitmen hubungan homoseksual berbeda secara prisip dari pasangan yang menikah terkait beberapa parameter. Di antaranya sebagai berikut: durasi relasi; monogami vs hubungan seks dengan banyak pasangan (poligami maupun di luar pernikahan); komitmen dalam relasi; jumlah anak yang dibesarkan; resiko kesehatan; serta laju potensi perlakuan kekerasan oleh pasangan.

Dalam hal durasi relasi yang bertahan, ikatan komitmen homoseksual pria rata-rata bertahan lebih singkat dari pasangan heteroseksual. Hanya sebagian kecil yang dapat bertahan sepanjang ikatan pernikahan yang dibangun pasangan heteroseksual pada umumnya. Sebuah studi terkait homoseksual pria yang diterbitkan dalam jurnal AIDS di Belanda menunjukkan bahwa durasi hubungan rata-rata bertahan 1,5 tahun saja.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kekerasan dengan jumlah yang cukup besar terjadi pada relasi homoseksual. Sekitar 90% dari pasangan lesbian yang disurvey pernah mendapatkan setidaknya sekali perlakuan atau ucapan agresif dari pasangannya dalam satu tahun, dengan angka kejadian kekerasan fisik sebesar 31%. Survey oleh U.S. Department of Justice juga menunjukkan bahwa kejadian KDRT oleh pasangan homoseksual jumlahnya lebih besar dari pasangan heteroseksual.

Meski banyak pihak yang menolak pengakuan atas LGBT karena kerusakannya, namun hal ini tak henti-hentinya dipromosikan ke seluruh dunia lewat berbagai instrumen politik dan budaya. Kepentingan global pun tidak lepas dalam hal ini. Upaya-upaya politik yang dilakukan pada saat ini terutama oleh PBB dan Amerika Serikat, mempromosikan LGBT dengan dalih penjaminan hak asasi manusia terkait orientasi seksual dan identitas gender. Seiring dengan tekanan atas nama penjaminan HAM untuk menghapus hukum yang dianggap mendiskriminasikan kaum gay Amerika Serikat mengancam menghentikan kucuran bantuan sebesar $350 juta di sektor energi (Malawi masih memberlakukan sodomy law dan menganggap perkawinan sesama jenis ilegal). Tahun lalu, Malawi menjatuhkan dakwaan penjara 14 tahun pada sepasang gay yang melakukan praktik homoseksual sehingga Sekjen PBB Ban Ki Moon turun tangan untuk melobi Presiden Malawi, Bingu wa Mutharika untuk memaafkan mereka (Nyasa Times, 19/4/2011). Polemik berlanjut antara kaum agamawan yang mewakili sejumlah gereja di Malawi yang terang-terangan menolak desakan Amerika dengan sebagian yang menerima homoseksual. Akan tetapi pada akhirnya dana tersebut dicairkan juga oleh Pemerintah Amerika Serikat setelah melakukan sejumlah negosiasi yang tidak diberitakan lebih lanjut. Pascakesepakatan, hukum-hukum yang dinyatakan anti-gay itu masih berlaku di Malawi (Reuters, 8/4/2011). Selain itu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Pakistan pun berbuat ulah dengan mensponsori event LGBT “Pride Celebration” untuk pertama kalinya di Islamabad yang jelas memicu penolakan dari masyarakat (Hindustan Times, 3/7/2011).

Beberapa waktu lalu, sejumlah pemerintahan Amerika Latin juga ditekan untuk mendukung resolusi PBB terkait komisi kajian aksi kekerasan terhadap homoseksual. Tujuan utamanya jelas: menjadikan orientasi seksual dan identitas gender sebagai kategori baru nondiskriminatif dalam perundangan internasional, sebagaimana halnya kebebasan beragama. Pembentukan komisi tersebut hanyalah langkah pertama yang diambil. Dalam sebuah pidato, Hillary Clinton menyebutnya ”Resolusi PBB yang untuk pertamakalinya mengakui hak asasi manusia bagi komunitas LGBT di seluruh dunia”. Pada pidato yang sama ia pun membicarakan susunan program global untuk melanjutkan agenda homoseksual yang melibatkan USAID, the International Organizations Bureau, Democracy, Human Rights and Labor, European and Eurasian Affairs, dan Western Hemisphere Affairs. Dia menggambarkan bahwa parade hak-hak homoseksual di Slovakia pada tahun lalu telah memicu kekerasan dan bagaimana kita (pemerintah Amerika) telah mengatur dukungan dari 20 pemerintahan berkenaan dengan hal tersebut. (Austen Ruse, “Obama’s Obsession with Sexual Orientation”, 1/7/2011www.catholictide.com). Hillary Rodham Clinton merupakan politisi yang gencar menyatakan dukungannya pada kaum LGBT. Bahkan ia merupakan ibu negara yang pertama kali berpartisipasi dalam pawai tahunan Gay Pride di Amerika, saat Bill Clinton masih menjabat sebagai Presiden negara adidaya tersebut. Ia pun berjanji bahwa Amerika Serikat akan menjadi pemimpin kekuatan global dalam melawan kriminalisasi dan marginalisasi LGBT dan menegaskan komitmen untuk memajukan ”agenda HAM komprehensif yang menyertakan penghapusan kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender”.

Latar belakang perjuangan Barat mempromosikan orientasi seksual dan identitas gender tak lepas dari sejarah panjang penegakkan hak-hak sipil. Latar belakang Barat yang mulanya mengagungkan ras manusia berkulit putih dan melakukan diskriminasi ras lain, juga diskriminasi terhadap wanita. Hal tersebut telah membuat kaum-kaum yang termarjinalkan dan tertindas menuntut hak-haknya. Mereka menuntut kesetaraan sebagai manusia. Termasuk di antaranya hak hidup, hak ekonomi, hak politik, dan lain-lain. Sepanjang sejarah perjuangan HAM, isunya berputar di sekitar ini: menghapuskan penindasan atas kelompok manusia lain. Hal ini berkembang pada berbagai aspek termasuk di antaranya kebebasan dalam menentukan orientasi seksual dan identitas gender yang dianggap merupakan kategori hak yang harus dilindungi. Sebagian berdalih bahwa homoseksualitas merupakan sesuatu yang tak bisa ditolak karena terkait aspek biologis terkait pada genetika. Akan tetapi, sejumlah bukti menunjukkan bahwa hal itu tidak benar. Homoseksualitas adalah sikap yang muncul dari faktor lingkungan dan kehendak individual.

Richard Cohen yang mendirikan International Healing Foundation—sebuah yayasan internasional yang berkonsentrasi dalam penyediaan terapi bagi homoseksual untuk kembali menjadi heteroseksual—membuktikan bahwa homoseksualitas merupakan pilihan dan dapat disembuhkan. Homoseksualitas bukanlah sesuatu yang diturunkan secara genetik (Coming Out Straight, Richard Cohen, pp. 28-53). Seorang peneliti berkebangsaan Amerika, Dean Hamer mempublikasikan riset yang bertujuan menunjukkan bahwa orientasi homoseksual juga ditentukan oleh sifat genetik yang diwariskan melalui kromosom X dari ibu (Hamer D, et al (1993), Science 261:5119). Akan tetapi saat studi ini diulang, tidak ditemukan hasil yang sama. Studi lebih lanjut yang juga melibatkan kembali Hamer sebagai peneliti pionirnya juga gagal membuktikan hasil yang sama. Begitu juga hasil riset yang dipublikasikan oleh George Rice dan George Ebers dari University of Western Ontario yang meneliti wilayah sama dalam kromosom X yang diajukan Hamer dengan mengambil sampel kalangan gay yang lebih luas. Hasilnya nihil (Rice G, et al (1999, April), Science 284:5414). Semakin terbukti bahwa homoseksualitas bukanlah suatu keadaan alamiah yang ada pada diri seseorang sejak lahir, sehingga kondisinya berbeda dengan warna kulit atau ras yang merupakan kondisi given pada manusia sejak awalnya.

Hubungan seks sesama jenis adalah tindakan kriminal yang sudah seharusnya dikenai sanksi tegas agar perilaku ini tidak menyebar dan menimbulkan dampak lebih luas. Hal ini tidak jauh berbeda seperti dorongan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian. Tidak ada orang yang dilahirkan dengan gen pencuri atau perampok. Akan tetapi, hal ini ketika sekali dilakukan dapat menimbulkan semacam ketagihan. Dalam lingkup lebih luas, jika hal ini dibiarkan dapat saja memicu epidemiologi sosial. Hal ini digambarkan dalam teori Broken Windows yang digagas oleh kriminolog James K. Wilson dan George Kelling. Berdasarkan teori ini, dijelaskan bahwa kriminalitas merupakan akibat dari ketakteraturan. Jika sebuah jendela sebuah rumah pecah namun dibiarkan saja, siapapun yang lewat cenderung menyimpulkan pastilah di situ tidak ada penghuninya. Dalam waktu singkat, akan ada lagi jendelanya yang pecah, dan belakangan berkembang anarki yang meluas di sekitar daerah itu (Tipping Point, Malcolm Gladwell: 172). Hal ini juga berlaku dalam kasus homoseksualitas. Richard Cohen menyertakan “Cultural Wounds“ yang mencakup sistem pendidikan serta media massa yang mempromosikan homoseksualitas ke dalam sepuluh penyebab SSA (Same Sex Attraction). Dapat dibayangkan bila penyimpangan itu bahkan kemudian dilindungi oleh hukum. Sesuatu yang merusak masyarakat diakui keabsahannya dan dipastikan jaminan hak-hak dalam melakukannya. Apakah atas nama kebebasan, seseorang juga diperkenankan merusak masyarakat?

Dalam Islam, pandangan terhadap hal ini sudah jelas. Identitas gender dan orientasi seksual merupakan qadla Allah pada manusia dalam menetapkan jenis kelamin, dan perilaku dalam memenuhi naluri seksualnya pun telah diatur dengan jelas, yakni hanya melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang lazim dipahami. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama terkait homoseksualitas yang dinyatakan haram berlandaskan pada ayat-ayat berikut ini:

“Ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki (homoseks), menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” [Al ‘Ankabuut 28-29].

“Dan Kami mengutus Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. ” [Al A’raaf 81-82]

Ibn Qudamah Al Maqdisi menyebutkan bahwa penetapan hukum haramnya praktik homoseksual adalah Ijma’ ulama, berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits. [al-Mughni Juz 10:155]. Selain itu, Imam Al Mawardi berkata, “Penetapan hukum haramnya praktik homoseksual menjadi Ijma’ dan itu diperkuat oleh nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits. [Kitab al Hawi al Kabir, Juz 13: 475]

Namun demikian memang terdapat perbedaan dalam penentuan hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku. Perbedaannya hanya mencakup dua hal; terkait penentuan hukuman, dan penentuan hubungan homoseksualitas dengan perzinaan, apakah dapat dianalogikan pada tindakan zina atau tidak sehingga menentukan pula kadar hukumannya.

Bila sudah jelas berbagai bukti kerusakan homoseksualitas dan penjelasannya bahwa hal tersebut tak termasuk pada kondisi given pada manusia, lantas mengapa negara adidaya seperti Amerika beserta institusi internasional seperti WHO dan PBB membiarkan bahkan mempromosikannya? Sudah jelas bahwa hal ini hanya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi bagi kemanusiaan. Bagaimana tidak, penyimpangan perilaku yang sangat jelas melanggar fitrah manusia ini diupayakan agar diterima dalam norma sosial dan hukum. Lebih jauh lagi, digunakan pemelintiran hukum-hukum agama untuk menerimanya dan menganggapnya sebagai hal yang wajar, bahkan disebut sebagai “kehendak Tuhan“. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa dunia Barat dengan tidak diam saja dalam menyebarkan nilai-nilai liberalnya. Pengokohan ideologi dilakukan dengan mentransfer konsep-konsep dan budayanya agar diterima sebagai nilai universal. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai instrumen politik digunakan. Mulai dari sponsorship event-event LGBT, pemberian dana bantuan bersyarat, hingga tekanan politik pada suatu negara.

Liberalisme yang bercokol kuat di Barat berakar pada individualisme atomisme yang menekankan kebebasan perilaku individu sebagai nilai utama yang diusung. Kebebasan ini sendiri sebetulnya merupakan hal utopis untuk diterapkan karena nilainya yang bertentangan dengan fitrah manusia yang terbatas dan membutuhkan aturan dari Sang Pencipta. Tidak perlu menunggu lama, saat ini sudah terhampar jelas di depan mata berbagai kerusakan yang ditimbulkan manusia oleh hukum-hukum yang dibuatnya sendiri dalam menentang kekuasaan Sang Pencipta, termasuk karena perkara homoseksualitas ini sebagaimana yang disebutkan di bagian awal tulisan. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita semua waspada atas agenda-agenda global yang dipaksakan melalui berbagai instrumen politik internasional yang sejatinya hanya alat pengokohan ideologi liberal yang terbukti hanya mengantarkan kemanusiaan pada titik kehancurannya di berbagai sisi.

Wallahu a’lamu bishshawab.

Liberalisme

Berikut ini terjemahan dari makalah “Liberalism and It’s Effect on Society: Introduction” karya Hamzah Tzortzis. Baru tiga bagian yang selesai diterjemahkan (Februari 2011)


Pendahuluan

Liberalisme adalah ideologi yang paling dominan di dunia (1). Hampir semua negara barat memeluk nilai-nilai politik dan ide-ide fundamental-nya. Ia merepresentasikan kekuatan global yang berusaha mentransformasikan masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai dan praktik-praktiknya. Sebagai bagian dari ‘Proyek Liberal’, suatu badan PBB dalam bidang hak asasi manusia adalah sebuah upaya untuk menegakkan nilai-nilai liberal kepada negara-negara nonliberal (2). Profesor emeritus John Charvet dalam bukunya “The Liberal Project and Human Rights ” berkomentar,

“… Negara-negara liberal harus mengakui bahwa proyek liberal untuk tatanan dunia ini merupakan sesuatu tidak bisa tidak memerlukan jangka waktu panjang, sehingga mereka perlu meraihnya dengan kesabaran dan ketekunan; serta tidak tergoda oleh godaan-godaan jangka pendek …” (3)

Liberalisme, tidak selalu mengupayakan jalan damai untuk mengekspansikan dirinya dari Barat, beberapa mungkin berpendapat, termasuk dengan jalan-jalan tersembunyi (4). Berbagai ekspedisi militer terkini, termasuk di Irak dan Afghanistan, berusaha memaksakan liberalisme dengan menggunakan kekuatan fisik, serta berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan dominasi strategis maupun pengambilalihan sumber daya yang sangat dibutuhkan. Pengaruh Liberalisme dirasakan tidak hanya di arena politik tapi juga di tingkat sosial. Struktur ekonomi, politik dan sosial yang berpengaruh digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai ini. Hal ini secara langsung berkontribusi pada sejumlah masalah sosial. Masalah-masalah ini berkisar dari pelecehan anak dan pengabaian kejahatan kekerasan dan pemerkosaan. Sebuah kecenderungan umum dalam masyarakat liberal, seperti Inggris dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa kerusakan sosial telah menjadi norma, dan telah membentuk wacana budaya akademis maupun populer. Profesor Daniel Bell, dosen Ilmu Politik di Universitas Singapura, mengatakan,

“Liberalisme dianggap berkontribusi, atau setidaknya tidak cukup memperhitungkan, dampak negatif pada aspek sosial dan psikologis terkait dengan kecenderungan atomistik dari masyarakat liberal modern. Tak diragukan lagi, ada sebuah kecenderungan yang mengkhawatirkan dalam masyarakat kini menuju individualisme tak berperasaan yang mengabaikan masyarakat dan kewajiban social, Sementara itu, teori liberal tampaknya tak mengambil peran dalam penanganan masalah ini “(5).

Sebagai ideologi , liberalisme sulit untuk dijelaskan. Cara terbaik untuk menggambarkannya adalah ia berdiri sebagai sebuah filsafat politik yang luas dengan penekanan terhadap kebebasan individu dan keunggulan – atau prioritas- dari hak individu. Liberalisme memiliki berbagai aliran/lapisan pemikiran, namun nilai-nilai politik mendasarnya dimiliki oleh semua jenis pemikiran Liberal.

Pada permukaannya, nilai-nilai politik ini mungkin tampak menarik, namun bila ditinjau secara intelektual, nilai-nilai ini terlihat secara langsung mempengaruhi masyarakat kontemporer dengan cara yang paling buruk. Ruang lingkup dari esai ini adalah untuk menyoroti dampak negatif dari liberalisme di masyarakat dengan menggunakan penelitian sejarah, filsafat, hukum, argumen praktis dan sosial. Tulisan ini pada akhirnya akan menarik perhatian kepada solusi potensial dengan membahas perspektif Islam dan mempertentangkan Model Sosial Liberal dan Model Sosial Islam.

Argumen-argumennya adalah sebagai berikut:

1. Liberalisme adalah produk murni dari Eropa. Nilai-nilai politik Liberalisme adalah hasil dari kondisi sosial dan sejarah yang sifatnya tertentu, juga berdasarkan tipe analisis tertentu. Oleh karena itu perlu dipertanyakan, apakah liberalisme dapat diklaim sebagai sebuah alternatif ‘mutlak’ atas ideologi lain, atau apakah ia terikat secara historis dan geografis? Jika Liberalisme ternyata ditemukan terikat secara historis dan secara konteks, maka ia tidak memiliki relevansi dalam masyarakat modern saat ini.

2.Secara filosofis, nilai-nilai politik dari liberalisme bersandar pada premis individualisme, atau apa yang disebut oleh beberapa filsuf politik sebagai atomisme (6). Tulisan ini akan berpendapat bahwa individualisme keliru secara ontologis, dengan kata lain, ia adalah sebuah premis yang salah untuk dijadikan dasar filsafat politik (7). Kesimpulan logis dari hal ini adalah bahwa hasil-hasil yang dilahirkan individualisme – termasuk Liberalisme – juga merupakan sesuatu yang keliru.

3. Dari sudut pandang praktis dan penelitian sosial masyarakat liberal modern, khususnya di Inggris dan Amerika Serikat, terlihat tanda-tanda kerusakan dan penyakit sosial yang kian meningkat. (8) Tulisan ini akan berargumen bahwa jika nilai-nilai politik paling dominan disebarkan dalam masyarakat Barat adalah yang berasaskan Liberalisme, kemudian masyarakat ini menunjukkan tanda-tanda kerusakan sosial, maka wajar saja jika dikatakan: “Liberalisme adalah faktor kunci dalam masalah sosial modern”. Argumen ini bersandar pada premis adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang disebarkan dengan perilaku masyarakat; akan ditunjukkan juga sejumlah penelitian sosial yang akan memperkuat premis ini.

4. Tulisan ini akan menyodorkan argumen bahwa nilai-nilai Liberal tidak kondusif untuk mewujudkan perundangan yang baik. Hal ini akan dijelaskan dengan menunjukkan bagaimana pornografi yang legal menurut undang-undang – dengan atau tanpa kekerasan – dapat menyebabkan pemerkosaan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab dalam kasus perkosaan, namun tulisan ini akan menunjukkan bukti-bukti yang secara kuat menunjukkan bahwa pornografi adalah faktor utamanya. Dari hal tersebut, secara logis dapat dikatakan bahwa, jika hal-hal legal di masyarakat liberal berpeluang memfasilitasi kejahatan, maka nilai-nilai Liberal tidak layak menjadi basis perundangan; karena dengan demikian, nilai-nilai tersebut justru memberikan dorongan untuk terjadinya penyimpangan sosial dan perilaku kriminal.

5. Pada akhir diskusi, tulisan ini juga akan menguji pandangan Islam tentang kemanusiaan yang tidak bergantung pada suatu premis yang keliru dan bahwa nilai-nilai pokok politiknya bersifat kohesif; berbeda dengan nilai-nilai Liberalisme yang sifatnya nonkohesif. Serta menunjukkan bahwa Islam telah menghasilkan suatu masyarakat kohesif di masa lalu. Berikutnya akan disajikan argumen bahwa jika Islam memiliki premis yang benar dan telah menghasilkan masyarakat yang kohesif maka hal itu – setidaknya – harus diselidiki dan digunakan sebagai acuan dalam dinamika wacana politik. Tulisan ini juga akan mempertentangkan model sosial liberal dan model sosial Islam dengan menyorot dan membahas beberapa elemen utama keduanya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengungkap aspek-aspek hukum Islam dan menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, hukum pidana Islam dapat diterapkan,telah menghasilkan hasil yang positif dan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mencapai masyarakat yang kohesif.

Sudut Pandang Historis

Inti nilai-nilai politik liberalisme terkait kebebasan dan keutamaan hak-hak individual, muncul dan berkembang sebagai akibat spesifik dari permasalahan (masyarakat, pen) Eropa. Persoalan ini merupakan benturan antara gereja katolik dengan para pengemban ide-ide yang bertentangan dengan doktrin dan keyakinan gereja. Gereja seringkali menganiaya mereka yang berusaha menyebarluaskan ide-ide maupun praksis nonkatolik di ruang publik. Contohnya, pada permulaan abad ke-16, gerakan protestan ditekan secara agresif melalui penguasa Spanyol, Belanda, dan Prancis yang simpatik pada (sikap, pen) antitoleran Katolik.

Pada tahun 1517, seorang pendeta sekaligus profesor teologi bernama Martin Luther memaku sebuah selebaran pada pintu gereja di wittenberg. Selebaran tersebut memuat tesis-tesisnya yang mengkritik katolik. Peristiwa ini menginisiasi proses Reformasi (Gereja, pen) yang kemudian memicu perpecahan besar dalam Gereja Kristiani. Mazhab baru kristen–yang kemudian disebut protestan–ini mendapatkan popularitasnya di Eropa Barat bagian utara. Banyak dari penguasa di daerah tersebut mengadopsi paham ini sebagai alat untuk meraih kemerdekaan mutlak atas Paus dan Kekaisaran.

Meskipun demikian, Gereja Katolik tetap melanjutkan penindasannya lebih jauh lagi hingga Kaum Protestan di Belanda menggulirkan revolusi yang menyebabkan peperangan yang cukup menggemparkan selama 80 tahun. Setelah itu ia menjadi negara tersendiri atas kesepakatan damai westphalia tahun 1648. Selama periode ini banayak terjadi pembantaian sebagai akibat benturan Katolik dengan Protestan. Termasuk diantaranya pembantaian pada hari St. Bartholomeus tahun 1572 di Prancis dan perang 30 tahun pada 1618 yang sebetulnya terjadi di ilayah Jerman namun juga melibatkan penganut Katolik dan Protestan di Denmark, Sedia, Spanyol, dan Prancis. Selain itu masih banyak lagi insiden pembantaian yang terjadi tanpa ampun dilakukan oleh kedua belah pihak.

 

Tingkat tajamnya kekejaman yang dilakukan atas nama Kristiani memicu pembentukan sejumlah perkumpulan yang bertujuan membangun rekonsiliasi. Beberapa anggota dalam kelompok-kelompok ini seperti Erasmus dari Rotterdam memfasilitasi suatu maklumat dari Nantes yang menyusun ukuran toleransi untuk Kaum Protestan Prancis, juga di Inggris dalam mempromosikan Toleration Act of 1689.11

Iklim demikian menyediakan lingkungan emosional dan intelektual untuk pribadi-pribadi seperti Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke dan Samuel Pufendorf untuk mengembangkan pemahaman-pemahaman baru. Atas hukum alam yang kemudian akan menjadi basis filosofis untuk liberalisme. Para teoretikus abad ke-17 ini kemudian mengembangkan doktrin atas hak-hak individual. Professor John Charvet menggambarkan pandangan individual ini sebagai berikut:

” …hak-hak yang ditegakkan individu yang sesuai secara independen dan mengisi fungsi di dalamnya, (dalam memenuhi, pen) tujuan yang sesuai dengan perintah Tuhan dan keseluruhannya (dirumuskan, pen) berdasarkan kebaikan..” 12

Para teoritikus ini memandang hak-hak manusia sebagai hal yang independen dari masyarakat. Mereka kemudian merumuskan premis individualisme. Hal ini sangat konsisten dalam mencegah aksi kekejaman yang terinspirasi agama karena sudut pandang individualis took the rights of a human being removed away from God’s perceived will for society. Dalam jalan ini, kepemilikan individual pada tradisi katolik maupun nonkatolik dapat ditoleransi. Bagaimanapun juga, kebutuhan terhadap pandangan individualis maupun terhadap hak-haknya didasari oleh fakta bahwa paham Katolik tidak memiliki toleransi terhadap pemeluk paham lain. Berdasarkan konteks historis ini, apakah pandangan individualis terhadap hak-hak (manusia, pen) menjadi valid?

Kenyataannya, teori-teori ini berkembang sebagai hasil benturan(pemikiran, pen) dan intoleransi. Dengan demikian, di luar konteks tersebut, teori-teori tersebut tidak lagi valid. Alasannya adalah karena teori-teori tersebut terbatas dalam lingkup intelektualnya sendiri, yakni untuk memastikan toleransi alih-alih mencari pemahaman yang tepat mengenai keberadaan manusia dan tegaknya mereka di muka bumi.

Implikasi dari argumen ini sangat dalam karena ia meruntuhkan seluruh premis yang mendasari sebagian besar peradaban Barat. Profesor Ian Hunter dari University of Queensland merangkum argumen-argumen ini dengan menggambarkan bahwa premis-premis atau landasan liberalisme dangkal secara filosofis. Dia menyatakan dalam esainya yang berjudul “Legitimasi dangkal tatanan liberal-sekuler; kasus Bradenburg-Prussia modern awal:

” pemerintahan liberal itu tumbuh sebagai respon atas kondisi historis tertentu yang kepadanya (hingga saat ini, pen) ia masih terikat. Liberalisme modern terus menghasilkan tanda-tanda kemunculan historisnya bukan karena kemurnian asal-usulnya atau universalitas dasar-dasarnya, akan tetapi keadaan darurat di mana ia menjadi hasil improvisasi solusi, kedangkalan filosofis dari tatanan liberal adalah hasil langsung dari kedaruratan historis mereka” (13)

Perspektif individualistik ini secara temporal dapat dikatakan cukup sigap sebagai solusi atas masalah yang dihadapi abad ke-16 dan 17. Akan tetapi, dalam ketiadaan permasalahan (yang dihadapi pada abad ke-16 dan 17, pen) ini, doktrin individualis tidak ditinjau untuk memastikan bahwa ia disuarakan atas dasar (keunggulan, pen) filosofis maupun praktis. Ia hanya diambil begitu saja karena ia menyelesaikan masalah kekerasan dan intoleransi pada saat tersebut. Hal ini menjadi problematik karena individualisme, sebagai premis dari seluruh pandangan politiknya dinilai tidak tepat secara filosofis dan menghasilkan malah permasalahan sosial yang memastikan kematiannya.

Perspektif Filosofis

Individualisme: Premis keliru dari nilai-nilai liberal

Liberalisme merupakan kumpulan doktrin yang patut dipertanyakan, begitu juga dalam nilai-nilai inti politiknya. Nilai-nilai ini mengutamakan hak-hak individual dan menekankan pada kebebasan individual. Dapat dibuktikan bahwa nilai-nilai inilah yang membentuk landasan intelektual bagi liberalisme. Oxford Concise Dictionary of Politics merefleksikan posisi ini dan menggambarkan liberalisme sebagai

“…paham yang menekankan bahwa tujuan politik adalah untuk mempertahankan hak-hak individual dan memaksimalkan kebebasan memilih.”15

Profesor filsafat Will Kymlicka menjelaskan batu pijakan pemikiran liberal sebagai berikut:” (penganut paham, pen) liberal mendasarkan teori mereka atas ide-ide terkait hak-hak individual dan kebebasan perorangan…”16

Proposisi yang menjadi dasar nilai-nilai ini—dengan kata lain, premis atas nilai-nilai inti politik liberalisme adalah atomisme atau individualisme. Filsuf politik Marilyn Friedman menambahkan “ … individualisme… di atasnya terhampar sejumlah versi penting dari teori politik liberal…” 17

Individualisme adalah kesadaran bahwa manusia individual dipandang sebagai atom sosial yang terabstraksi dari konteks sosial mereka, tautan, serta kewajibannya. 18

Dengan penjelasan semacam ini, apakah individualisme merupakan premis yang tepat untuk melandasi suatu filsafat atau pandangan politik? Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh filsuf politik Charles Taylor. Ia menyatakan,

” Ide pokok yang memulai argumentasi dengan menggunakan hak-hak individual sebagai landasannya, sebetulnya cukup aneh dan memusingkan… mengapa kita menganggap bahwa teori politik yang diawali dengan tuntutan atas hak-hak individual dan pengutamaannya (dari aspek-aspek lain, pen)adalah sesuatu yang rasional?… jawaban atas hal ini bertumpu pada apa yang saya sebut sebagai atomisme…” 19

Jika dapat ditunjukkan bahwa individualisme salah secara ontologis—merujuk pada faktor apakah ia berbasis realitas atau tidak—maka hal ini selayaknya melahirkan pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait kevalidan liberalisme sebagai idealisme yang cocok bagi kemanusiaan. Argumentasinya adalah bahwa individualisme merupakan premis yang salah dan banyak sekali alasan untuk hal ini. Pandangan ini didukung oleh filsuf dan profesor Michael Sandel yang menyimpulkan bahwa permasalahan individualisme adalah terkait kesalahan asas-asasnya.20

”Individualisme memandang dan berupaya memahami ”diri”—dalam kata lain umat manusia—sebagai sebuah entitas abstrak yang tercerai dari realitas sosialnya. Hal ini tidak tepat karena:

1. Terdapat aspek-aspek sosial dan komunal yang sangat mempengaruhi individu. Contohnya: pada masa pertumbuhan kognitif pada anak-anak, psikologi perkembangan tidak menggunakan penekanan anak sebagai “konstruktor independen” dari perkembangannya sendiri. Menurut penelitian, perkembangan kognitif tidak sebegitu abstrak, akan tetapi terikat erat pada tautan sosial termasuk rutinitas dan tugas-tugas yang ada berdasarkan ketentuan sosial.23

2. Individualitas bergantung pada tujuan dan nilai-nilai. Umat manusia adalah wadah dari tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Keduanya harus disadari saat menentukan (suatu sosok, pen) individu. Sementara itu, aspek tujuan dan nilai hanya dapat benar-benar dipahami dalam sebuah konteks sosial. Shlomo Avineri dan Avner de-Shalit membuktikan hal ini, “ Kita tak dapat menganalisa perilaku manusia seolah mereka adalah entitas abstrak, seolah nilai-nilai mereka eksis jauh di sana, “di luar”, katakanlah begitu. Hal ini merupakan kritik atas citraan seseorang yang digambarkan oleh (penganut paham ) individualis, yang cenderung membedakan antara jati diri seseorang dengan nilai yang dia anut.” 24

3. Terdapat keterkaitan yang dinamis antara nilai-nilai masyarakat dengan perilaku. Seorang peneliti konstruksi sosial, Vivien Burr, menyimpulkan bahwa beberapa fitur kunci—atau nilai—dari masyarakat tertentu akan mempengaruhi kepribadian individu. Ia mengambil kompetisi sebagai satu contoh, “ Sebagai contoh, dalam masyarakat kapitalis, kompetisi merupakan suatu hal yang mendasar; masyarakat terstruktur di sekitar individu-individu dan organisasi yang berkompetisi satu sama lain dalam pangsa kerja, dan sebagainya… dengan demikian, ketika kompetisi menjadi fundamental dari kehidupan sosial ekonomi, apa yang akan kita dapatkan adalah orang-orang yang kompetitif..” 25

4. Charles Taylor memperdebatkan inkoherensi individualisme. Dia berpendapat bahwa umat manusia memiliki kapasitas dan afirmasi atas kapasitas manusia, didefinisikan sebagai keberadaan karakter dan pembawaan individual yang memastikan kepemilikan hak-hak, memiliki konsekuensi normatif bahwa ia mengolah kapasitas tersebut di tengah-tengah masyarakat. Keunggulan hak-hak sebagai inti nilai politik liberalisme menegaskan bahwa kapasitas individual terpelihara dalam masyarakat, sehingga kewajiban untuk menjadi bagian dari masyarakat adalah cukup mendasar sebagaimana tuntutan atas pemenuhan hak-hak tersebut. 26

Bagaimanapun juga, dengan menuntut (pemenuhan, pen) keunggulan hak-hak, seseorang tidak mesti selalu mengklaim kewajiban dasar yang setara. Hal ini disebabkan karena pada banyak kesempatan, tuntutan atas hak-hak individual hanya dapat diperoleh dengan ongkos/beban kemasyarakatan tertentu. Untuk menuntut hak-hak hingga titik yang dapat menghancurkan masyarakat justru menghilangkan lingkungan yang memelihara kapasitas-kapasitas kemanusiaan yang dibutuhkan. Hal ini tak jauh beda dengan menghapuskan kesempatan seseorang di masa depan untuk melatih kapasitasnya. Oleh karena itu hak-hak tak dapat dipertahankan jika hak-hak individu diambil sebagai prioritas/diunggulkan sekalipun harus mengorbankan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa premis liberalisme—individualisme—itu salah. Upayanya untuk memahami individu atau diri tidak tepat karena ia mencari pemutusan hubungan umat manusia dengan realitas sosialnya. Dengan kata lain, ia berargumen bahwa individu dibentuk, dipengaruhi, dan dikembangkan tanpa hubungan apapun dengan tautan sosial. Secara logis, dapat ditarik kesimpulan bila seluruh pandangan politik dibangun atas premis yang salah, maka hasil-hasilnyapun akan salah. Tambahan atas penekanan ontologis terkait hak-hak individual menghasilkan ongkos sosial yang membawa pada kemunduran keji yang akan dielaborasi dalam argumen berikutnya.